Opini

39 Kementerian dan Lembaga Penerima Remunerasi Tahun 2013

Mengacu pada perpres itu Pe­ra­turan Presiden Nomor 81 ta­hun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, pada tahun 2012 seharusnya pelaksanaan reformasi bi­rokrasi di kementerian/lembaga, namun pada tahap pelaksanaannya ada beberapa K/L yang belum siap.

Tahun 2012 pemerintah menargetkan Kementerian dan lembaga yang melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebanyak 39 K/L. Jumlah tersebut diluar dari 20 K/L yang sudah terlebih dahulu telah dinya­ta­kan lolos program reformasi biro­krasi  dan disetujui tunjangan kinerjanya.

Berdasarkan data Ketua TRBN yang dipaparkan pada awal tahun 2012, dari 39 K/L tersebut terdapat 16 K/L yang sudah mengajukan usulan dan road map pada tahun 2011 dan diproses lebih lanjut pada tahun 2012 sebagai berikut:

K/L
1. Kem. Pekerjaan Umum 8. Bapeten
2. Kem. Lingkungan Hidup 9. Kem. Perdagangan
2. Kem. Perhubungan 10. Kem. Kehutanan
3. Kemdikbud 11. Wantannas
4. Kem. Pariwisata Ek. Kreatif 12. Kem. Luar Negeri
5. Kemenpora 13. Kem. Kesehatan
6. Kem. Kelautan dan Perikanan 14. Kem. Tenaga Kerja
7. LAPAN 15. Kem. Dalam Negeri

Sisanya sejumlah 23 K/L belum mengajukan Usulan RB, Dan Ditargetkan Segera Diproses Tahun 2012, yakni:  read more »

Tabel Remunerasi

Tabel Tunjangan Kinerja 20 Kementerian/Lembaga

Dibandingkan dengan periode penerimaan tunjangan kinerja pada Kementerian/Lembaga terdahulu, jumlah kelas jabatan dan besaran nominal yang diterima 20 K/L pada tahun 2012 ini sama.

Masing masing K/L jumlah gradingnya 17 kelas jabatan dengan grade terendah besaran tunjangan kinerja Rp 1.563.000,00 dan tertinggi sebesar Rp 19.360.000,00 untuk grade ke-17. Yang membedakan hanya pada keterangan kelas jabatannya, pada kementerian kelas jabatan tertinggi tidak disebutkan jabatannya, sedangkan pada Lembaga grade tertinggi diduduki Kepala atau Ketuanya.

Tabel Tunjangan Kinerja 20 K/L
No Kelas Jabatan Tunjangan Kinerja (Rp)
1 17 19.360.000
2 16 14.131.000
3 15 10.315.000
4 14 7.529.000
5 13 6.023.000
6 12 4.819.000
7 11 3.855.000
8 10 3.352.000
9 9 2.915.000
10 8 2.535.000
11 7 2.304.000
12 6 2.095.000
13 5 1.904.000
14 4 1.814.000
15 3 1.727.000
16 2 1.645.000
17 1 1.563.000

Sampai saat ini sudah ada 5 gelombang atau periode penerimaan tunjangan kinerja bagi Kementerian/Lembaga:

read more »

Opini

Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja 2012

Secara umum mekanisme pembayaran tunjangan kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perpres resmi dundangkan (masuk lembar negara).

2. Dirjen Perbendaharaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) atau petunjuk teknis sebagai dasar KPPN memproses pembayaran. Terdapat 2  sumber anggaran tunjangan kinerja yaitu (1) Sudah sudah dialokasikan dalam DIPA seperti contoh LIPI dll, (2) Bersumber dari bagian Anggaran 999, contoh: Kemtan.

SE atau juknis nanti mengatur keduanya. Bedanya kalau sudah masuk DIPA, Pengguna Anggaran (PA) atau KPA adalah pejabat dari K/L bersangkutan. Sedangkan yang bersumber dari anggaran 999, Menteri Keuangan selaku PA dan pejabat K/L sebagai KPA.

3. K/L memproses pembayaran ke KPPN Mitra berupa pengajuan SPM-LS, yang mengajukan adalah KPA Pusat (biasanya bendahara K/L). Pengajuan ini disertai dokumen pendukung sebagai persyaratan seperti rekap daftar nominatif dan surat pertanggungjawaban mutlak.

read more »

Tabel Remunerasi

Perpres Tunjangan Kinerja 2012

Akhirnya yang paling ditunggu datang juga, sesuai perkiraan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pencairan anggaran tunjangan kinerja telah ditandatangani oleh Presiden SBY tanggal 17 November 2012.

Alhamdulilah dan selamat bagi rekan-rekan ke-20 K/L yang akan menerima tunjangan kinerja, yang berarti juga tingkatkan kinerjanya. Bagi K/L yang lain, semuanya akan berproses, tunggu saja. Sebisanya proses reformasi birokrasi K/L akan diinformasikan di blog ini.

Perpres sementara hanya menampilkan nomornya saja, file-nya belum bisa diunduh sehingga belum bisa dilihat nominal dan kapan pemberlakuannya. Intinya nominal yang ada dalam Perpres tersebut yang akan diterima, tergantung grade-nya.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

PP No.94 Tahun 2012 – Naiknya Kesejahteraan Hakim

Presiden RI akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2012 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung serta diberlakukan sejak diundangkan yaitu tanggal 30 Oktober 2012.

PP ini hanya mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan sedangkan hak keuangan dan fasilitas hakim agung MA tidak diatur di PP ini.

Hak keuangan dan fasilitas bagi hakim terdiri dari 10 macam yaitu gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain

1. Gaji Pokok

Ketentuan dan besaran gaji pokok hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok PNS. Dalam hal besaran gaji pokok hakim lebih tinggi dari besaran gaji pokok PNS, besaran gaji hakim tidak dinaikkan sampai setara dengan besaran gaji pokok PNS.

Sehingga gaji pokok terrendah yang diterima Hakim dengan golongan III/a dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 2.064.100 dan tertinggi bagi Hakim gol IV/e dengan masa kerja 32 tahun mencapai Rp 4.978.000

read more »