Gaji dan Tunjangan PNS

Daftar Gaji PNS 2013

Pemerintah akhirnya pada tanggal 11 April 2013  mengeluarkan/menerbitkan dasar hukum kenaikan gaji PNS baru.

Presiden telah menandatangani PP Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS.

Seperti biasa PP ini berlaku per 1 Januari 2013 dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan juknis dari Dirjen Perbendaharaan. Mengantisipasi pengajuan gaji bulan Juni sebagai dasar pemberian gaji 13, maka juknis diharapkan segera terbit karena pengajuan gaji bulan Juni paling lambat diterima KPPN tanggal 15 Mei 2013.

Berikut daftar Gaji Pokok PNS 2013:

1. Golongan I dan II

read more »

Opini

Kapan PP Kenaikan Gaji PNS 2013 Diterbitkan?

Sampai saat ini Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kenaikan gaji PNS tahun anggaran 2013 belum juga diterbitkan. Padahal sudah memasuki bulan April minggu kedua, namun belum ada tanda-tanda atau pernyataan dari pejabat yang berwenang kapan PP tersebut keluar.

Jika sudah diundangkan, Peraturan Pemerintah (PP) tersebut merupakan perubahan kelimabelas atas PP no 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejak diundangkan  PP tersebut telah mengalami perubahan sebanyak 14 kali.

Sebelumnya kita lihat tanggal ditandatanganinya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perubahan/kenaikan gaji PNS dalam 5 (lima) tahun terakhir.

No Peraturan Pemerintah Tanggal
1 PP No 15 Tahun 2012 6 Februari 2012
2 PP No 11 Tahun 2011 16 Februari 2011
3 PP No 25 Tahun 2010 5 Februari 2010
4 PP No 8 Tahun 2009 16 Januari 2009
5 PP No 14 Tahun 2008 4 Februari 2008

Data di atas menunjukkan PP yang mengatur perubahan/kenaikan gaji ditandatangani presiden paling lambat pada bulan Februari. Bahkan pada tahun 2009, PP diterbitkan lebih awal pada bulan Januari 2009. Jeda waktu antara tanda tangan dan diundangkannya PP tersebut sekitar 1-2 minggu. Wajar timbul pertanyaan mengapa sampai bulan April ini (tanggal 9) PP belum keluar juga?

read more »

Opini

Inilah 23 K/L yang Diusulkan Menerima Tunjangan Kinerja Tahun 2013

Sebelumnya dalam tulisan 39 K/L Penerima Remunerasi telah dibahas 16 K/L awal yang sudah dilaksanakan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Dari ke-16 K/L tersebut hanya Kemenpora yang tidak diusulkan untuk mendapatkan tunjangan kinerja pada tahun ini. Artinya penilaian akhir Kemenpora belum memenuhi passing grade atau skor parameter yang sudah ditentukan (Kasus Hambalang menjadi faktor yang berpengaruh).

Dalam perkembangannya ada tambahan 8 K/L yang diusulkan untuk mendapatkan tunjangan kinerja pada tahun 2013 ini, sehingga jumlahnya menjadi 23 K/L.

Berikut daftar 23 K/L yang diusulkan mendapatkan tunjangan kinerja pada 2013:

1. Kemenlu 13. Kemenakertrans
2. Kemendag 14. BAPETEN
3. Kemenkes 15. Kemen P U
4. Kemendikbud 16. Kemenkominfo
5. Kemnparek 17. BMKG
6. Kemenhut 18. Bakorkamla
7. Kemendagri 19. BNP2TKI
8. Wantannas 20. Kemen PDT
9. LAPAN 21. Perpusnas
10. Kemen K P 22. BIN
11. Kemen L H 23. Setjen DPR
12. Kemenhub

Sumber

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional

Konsep PNS yang ideal adalah menciptakan kerja birokrasi berbasis kompetensi atau kinerja. PNS harus memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi birokrasi dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik. Kebijakan yang krusial untuk mendukung PNS berbasis kinerja salah satunya dengan penguatan jabatan fungsional.

Dalam RUU ASN jabatan Struktural khususnya eselon III dan IV akan dihapus dan digantikan dengan jabatan fungsional. Jabatan struktural hanya sampai pada jabatan eselon II, sebagai policy maker (pembuat keputusan). Kondisi saat ini jabatan struktural lebih dipilih para PNS daripada jabatan fungsional, salah satu alasannya karena tunjangannya yang lebih besar.

Sejalan dengan penguatan jabatan fungsional pemerintah mulai menerapkan kebijakan untuk menaikkan tunjangan jabatan fungsional. Hal ini dimulai dengan mengeluarkan Perpres No 100 Tahun 2012 tentang tunjangan fungsional Peneliti dengan menaikkan tunjangan rata-rata sebesar hampir 200%, bahkan untuk Peneliti Utama tunjangannya mencapai Rp 5.200.000 dari semula Rp 1.400.000 (lihat Tabel).

Jenjang Jabatan  Perpres 100/2012  Perpres 30/2007 Kenaikan
Utama 5.200.000 1.400.000 271%
Madya 3.000.000 1.200.000 150%
Muda 1.750.000 750.000 133%
Pertama 1.100.000 325.000 238%

Tanggal 1 Maret 2013 Presiden SBY juga sudah menandatangani beberapa Perpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional yang isinya menaikkan tunjangan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Analis Kepegawaian, Polisi Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan. read more »

Opini

Mengapa RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) Belum Disahkan?

RUU ASN merupakan rancangan undang-undang inisiatif DPR yang sudah dibahas sejak tahun 2011. Sampai saat ini pembahasan RUU ASN sudah mengalami penundaan sampai 4 kali masa persidangan di DPR.

