Gaji dan Tunjangan PNS

Tunjangan Beras 2013 Naik Menjadi Rp 6.976/Kg

Mengikuti kenaikan Harga Pembelian Beras (HPB) oleh pemerintah kepada Perum Bulog yang ditetapkan sebesar Rp 7.751, pemerintah kembali menaikkan Tunjangan Beras kepada PNS dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun.

Pemberian tunjangan beras ditetapkan sebesar Rp 6.976 per kilogram. Kenaikan tunjangan beras ini diatur dengan Perdirjen Perbendaharaan No. Per 33/PB/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk natura dan uang.

Dengan kenaikan ini jumlah tunjangan beras yang diterima per daftar gaji menjadi 10 x Rp 6.976 : Rp 69.760 atau secara persentase meningkat 3,3%. Berarti jumlah tunjangan beras maksimal yang diterima seorang PNS dengan status menikah 2 anak sebesar Rp 209.000/bulan. read more »

Data & Survey

Belanja Pegawai dan Anggaran Remunerasi 2014

Tanggal 16 Agustus 2013 kemarin Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato kenegaraan untuk menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2014 di depan DPR. Salah satu poin penting dalam pidato kenegaraan tersebut hari ini adalah adanya kenaikan belanja pegawai dalam RAPBN tahun 2014.

Anggaran belanja pegawai pada tahun 2014 direncanakan sebesar sebesar Rp276,7 triliun atau naik 18,8 persen dibandingkan dengan APBNP Tahun 2013.

Pemerintah akan menyesuaikan gaji pokok PNS serta anggota TNI dan Polri sebesar 6 persen, dan pensiun pokok sebesar 4 persen. Seperti tahun kenaikan gaji pada tahun 2012 kenaikan gaji PNS dan pensiunan menyesuaikan besaran inflasi, artinya kebijakan ini hanya untuk mempertahankan daya beli PNS agar tidak tergerus inflasi. Pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13, yang akan dibayarkan pada pertengahan tahun anggaran.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kenaikan gaji untuk PNS dan pensiunan disamaratakan, tahun 2014 persentase untuk pensiunan lebih kecil (4%) dibandingkan dengan kenaikan gaji untuk PNS (6%). Perbedaan ini dapat dimengerti jika dilihat dari perspektif produktifitas kerja. Karena kenaikan dana pensiun tidak diikuti dengan produktivitas kerja, jika dibandingkan dengan kenaikan gaji PNS yang masih aktif.
read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Take Home Pay PNS

Secara umum take home pay PNS terbagi atas 2 komponen yaitu pendapatan yang melekat pada gaji pokok yang dibayarkan rutin tiap bulan dan pendapatan yang tidak mengikuti gaji pokok.

Pendapatan yang melekat pada gaji pokok sesuai dengan daftar gaji yang diterima setiap bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan struktural atau fungsional, tunjangan pajak dan tunjangan lain yang diperbolehkan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Unsur gaji tersebut seragam untuk semua PNS baik dari instansi pusat maupun daerah dalam arti menyesuaikan dengan masa kerja, status, lokasi dan jabatannya.

Komponen kedua, pendapatan yang tidak masuk dalam daftar gaji bulanan yang bersifat variabel meliputi Tunjangan kinerja, uang makan, perjalanann dinas dan honorarium. Pendapatan inilah yang secara signifikan membedakan take home pay antar PNS. Tidak semua instansi sudah memberlakukan tunjangan kinerja atau di Pemda sering disebut sebagai tunjangan kinerja daerah, tunjangan tambahan penghasilan
atau apapun namanya yang similiar.

Pada Kementerian/Lembaga pusat diberikan sesuai dengan progress reformasi birokrasi pada instansi tersebut, sedangkan bagi instansi daerah berdasarkan kemampuan keuangan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya.

Pendapatan Gaji Pokok base

Berikut simulasi penghitungan Take Home Pay PNS berserta penjelasannya. Contoh yang digunakan adalah PNS golongan IIc yang tidak menjabat (fungsional umum), PNS Gol IIIc fungsional dan PNS gol IVc eselon II berdasarkan daftar gaji dari aplikasi Gaji bulanan.  read more »

Opini

Kapan?

