Opini

Belanja Pegawai Dalam RAPBN 2013

Belanja pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada aparatur negara, baik yang masih aktif maupun yang telah purnatugas, sebagai imbalan dan penghargaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Tahun 2013 kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk: (a) penyesuaian gaji dan pensiun pokok bagi PNS/TNI-Polri, serta penyesuaian gaji hakim, (b) melanjutkan pemberian gaji dan pensiun ke-13, (c) menampung kebutuhan anggaran remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi, dan (d) melakukan penatan jumlah dan distribusi PNS mengacu pada prinsip zero growth dan berbasis kompetensi.

Alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp 241,1 triliun, jumlah ini mengalami peningkatan 13,6 persen (Rp 28,9 triliun) bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2012 yang mencapai Rp 212,3 triliun.

read more »

Berita

Presiden : Pemerintah Menganggarkan Remunerasi Tahun 2013

Demikian yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan RAPBN 2013 beserta nota keuangannya di ruang rapat paripurna, DPR, Kamis (16/8) malam. Selain itu pemerintah juga berencana menaikkan gaji PNS TNI/Polri, hakim dan mengalokasikan tambahan tunjangan sertifikasi guru. Berikut beberapa kutipan pidato Presiden SBY di DPR:

“Pada tahun 2013 mendatang Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian pada perbaikan kesejahteraan aparatur negara baik PNS maupun TNI dan Polri, serta para pensiunan. Karena itu, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, yang akan kita bayarkan pada tahun ajaran baru,”

“Pemerintah juga merencanakan kenaikan gaji para hakim ke tingkat yang lebih baik, sepadan dengan tugas dan tanggung jawabnya,”

“Pemerintah merencanakan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta anggota TNI dan polri sebesar rata-rata 7 persen, mengacu pada tingkat inflasi,”

“Dengan pokok-pokok kebijakan itu, alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2013 kita rencanakan sebesar Rp 241,1 triliun,jumlah tersebut meningkat Rp28,9 triliun atau 13,6 persen dari pagu belanja pegawai dalam APBN-P 2012.”

“Dalam rangka menuntaskan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada Kementerian Negara/Lembaga, peningkatan alokasi belanja pegawai itu, pemerintah juga merencanakan untuk anggaran remunerasi.”

“Pada tahun 2013 kita akan melanjutkan pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 ribu guru. Pelaksanaan sertifikasi akan didahului dengan Uji Kompetensi bagi Guru yang belum bersertifikasi,”

Opini

Progres Remunerasi K/L Tahun 2012

Tahun 2012 ini direncanakan ada 20 Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan menerima  tunjangan kinerja (remunerasi) sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi di K/L tersebut. Secara umum mekanisme yang harus ditempuh melalui tiga tahap didahului dengan pengajuan usulan RB kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dokumen dan terakhir verifikasi lapangan. Hasil penilaian diserahkan kepada ketua TRBN dalam hal ini Menteri PAN dan RB.

Ketua TRBN menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan disertai Berita Acara Validasi Job Grading untuk dibuat simulasi besaran tunjangan kinerja dan penganggarannya.

No K/L Surat Ketua TRBN ke Menkeu
1 BPPT Surat Men PAN dan RB  No: B/2747/M.PANRB/11/2011 Tanggal 15 Nop 2011 perihal Penetapan usulan tunjangan kinerja
2 Lemhanas
3 LAN
4 LKPP
5 Kemenristek
6 Kemenperin
7 BATAN
8 BPOM
9 BKN
10 BKPM
11 BPS
12 BKKBN Surat Men PAN dan RB No: B/2808/M.PANRB/ 11/2011 Tanggal 21 Nop 2011 perihal Penetapan usulan tunjangan kinerja
13 ANRI
14 Kemen PPA
15 Kemenpera
16 Lemsaneg
17 BNN
18 Kementan
19 BNPT Surat Men PAN dan RB No: B/2879/M.PANRB/ 11/2011 tanggal 28 Nop 2011 perihal Penetapan usulan tunjangan kinerja
20  LIPI Surat Men PAN dan RB No:B/ 3019 /M.PANRB/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Penetapan usulan tunjangan kinerja

Penganggaran

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) sendiri telah membuat estimasi Kasar Anggaran Tunjangan Kinerja (TK) 20 K/L yang telah diproses Tahun 2011. Hitungan dibawah hanya estimasi, ketepatan perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Tunjangan Beras Naik Lagi

Tahun 2012 ini pemerintah untuk kedua kalinya kembali menaikkan tunjangan beras dalam bentuk uang bagi Pegawai Negeri dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun. Jika pada awal tahun kenaikan tunjangan beras hanya Rp 85/kg, kali ini mengalami peningkatan yang relatif besar sejumlah Rp 850/kg atau secara persentase naik 14%.

Dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2012 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang, kenaikan tunjangan beras ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Maret 2012.

Dengan penetapan tunjangan beras sebesar Rp 6.750, jumlah tunjangan beras yang diterima per daftar gaji menjadi Rp 67.500 (10 x Rp 6.750). Berarti jumlah maksimal yang diterima seorang PNS dengan status menikah 2 anak sebesar Rp 270.000/bulan.

read more »

Data & Survey

Perpanjangan Pensiun PNS Untuk Jabatan Tertentu

Sesuai PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (terakhir diubah dengan PP No. 44 Tahun 2011) menyatakan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu dapat diperpanjang. Secara umum perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) PNS dibedakan :

1. 70 tahun bagi Profesor berprestasi
2. 65 tahun bagi Dosen, Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian
3. 62 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Wakil Menteri Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural Eselon I tertentu
4. 60 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
-jabatan struktural Eselon I;
-jabatan struktural Eselon II;
-jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
-jabatan Pengawas SMA, SMP, SD, TK atau  jabatan lain yang sederajat
5. 58 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran;
6. Usia di atas bagi jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

Pada posting Tabel Batas Usia Pensiun (BUP) PNS telah dibahas beberapa jabatan tertentu yang diperpanjang usia pensiunnya,  daftar dibawah ini merupakan tambahan mengenai perpanjangan usia pensiun jabatan fungsional tertentu yang dikeluarkan pemerintah melalui Perpres: read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Pemko Medan

Sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penggajian Dan Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, pemerintah daerah setempat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberian tambahan penghasilan PNS :

  1. Berdasarkan pendekatan beban kerja sesuai jabatan dan golongan.
  2. Berdasarkan atas fungsi tertentu yang dikelompokan kedalam fungsi koordinasi, fungsi perencanaan, fungsi keuangan daerah, fungsi pelaksanaan/teknis, fungsi pelayanan investasi, fungsi pengendalian dan fungsi pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Tabel Tambahan Penghasilan PNS Pemko Medan :

Tabel 1. Besaran Tambahan Penghasilan atas Dasar Beban Kerja Berdasarkan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Staf

read more »

Opini

Kebijakan Remunerasi Tahun 2013

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun-tahun sebelumnya, Tema RKP 2013 dituangkan lebih lanjut ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya. Prioritas pertama adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Reformasi birokrasi akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas ke Pemerintah Daerah. Melalui percepatan reformasi birokrasi sangat diharapkan adanya peningkatan kinerja birokrasi untuk menciptakan good governance pada instansi pusat dan daerah.

Sampai dengan tahun 2011, sebanyak 16 Kementerian/Lembaga (K/L) telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan 20 K/L sedang dalam proses persetujuan. Pada tahun 2012, diharapkan K/L yang telah mengusulkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diproses. Perluasan reformasi birokrasi di daerah pada tahun 2012 mulai dilaksanakan di 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

114 Jabatan Fungsional PNS

Rencananya secara bertahap pemerintah akan menghapus jabatan struktural PNS eselon III sampai eselon V. Penghapusan ini bertujuan untuk efisiensi kinerja aparatur pemerintah serta perampingan struktur. Selama ini banyak tugas di lingkup K/L , atau pemerintah daerah yang seharusnya dikerjakan satu orang, namun kenyataan justru dilakukan bersama oleh banyak orang.

Para pegawai di eselon itu akan diganti dengan pegawai fungsional, nantinya hanya ada pejabat eselon I dan II dan pejabat fungsional yang langsung melayani. Untuk mengganti pegawai di eselon tersebut akan dianalisis dan diisi pegawai fungsional sesuai kompetensi.

Seperti diketahui jabatan fungsional ada 2 yaitu fungsional umum dan fungsional khusus. Arah pemerintah adalah memperbanyak jabatan fungsional khusus (sesuai dengan UU ASN). Berdasarkan data dari BKN per 23 Juni 2012, komposisi jabatan PNS sebagai berikut:

Jenis Jabatan  Jumlah Persentase
Struktural 229.141 5%
Fungsional Tertentu 1.994.559 43%
Fungsional Umum 2.422.651 52%
Jumlah 4.646.351 100%

read more »