Sebagai perbandingan UU Keistimewaan Yogyakarta harus melalui 5 kali persidangan sebelum disahkan jadi UU. Ada dinamika perbedaan pendapat antara Pemerintah dan DPR ketika membahas pasal pasal dalam RUU ASN, karena adanya perubahan paradigma yang sangat krusial dibandingkan UU No 43 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Bahkan di kalangan pemerintah sendiri perlu waktu lama untuk menyamakan kata sepakat tentang sejumlah materi RUU ASN terutama oleh 3 Kementerian (Kementerian PAN & RB, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan). Hasil kesepakatan tersebut telah dilaporkan dan dipaparkan di hadapan Wapres Boediono beserta Tim Inti Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional tanggal 9 Januari 2013 untuk kemudaian dibawa ke dalam rapat dengan Panja DPR tanggal 17 Januari 2017 yang lalu.

Sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa bangga atas blog ini (dulu remunerasipns.wordpress.com) yang menjadi salah satu rujukan dalam Naskah Akademik penyusunan RUU ASN. Seperti diketahui dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan naskah akademik sangat diperlukan dan merupakan prasyarat dalam rangka pembentukan rancangan undang-undang. Terima kasih

Terdapat 6 substansi dalam RUU ASN yang alot pembahasannya dan memerlukan waktu untuk menemukan kesepakatan antara Pemerintah dengan Panja RUU ASN Komisi II DPR.

read more »

Opini

39 Kementerian dan Lembaga Penerima Remunerasi Tahun 2013

Mengacu pada perpres itu Pe­ra­turan Presiden Nomor 81 ta­hun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, pada tahun 2012 seharusnya pelaksanaan reformasi bi­rokrasi di kementerian/lembaga, namun pada tahap pelaksanaannya ada beberapa K/L yang belum siap.

Tahun 2012 pemerintah menargetkan Kementerian dan lembaga yang melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebanyak 39 K/L. Jumlah tersebut diluar dari 20 K/L yang sudah terlebih dahulu telah dinya­ta­kan lolos program reformasi biro­krasi  dan disetujui tunjangan kinerjanya.

Berdasarkan data Ketua TRBN yang dipaparkan pada awal tahun 2012, dari 39 K/L tersebut terdapat 16 K/L yang sudah mengajukan usulan dan road map pada tahun 2011 dan diproses lebih lanjut pada tahun 2012 sebagai berikut:

K/L
1. Kem. Pekerjaan Umum 8. Bapeten
2. Kem. Lingkungan Hidup 9. Kem. Perdagangan
2. Kem. Perhubungan 10. Kem. Kehutanan
3. Kemdikbud 11. Wantannas
4. Kem. Pariwisata Ek. Kreatif 12. Kem. Luar Negeri
5. Kemenpora 13. Kem. Kesehatan
6. Kem. Kelautan dan Perikanan 14. Kem. Tenaga Kerja
7. LAPAN 15. Kem. Dalam Negeri

Sisanya sejumlah 23 K/L belum mengajukan Usulan RB, Dan Ditargetkan Segera Diproses Tahun 2012, yakni:  read more »

Tabel Remunerasi

Tabel Tunjangan Kinerja 20 Kementerian/Lembaga

Dibandingkan dengan periode penerimaan tunjangan kinerja pada Kementerian/Lembaga terdahulu, jumlah kelas jabatan dan besaran nominal yang diterima 20 K/L pada tahun 2012 ini sama.

Masing masing K/L jumlah gradingnya 17 kelas jabatan dengan grade terendah besaran tunjangan kinerja Rp 1.563.000,00 dan tertinggi sebesar Rp 19.360.000,00 untuk grade ke-17. Yang membedakan hanya pada keterangan kelas jabatannya, pada kementerian kelas jabatan tertinggi tidak disebutkan jabatannya, sedangkan pada Lembaga grade tertinggi diduduki Kepala atau Ketuanya.

Tabel Tunjangan Kinerja 20 K/L
No Kelas Jabatan Tunjangan Kinerja (Rp)
1 17 19.360.000
2 16 14.131.000
3 15 10.315.000
4 14 7.529.000
5 13 6.023.000
6 12 4.819.000
7 11 3.855.000
8 10 3.352.000
9 9 2.915.000
10 8 2.535.000
11 7 2.304.000
12 6 2.095.000
13 5 1.904.000
14 4 1.814.000
15 3 1.727.000
16 2 1.645.000
17 1 1.563.000

Sampai saat ini sudah ada 5 gelombang atau periode penerimaan tunjangan kinerja bagi Kementerian/Lembaga:

read more »

Opini

Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja 2012

Secara umum mekanisme pembayaran tunjangan kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perpres resmi dundangkan (masuk lembar negara).

2. Dirjen Perbendaharaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) atau petunjuk teknis sebagai dasar KPPN memproses pembayaran. Terdapat 2  sumber anggaran tunjangan kinerja yaitu (1) Sudah sudah dialokasikan dalam DIPA seperti contoh LIPI dll, (2) Bersumber dari bagian Anggaran 999, contoh: Kemtan.

SE atau juknis nanti mengatur keduanya. Bedanya kalau sudah masuk DIPA, Pengguna Anggaran (PA) atau KPA adalah pejabat dari K/L bersangkutan. Sedangkan yang bersumber dari anggaran 999, Menteri Keuangan selaku PA dan pejabat K/L sebagai KPA.

3. K/L memproses pembayaran ke KPPN Mitra berupa pengajuan SPM-LS, yang mengajukan adalah KPA Pusat (biasanya bendahara K/L). Pengajuan ini disertai dokumen pendukung sebagai persyaratan seperti rekap daftar nominatif dan surat pertanggungjawaban mutlak.

read more »