Tabel Remunerasi

Perpres Tunjangan Kinerja 2012

Akhirnya yang paling ditunggu datang juga, sesuai perkiraan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pencairan anggaran tunjangan kinerja telah ditandatangani oleh Presiden SBY tanggal 17 November 2012.

Alhamdulilah dan selamat bagi rekan-rekan ke-20 K/L yang akan menerima tunjangan kinerja, yang berarti juga tingkatkan kinerjanya. Bagi K/L yang lain, semuanya akan berproses, tunggu saja. Sebisanya proses reformasi birokrasi K/L akan diinformasikan di blog ini.

Perpres sementara hanya menampilkan nomornya saja, file-nya belum bisa diunduh sehingga belum bisa dilihat nominal dan kapan pemberlakuannya. Intinya nominal yang ada dalam Perpres tersebut yang akan diterima, tergantung grade-nya.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

PP No.94 Tahun 2012 – Naiknya Kesejahteraan Hakim

Presiden RI akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2012 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung serta diberlakukan sejak diundangkan yaitu tanggal 30 Oktober 2012.

PP ini hanya mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan sedangkan hak keuangan dan fasilitas hakim agung MA tidak diatur di PP ini.

Hak keuangan dan fasilitas bagi hakim terdiri dari 10 macam yaitu gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain

1. Gaji Pokok

Ketentuan dan besaran gaji pokok hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok PNS. Dalam hal besaran gaji pokok hakim lebih tinggi dari besaran gaji pokok PNS, besaran gaji hakim tidak dinaikkan sampai setara dengan besaran gaji pokok PNS.

Sehingga gaji pokok terrendah yang diterima Hakim dengan golongan III/a dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 2.064.100 dan tertinggi bagi Hakim gol IV/e dengan masa kerja 32 tahun mencapai Rp 4.978.000

read more »
Opini

Penentuan Job Grade Tunjangan Kinerja

Sebagaimana diketahui Badan Anggaran DPR telah memberikan persetujuan pemberian remunerasi bagi 20 K/L dengan anggaran lebih dari  2,97 Triliun. Perlu dipahami bahwa ada 2 model persetujuan DPR, pertama melalui Komisi terkait dan kedua lewat Badan Anggaran DPR. Perbedaaanya terletak pada pemenuhan kebutuhan anggarannya, bila suatu Kementerian/lembaga memerlukan tambahan pagu untuk tunjangan kinerja atau remunerasi, pagu tersebut perlu mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR. Apabila tidak memerlukan tambahan pagu, namun memerlukan realokasi anggaran cukup melalui komisi terkait.

Itulah yang menyebabkan mengapa LIPI, Kemenristek, BATAN bisa lebih dulu mendapat persetujuan DPR, karena hanya realokasi anggaran. Tinggal Kemenpera saja yang belum ada persetujuan DPR. Nah, dengan persetujuan DPR berarti tinggal menunggu Peraturan Presiden keluar. Perpres ini sebagai payung hukum, sebagai dasar untuk mencairkan dana tunjangan kinerja.

Pertanyaan selanjutnya yang sering wira wiri di blog ini: Bagaimana Job Grade-nya ?  Yang pasti tunggu Perpres-nya :) Namun saya coba memberikan sedikit gambaran penentuan job grading tunjangan kinerja.

read more »

Berita

Agenda Rapat DPR 4 September 2012

Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN-Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia.

Jadwal : 04-Sep-2012, Pukul: 14:00

  1. Penyampaian Pokok-pokok RUU tentang APBN TA. 2013;
  2. Pembentukan Panja-panja dan Tim Perumus
  3. Membahas surat Menteri Keuangan RI Nomor SR-74/MK.02/2012 tanggal 25 April 2012 perihal Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 20 K/L.
Opini

Belanja Pegawai Dalam RAPBN 2013

Belanja pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada aparatur negara, baik yang masih aktif maupun yang telah purnatugas, sebagai imbalan dan penghargaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Tahun 2013 kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk: (a) penyesuaian gaji dan pensiun pokok bagi PNS/TNI-Polri, serta penyesuaian gaji hakim, (b) melanjutkan pemberian gaji dan pensiun ke-13, (c) menampung kebutuhan anggaran remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi, dan (d) melakukan penatan jumlah dan distribusi PNS mengacu pada prinsip zero growth dan berbasis kompetensi.

Alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp 241,1 triliun, jumlah ini mengalami peningkatan 13,6 persen (Rp 28,9 triliun) bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2012 yang mencapai Rp 212,3 triliun.

read more »

Berita

Presiden : Pemerintah Menganggarkan Remunerasi Tahun 2013

Demikian yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan RAPBN 2013 beserta nota keuangannya di ruang rapat paripurna, DPR, Kamis (16/8) malam. Selain itu pemerintah juga berencana menaikkan gaji PNS TNI/Polri, hakim dan mengalokasikan tambahan tunjangan sertifikasi guru. Berikut beberapa kutipan pidato Presiden SBY di DPR:

“Pada tahun 2013 mendatang Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian pada perbaikan kesejahteraan aparatur negara baik PNS maupun TNI dan Polri, serta para pensiunan. Karena itu, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, yang akan kita bayarkan pada tahun ajaran baru,”

“Pemerintah juga merencanakan kenaikan gaji para hakim ke tingkat yang lebih baik, sepadan dengan tugas dan tanggung jawabnya,”

“Pemerintah merencanakan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta anggota TNI dan polri sebesar rata-rata 7 persen, mengacu pada tingkat inflasi,”

“Dengan pokok-pokok kebijakan itu, alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2013 kita rencanakan sebesar Rp 241,1 triliun,jumlah tersebut meningkat Rp28,9 triliun atau 13,6 persen dari pagu belanja pegawai dalam APBN-P 2012.”

“Dalam rangka menuntaskan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada Kementerian Negara/Lembaga, peningkatan alokasi belanja pegawai itu, pemerintah juga merencanakan untuk anggaran remunerasi.”

“Pada tahun 2013 kita akan melanjutkan pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 ribu guru. Pelaksanaan sertifikasi akan didahului dengan Uji Kompetensi bagi Guru yang belum bersertifikasi,”

Opini

Progres Remunerasi K/L Tahun 2012

Tahun 2012 ini direncanakan ada 20 Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan menerima  tunjangan kinerja (remunerasi) sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi di K/L tersebut. Secara umum mekanisme yang harus ditempuh melalui tiga tahap didahului dengan pengajuan usulan RB kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dokumen dan terakhir verifikasi lapangan. Hasil penilaian diserahkan kepada ketua TRBN dalam hal ini Menteri PAN dan RB.

Ketua TRBN menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan disertai Berita Acara Validasi Job Grading untuk dibuat simulasi besaran tunjangan kinerja dan penganggarannya.

No K/L Surat Ketua TRBN ke Menkeu
1 BPPT Surat Men PAN dan RB  No: B/2747/M.PANRB/11/2011 Tanggal 15 Nop 2011 perihal Penetapan usulan tunjangan kinerja
2 Lemhanas
3 LAN
4 LKPP
5 Kemenristek
6 Kemenperin
7 BATAN
8 BPOM
9 BKN
10 BKPM
11 BPS
12 BKKBN Surat Men PAN dan RB No: B/2808/M.PANRB/ 11/2011 Tanggal 21 Nop 2011 perihal Penetapan usulan tunjangan kinerja
13 ANRI
14 Kemen PPA
15 Kemenpera
16 Lemsaneg
17 BNN
18 Kementan
19 BNPT Surat Men PAN dan RB No: B/2879/M.PANRB/ 11/2011 tanggal 28 Nop 2011 perihal Penetapan usulan tunjangan kinerja
20  LIPI Surat Men PAN dan RB No:B/ 3019 /M.PANRB/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Penetapan usulan tunjangan kinerja

Penganggaran

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) sendiri telah membuat estimasi Kasar Anggaran Tunjangan Kinerja (TK) 20 K/L yang telah diproses Tahun 2011. Hitungan dibawah hanya estimasi, ketepatan perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Tunjangan Beras Naik Lagi

Tahun 2012 ini pemerintah untuk kedua kalinya kembali menaikkan tunjangan beras dalam bentuk uang bagi Pegawai Negeri dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun. Jika pada awal tahun kenaikan tunjangan beras hanya Rp 85/kg, kali ini mengalami peningkatan yang relatif besar sejumlah Rp 850/kg atau secara persentase naik 14%.

Dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2012 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang, kenaikan tunjangan beras ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Maret 2012.

Dengan penetapan tunjangan beras sebesar Rp 6.750, jumlah tunjangan beras yang diterima per daftar gaji menjadi Rp 67.500 (10 x Rp 6.750). Berarti jumlah maksimal yang diterima seorang PNS dengan status menikah 2 anak sebesar Rp 270.000/bulan.

read more »