Seperti sudah menjadi siklus, setelah efek gaji 13 mereda dipastikan akan muncul pertanyaan-pertanyaan soal kelanjutan proses tunjangan kinerja terutama pada 23 K/L yang sedianya direalisasikan tahun ini.

Untuk kesekian kalinya simak dulu proses persetujuan tunjangan kinerja:

  1. Menteri PAN dan RB selaku Ketua TRBN akan mengirimkan surat ke Menteri Keuangan untuk menyampaikan K/L yang sudah diverifikasi lapangan dan sudah memperoleh Berita Acara Validasi Job Grading, disertai dengan lampiran hasil verifikasi lapangan dan Berita Acara Job Grading.
  2. Ditjen Anggaran akan mengundang K/L dimaksud untuk mengecek efisiensi dan optimalisasi anggaran yang dilakukan K/L, serta melakukan perhitungan anggaran yang diperlukan untuk tunjangan kinerja
  3. Jika K/L dapat memenuhi seluruh anggaran tunjangan kinerja dari hasil efisiensi/optimalisasi anggarannya, maka pembahasan dapat dilakukan oleh K/L dengan Komisi DPR yang terkait. Namun jika diperlukan tambahan anggaran, maka pengajuan harus dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Anggaran DPR.

Kata kuncinya disini adalah persetujuan DPR, jadi selama belum ada kata sepakat dari DPR Perpres belum akan ditandatangani meski draft sudah dibuat (Draft perpres dipersiapkan Team RBN). Pembahasan dengan DPR bersifat terbuka sehingga publik bebas untuk mengikutinya. read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

PP 48 Tahun 2013 – Gaji 13 Bisa Dibayarkan Juni

Hampir berbarengan dengan kenaikan BBM, pemerintah tanggal 20 Juni 2013 menerbitkan PP Nomor 48 Tahun 2013 tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam TA 2013 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Dengan dikeluarkannya PP ini berarti pembayaran gaji 13 sudah dapat dilakukan. Tinggal menunggu petunjuk teknis atau Surat Edaran dari Dirjen Perbendaharaan (khusus untuk K/L pusat).

Poin penting dalam PP No. 48 Tahun 2013 :

  1. Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2013.
  2. Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dapat dibayarkan mulai bulan Juni 2013.
  3. Tunjangan yang tidak dibayarkan atau tidak termasuk dalam penghasilan adalah tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi, tunjangan khusus Guru dan Dosen, tambahan penghasilan bagi guru PNS, tunjangan kehormatan, tunjangan Papua, tunjangan khusus pulau kecil terluar / perbatasan, insentif khusus dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya serta tunjangan/insentif yang bersumber dari PNBP.

Unduh PP No 48 Tahun 2013 – Gaji 13 PNS

Update: Juknis pelaksanaan pemberian gaji 13 telah terbit. read more »

Opini

Progres K/L Yang Diusulkan Menerima Tunjangan Kinerja 2013 – 2014

Banyak email yang masuk lewat inbox menanyakan kapan tunjangan kinerja atau remunerasi di Kementerian/Lembaga, semoga postingan ini bisa membuat lebih jelas.

Untuk memperoleh gambaran Progres Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga yang diusulkan menerima tunjangan kinerja tahun 2013 – 2014 maupun K/L yang belum, perlu diuraikan secara kronologis. Sebelumnya penting dimengerti proses pengajuan usulan reformasi birokrasi untuk mengetahui sejauh mana usulan tersebut disetujui :

• Kementerian/Lembaga mengajukan Dokumen Usulan dan road map Reformasi Birokrasi Kepada Kemenpan dan RB.
• Kemenpan RB melakukan penilaian kesiapan program Reformasi Birokrasi :

  1. Penilaian dokumen usulan K/L
  2. Penilaian dokumen Road Map dan Quick Wins
  3. Pengecekan kelengkapan lampiran dokumen usulan dan road map, dan
  4. Verifikasi lapangan

3 (tiga)  aspek pertama penilaian dilakukan dengan Desk Analysis pada kelengkapan dan kualitas isi, baru kemudian dilakukan langkah selanjutnya yaitu verikasi lapangan.

