Opini

Mengapa RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) Belum Disahkan?

RUU ASN merupakan rancangan undang-undang inisiatif DPR yang sudah dibahas sejak tahun 2011. Sampai saat ini pembahasan RUU ASN sudah mengalami penundaan sampai 4 kali masa persidangan di DPR.

Sebagai perbandingan UU Keistimewaan Yogyakarta harus melalui 5 kali persidangan sebelum disahkan jadi UU. Ada dinamika perbedaan pendapat antara Pemerintah dan DPR ketika membahas pasal pasal dalam RUU ASN, karena adanya perubahan paradigma yang sangat krusial dibandingkan UU No 43 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Bahkan di kalangan pemerintah sendiri perlu waktu lama untuk menyamakan kata sepakat tentang sejumlah materi RUU ASN terutama oleh 3 Kementerian (Kementerian PAN & RB, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan). Hasil kesepakatan tersebut telah dilaporkan dan dipaparkan di hadapan Wapres Boediono beserta Tim Inti Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional tanggal 9 Januari 2013 untuk kemudaian dibawa ke dalam rapat dengan Panja DPR tanggal 17 Januari 2017 yang lalu.

Sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa bangga atas blog ini (dulu remunerasipns.wordpress.com) yang menjadi salah satu rujukan dalam Naskah Akademik penyusunan RUU ASN. Seperti diketahui dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan naskah akademik sangat diperlukan dan merupakan prasyarat dalam rangka pembentukan rancangan undang-undang. Terima kasih

Terdapat 6 substansi dalam RUU ASN yang alot pembahasannya dan memerlukan waktu untuk menemukan kesepakatan antara Pemerintah dengan Panja RUU ASN Komisi II DPR.

read more »

Opini

39 Kementerian dan Lembaga Penerima Remunerasi Tahun 2013

Mengacu pada perpres itu Pe­ra­turan Presiden Nomor 81 ta­hun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, pada tahun 2012 seharusnya pelaksanaan reformasi bi­rokrasi di kementerian/lembaga, namun pada tahap pelaksanaannya ada beberapa K/L yang belum siap.

Tahun 2012 pemerintah menargetkan Kementerian dan lembaga yang melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebanyak 39 K/L. Jumlah tersebut diluar dari 20 K/L yang sudah terlebih dahulu telah dinya­ta­kan lolos program reformasi biro­krasi  dan disetujui tunjangan kinerjanya.

Berdasarkan data Ketua TRBN yang dipaparkan pada awal tahun 2012, dari 39 K/L tersebut terdapat 16 K/L yang sudah mengajukan usulan dan road map pada tahun 2011 dan diproses lebih lanjut pada tahun 2012 sebagai berikut:

K/L
1. Kem. Pekerjaan Umum 8. Bapeten
2. Kem. Lingkungan Hidup 9. Kem. Perdagangan
2. Kem. Perhubungan 10. Kem. Kehutanan
3. Kemdikbud 11. Wantannas
4. Kem. Pariwisata Ek. Kreatif 12. Kem. Luar Negeri
5. Kemenpora 13. Kem. Kesehatan
6. Kem. Kelautan dan Perikanan 14. Kem. Tenaga Kerja
7. LAPAN 15. Kem. Dalam Negeri

Sisanya sejumlah 23 K/L belum mengajukan Usulan RB, Dan Ditargetkan Segera Diproses Tahun 2012, yakni:  read more »

Tabel Remunerasi

Tabel Tunjangan Kinerja 20 Kementerian/Lembaga

Dibandingkan dengan periode penerimaan tunjangan kinerja pada Kementerian/Lembaga terdahulu, jumlah kelas jabatan dan besaran nominal yang diterima 20 K/L pada tahun 2012 ini sama.

Masing masing K/L jumlah gradingnya 17 kelas jabatan dengan grade terendah besaran tunjangan kinerja Rp 1.563.000,00 dan tertinggi sebesar Rp 19.360.000,00 untuk grade ke-17. Yang membedakan hanya pada keterangan kelas jabatannya, pada kementerian kelas jabatan tertinggi tidak disebutkan jabatannya, sedangkan pada Lembaga grade tertinggi diduduki Kepala atau Ketuanya.

Tabel Tunjangan Kinerja 20 K/L
No Kelas Jabatan Tunjangan Kinerja (Rp)
1 17 19.360.000
2 16 14.131.000
3 15 10.315.000
4 14 7.529.000
5 13 6.023.000
6 12 4.819.000
7 11 3.855.000
8 10 3.352.000
9 9 2.915.000
10 8 2.535.000
11 7 2.304.000
12 6 2.095.000
13 5 1.904.000
14 4 1.814.000
15 3 1.727.000
16 2 1.645.000
17 1 1.563.000

Sampai saat ini sudah ada 5 gelombang atau periode penerimaan tunjangan kinerja bagi Kementerian/Lembaga:

read more »

Opini

Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja 2012

Secara umum mekanisme pembayaran tunjangan kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perpres resmi dundangkan (masuk lembar negara).

