Gaji dan Tunjangan PNS

Kenaikan Tunjangan Pustakawan, Pamong Belajar dan Penilik

Secara umum pengajuan usulan kenaikan tunjangan harus melalui dan disetujui oleh Kementerian Keuangan yang akan mengeluarkan izin prinsip kenaikan tunjangan. Tahap selanjutnya adalah harmonisasi antara K/L, Kemekumham, Kemenkeu, Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Setkab.

Pada bulan November 2013 ini Presiden SBY menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan kenaikan pemberian tunjangan jabatan fungsional. Jabatan fungsional yang berhak atas tunjangan tersebut yakni Jabatan Fungsional Pustakawan, fungsional Pamong Belajar dan fungsional Penilik. Tunjangan fungsional tersebut diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pustakawan, Pamong Belajar dan Penilik.

Fungsional Pustakawan

Tunjangan jabatan fungsional Pustakawan diatur dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2013. Besaran yang diterima paling rendah Pustakawan Pelaksana Rp 350.000, tertinggi pada jenjang jabatan Pustakawan Utama Rp 1.300.000.

Dengan pemberlakuan ini Perpres No 47 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan fungsional Pustakawan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  read more »

Data & Survey

Inilah 28 K/L yang Mendapat Remunerasi 2013

Proses panjang penantian pemberian remunerasi akan berakhir dengan disetujuinya anggaran tunjangan kinerja oleh Badan Anggaran DPR pada tanggal 21 Oktober 2013.

Menteri Keuangan sebelumnya telah mengajukan surat SR-414/MK.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada DPR perihal permohonan persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi 28 Kementerian/Lembaga tahun 2013. Anggaran tunjangan kinerja hasil efisiensi atau optimalisasi K/L harus harus mendapat persetujuan dari komisi terkait sebelum dibawa ke Banggar DPR.

Sampai saat ini (24/10/13) hanya Perpusnas yang belum final dalam pembahasan anggaran tunjangan kinerjanya. Komisi X sebagai mitra kerja Perpusnas dalam rapat terakhir tanggal 24 September 2013 belum sepakat dengan perubahan alokasi DIPA Perpusnas 2013.

Awalnya K/L yang diusulkan menerima remunerasi pada tahun 2013 sejumlah 23 K/L, namun dalam perjalanannya terdapat tambahan 5 K/L yakni BSN, Setjen Ombudsman, Kemsos, ESDM, dan Basarnas. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai tunjangan kinerja tersebut mencapai 3,55 T. read more »

Berita

Anggaran Tunjangan Kinerja 2013 Disetujui DPR

Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Anggaran menyetujui alokasi anggaran remunerasi untuk reformasi birokrasi kepada 25 KL.  Jumlah keseluruhan anggaran mencapai Rp 2,45 T dengan alokasi di antaranya sebagai berikut:

  1. Kementerian PU sebesar Rp 403,9 miliar,
  2. Kementerian Perhubungan Rp 485,71 miliar,
  3. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 85,66 miliar
  4. Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 168,93 miliar, dan
  5. Kementerian Kesehatan sebesar Rp 347 miliar
  6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan nilai Rp 37,12 miliar
  7. Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Rp 5,41 miliar

Adapun Sekretariat Jenderal DPR RI mendapat alokasi tunjangan kinerja sebesar Rp 24,21 miliar namun dana tersebut digunakan untuk tahun 2014. Sementara sisa 24 K/L lainnya akan digunakan untuk reformasi birokrasi tahun ini.

Terdapat 3 K?L yang masih menunggu persetujuan komisi terkait, sehingga Banggar belum menyetujuianya. Tiga K/L tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Lembaga Perpustakaan Nasional. read more »

Berita

Rapat Kerja Banggar DPR – Menteri Keuangan Tanggal 21 Oktober 2013

Tanggal 21 Oktober 2013 nanti akan ada agenda rapat kerja antara Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan RI. Berdasarkan jadwal di situs DPR RI agenda yang dibicarakan adalah membahas surat masuk.