Verifikasi lapangan bisa dilakukan jika penilaian dokuman maupun kelengkapan sudah memenuhi syarat. Pelaksanaan verifikasi lapangan melalui metode wawancara dan observasi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan pemahaman reformasi birokrasi  di K/L tersebut.

Tahun 2011

16 K/L sudah mengajukan usulan Reformasi Birokrasi yang telah kepada Kemenpan dan RB. Kementerian /Lembaga tersebut proses penilaiannya dilanjutkan pada tahun 2012, yaitu :  read more »

Data & Survey

Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2012

Salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional salah satunya adalah capaian opini Wajar Tanpa Persyaratan (WTP) dari BPK terhadap pemeriksaan laporan keuangan K/L. Pemerintah mengharapkan pada tahun 2014 semua laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pusat sudah WTP atau Wajar Tanpa Persyaratan.

Namun nampaknya pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai target 100 % WTP tersebut, pasalnya berdasarkan pemeriksaan BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 yang merupakan gabungan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negar/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), pencapaian WTP baru 74% (lihat tabel)

Opini BPK 2013

Dari 93 entitas yang sudah diperiksa 69 sudah mendapatkan opini WTP. Meskipun jumlah Opini WTP naik dari tahun 2011 yang semula 67 entitas, namun secara persentase mengalami penurunan sebanyak 3%, sebelumnya 77%. read more »

Opini

Penerimaan CPNS 2013

Tahun 2013 ini pemerintah merencanakan merekrut CPNS dari pelamar umum sebanyak 60.000 kursi dengan rincian 20.000 untuk instansi pusat dan sisanya 40.000 kursi bagi instansi daerah. Tes akan dilaksanakan pada bulan September 2013 dengan didahului penetapan formasi dan pengumuman ke publik pada bulan Juli-Agustus 2013.

Seperti tahun 2012 Kemenpan melibatkan 10 konsorsium perguruan tinggi PTN yang bertugas membuat soal dan mengevaluasi hasil tes seleksi CPNS. Kemenpan juga sudah membuat MoU dengan ICW yang disertakan dalam pengawasan proses penerimaan CPNS sehingga proses rekrutmen diharapkan adil, transparan, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Keputusan lulus tidaknya calon PNS berdasarkan passing grade dan diumumkan satu pintu melalui Kemenpan, artinya instansi daerah tidak punya kuasa untuk menentukan kelulusan CPNS. Ingat kasus CPNS Badung Bali kisruh lantaran pengumuman hasil tes CPNS nilainya berbeda dengan hasil yang keluarkan oleh Kemenpan-RB yang akhirnya menyeret ketua BKD setempat menjadi tersangka pemalsuan dokumen.

Kebijakan Penerimaan CPNS 2013

Secaran nasional pemerintah menerapkan kebijakan zero growth dengan hanya mengganti PNS yang sudah pensiun, meninggal dunia, dipecat atau berhenti dengan tidak menambah jumlah pegawai secara keseluruhan. Namun secara institusional akan dijalankan dengan tiga pola, yakni minus growth, zero growth, dan growth. Sederhananya Minus Growth berarti tidak membuka pendaftaran CPNS sedangkan kebijakan Growth bisa menambah CPNS diluar pensiun.

No Keterangan Jumlah Pegawai ** Rasio Belanja Pegawai thd APBD
1 Minus Growth
* Pemprov Berlebih Lebih 30%
* Pemkab/Kota Berlebih Lebih 50%
2 Zero Growth
* Pemprov Cukup 25% – 30 %
* Pemkab/Kota Cukup 40% – 50%
3 Growth
* Pemprov Kurang Kurang 25%
* Pemkab/Kota Kurang Kurang 40%

** Berdasarkan Analisa Beban Kerja

read more »