2. Dirjen Perbendaharaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) atau petunjuk teknis sebagai dasar KPPN memproses pembayaran. Terdapat 2  sumber anggaran tunjangan kinerja yaitu (1) Sudah sudah dialokasikan dalam DIPA seperti contoh LIPI dll, (2) Bersumber dari bagian Anggaran 999, contoh: Kemtan.

SE atau juknis nanti mengatur keduanya. Bedanya kalau sudah masuk DIPA, Pengguna Anggaran (PA) atau KPA adalah pejabat dari K/L bersangkutan. Sedangkan yang bersumber dari anggaran 999, Menteri Keuangan selaku PA dan pejabat K/L sebagai KPA.

3. K/L memproses pembayaran ke KPPN Mitra berupa pengajuan SPM-LS, yang mengajukan adalah KPA Pusat (biasanya bendahara K/L). Pengajuan ini disertai dokumen pendukung sebagai persyaratan seperti rekap daftar nominatif dan surat pertanggungjawaban mutlak.

read more »

Tabel Remunerasi

Perpres Tunjangan Kinerja 2012

Akhirnya yang paling ditunggu datang juga, sesuai perkiraan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pencairan anggaran tunjangan kinerja telah ditandatangani oleh Presiden SBY tanggal 17 November 2012.

Alhamdulilah dan selamat bagi rekan-rekan ke-20 K/L yang akan menerima tunjangan kinerja, yang berarti juga tingkatkan kinerjanya. Bagi K/L yang lain, semuanya akan berproses, tunggu saja. Sebisanya proses reformasi birokrasi K/L akan diinformasikan di blog ini.

Perpres sementara hanya menampilkan nomornya saja, file-nya belum bisa diunduh sehingga belum bisa dilihat nominal dan kapan pemberlakuannya. Intinya nominal yang ada dalam Perpres tersebut yang akan diterima, tergantung grade-nya.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

PP No.94 Tahun 2012 – Naiknya Kesejahteraan Hakim

Presiden RI akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2012 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung serta diberlakukan sejak diundangkan yaitu tanggal 30 Oktober 2012.

PP ini hanya mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan sedangkan hak keuangan dan fasilitas hakim agung MA tidak diatur di PP ini.

Hak keuangan dan fasilitas bagi hakim terdiri dari 10 macam yaitu gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain

1. Gaji Pokok

Ketentuan dan besaran gaji pokok hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok PNS. Dalam hal besaran gaji pokok hakim lebih tinggi dari besaran gaji pokok PNS, besaran gaji hakim tidak dinaikkan sampai setara dengan besaran gaji pokok PNS.

Sehingga gaji pokok terrendah yang diterima Hakim dengan golongan III/a dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 2.064.100 dan tertinggi bagi Hakim gol IV/e dengan masa kerja 32 tahun mencapai Rp 4.978.000

read more »
Opini

Penentuan Job Grade Tunjangan Kinerja

Sebagaimana diketahui Badan Anggaran DPR telah memberikan persetujuan pemberian remunerasi bagi 20 K/L dengan anggaran lebih dari  2,97 Triliun. Perlu dipahami bahwa ada 2 model persetujuan DPR, pertama melalui Komisi terkait dan kedua lewat Badan Anggaran DPR. Perbedaaanya terletak pada pemenuhan kebutuhan anggarannya, bila suatu Kementerian/lembaga memerlukan tambahan pagu untuk tunjangan kinerja atau remunerasi, pagu tersebut perlu mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR. Apabila tidak memerlukan tambahan pagu, namun memerlukan realokasi anggaran cukup melalui komisi terkait.

Itulah yang menyebabkan mengapa LIPI, Kemenristek, BATAN bisa lebih dulu mendapat persetujuan DPR, karena hanya realokasi anggaran. Tinggal Kemenpera saja yang belum ada persetujuan DPR. Nah, dengan persetujuan DPR berarti tinggal menunggu Peraturan Presiden keluar. Perpres ini sebagai payung hukum, sebagai dasar untuk mencairkan dana tunjangan kinerja.

Pertanyaan selanjutnya yang sering wira wiri di blog ini: Bagaimana Job Grade-nya ?  Yang pasti tunggu Perpres-nya :) Namun saya coba memberikan sedikit gambaran penentuan job grading tunjangan kinerja.

read more »

Berita

Agenda Rapat DPR 4 September 2012

Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN-Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia.

Jadwal : 04-Sep-2012, Pukul: 14:00

  1. Penyampaian Pokok-pokok RUU tentang APBN TA. 2013;
  2. Pembentukan Panja-panja dan Tim Perumus
  3. Membahas surat Menteri Keuangan RI Nomor SR-74/MK.02/2012 tanggal 25 April 2012 perihal Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 20 K/L.