Salah satu surat yang sangat mungkin dibahas adalah Surat Menteri Keuangan nomor SR-414/MK.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal permohonan persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi 28 Kementerian/Lembaga tahun 2013 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai persetujuan pemberian tunjangan kinerja antara DPR dengan Menteri Keuangan yang merupakan fase krusial untuk mengetahui apakah remunerasi bisa diberikan kepada 28 K/L yang diusulkan.

Sumber read more »

Opini

Perhitungan Grading Remunerasi

Ada 2 jenis grading tunjangan kinerja yang sudah dipakai oleh Kementerian/Lembaga di Indonesia, yakni metode Hays dan metode Factor Evaluation System (FES). Hanya 2 (dua) instansi yang memakai metode Hays yaitu Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kabar terakhir BPK tahun 2014 sudah pasti memakai grading model FES menggantikan metode Hays yang sudah digunakan sejak tahun 2007. Secara sederhana pebedaan antara Hays dan FES terletak pada jumlah kelas jabatannya, metode Hays grade-nya 1 – 27 , sedangkan FES hanya 1 – 16/17 kelas jabatan.

Permenpan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan secara khusus menggunakan metode Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES) sebagai acuan bagi setiap kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan evaluasi jabatan dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri di lingkungan masing-masing.

Harus ada validasi untuk setiap jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, maupun jabatan fungsional umum di lingkungan instansi berupa: read more »

Berita

DPR Setujui Tunjangan Kinerja PU, Kemenhub, PDT, BMKG dan Basarnas

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan mitra kerjanya menghasilkan persetujuan DPR tentang anggaran tunjangan kinerja.

Dalam rapat yang digelar kemarin (12 September 2013) Komisi V DPR bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Sekretaris Utama BMKG, dan Sekretaris Utama Badan SAR Nasional beserta jajaran membahas tentang persetujuan pemberian tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.

Hasil Rapat akhirnya Komisi V DPR RI menyetujui realokasi/Optimalisasi untuk Tunjangan Kinerja 2013 berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor : SR-414/ MK.02/ 2013, Tanggal: 30 Juli 2013, dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: SR-499/MK.02/2013 Tanggal 30 Agustus 2013 pada: read more »

Blogging

cpnsbersih.blogspot.com – Informasi CPNS 2013

cpnsbersih.blogspot.com, Blog informasi khusus seputar penerimaan CPNS 2013 dengan penyajian lebih mendalam dan informatif.

Adanya minat yang luar biasa dari rekan-rekan untuk mengikuti proses Penerimaan CPNS dan harapan besar dari masyarakat akan proses Rekrutmen CPNS yang bersih dan bebas biaya menjadi salah satu yang melatarbelakangi pembuatan blog ini.

Sementara setagu.net akan tetap fokus membahas topik remunerasi PNS beserta kebijakan – kebijakan yang berhubungan dengan PNS.

Daftar Isi:

Berita

Tahapan Pelaksanaan Tes CPNS 2013

Kementerian PAN-RB telah merilis jadwal seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jalur umum. Pengumuman dan pendaftaran penerimaan CPNS jalur umum akan dilaksanakan pada 1-20 September 2013.

Penetapan persetujuan rincian formasi instansi dijadwalkan pada tanggal 20-30 Agustus 2013. Pelaksanaan ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) akan dilakukan pada tanggal berbeda untuk peserta pelamar umum, Tenaga Honorer Kategori II dan Kedinasan.

Bagi pelamar umum yang mengunakan sistem komputer atau Computer Assested Test (CAT) akan dilaksanakan pada 29 September 2013, bagi pelamar umum dan Tenaga Honorer Kategori II yang menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK)ujian akan dilaksanakan pada tanggal 3 November, sedangkan untuk CPNS yang berasal dari jalur sekolah kedinasan akan dilaksanakan pada antara September – Oktober 2013.

Jadi bagi pelamar umum ada 2 model ujian CPNS yaitu menggunakan Computer Assested Test (CAT) dan Lembar Jawaban Komputer (LJK). Hal ini dilakukan karena keterbatasan infrastruktur CAT.

read more »