Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Pemko Medan

Sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penggajian Dan Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, pemerintah daerah setempat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberian tambahan penghasilan PNS :

  1. Berdasarkan pendekatan beban kerja sesuai jabatan dan golongan.
  2. Berdasarkan atas fungsi tertentu yang dikelompokan kedalam fungsi koordinasi, fungsi perencanaan, fungsi keuangan daerah, fungsi pelaksanaan/teknis, fungsi pelayanan investasi, fungsi pengendalian dan fungsi pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Tabel Tambahan Penghasilan PNS Pemko Medan :

Tabel 1. Besaran Tambahan Penghasilan atas Dasar Beban Kerja Berdasarkan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Staf

read more »

Opini

Kebijakan Remunerasi Tahun 2013

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun-tahun sebelumnya, Tema RKP 2013 dituangkan lebih lanjut ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya. Prioritas pertama adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Reformasi birokrasi akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas ke Pemerintah Daerah. Melalui percepatan reformasi birokrasi sangat diharapkan adanya peningkatan kinerja birokrasi untuk menciptakan good governance pada instansi pusat dan daerah.

Sampai dengan tahun 2011, sebanyak 16 Kementerian/Lembaga (K/L) telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan 20 K/L sedang dalam proses persetujuan. Pada tahun 2012, diharapkan K/L yang telah mengusulkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diproses. Perluasan reformasi birokrasi di daerah pada tahun 2012 mulai dilaksanakan di 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

114 Jabatan Fungsional PNS

Rencananya secara bertahap pemerintah akan menghapus jabatan struktural PNS eselon III sampai eselon V. Penghapusan ini bertujuan untuk efisiensi kinerja aparatur pemerintah serta perampingan struktur. Selama ini banyak tugas di lingkup K/L , atau pemerintah daerah yang seharusnya dikerjakan satu orang, namun kenyataan justru dilakukan bersama oleh banyak orang.

Para pegawai di eselon itu akan diganti dengan pegawai fungsional, nantinya hanya ada pejabat eselon I dan II dan pejabat fungsional yang langsung melayani. Untuk mengganti pegawai di eselon tersebut akan dianalisis dan diisi pegawai fungsional sesuai kompetensi.

Seperti diketahui jabatan fungsional ada 2 yaitu fungsional umum dan fungsional khusus. Arah pemerintah adalah memperbanyak jabatan fungsional khusus (sesuai dengan UU ASN). Berdasarkan data dari BKN per 23 Juni 2012, komposisi jabatan PNS sebagai berikut:

Jenis Jabatan  Jumlah Persentase
Struktural 229.141 5%
Fungsional Tertentu 1.994.559 43%
Fungsional Umum 2.422.651 52%
Jumlah 4.646.351 100%

read more »

Blogging

Setahun Sebulan Setagu.net – Google Analytic

Data & Survey

Indeks Negara Gagal 2012

Dalam Index Negara Gagal (Failed State Index (FSI) 2012 yang dipublikasikan organisasi Fund for Peace , Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 178 negara, turun satu peringkat dari tahun lalu. Semakin kecil peringkat negara di indeks tersebut berarti negara itu dalam perjalanan menjadi negara gagal. Dalam kategori tersebut, Indonesia masuk kategori negara-negara yang dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal.

Indeks ini dilakukan kepada 178 negara menggunakan 12 indikator tekanan sosial, ekonomi, dan politik pada negara. Selain itu, Fund for Peace juga menggunakan lebih dari 100 subindikator termasuk isu-isu seperti legitimasi negara, pembangunan tidak merata, , protes kelompok masyarakat, dan penegakan hak asasi manusia.

Sementara di bidang layanan publik, Fund for Peace mencatat ada kemajuan di Indonesia meski tetap saja dinilai lemah dengan peringkat 75. Skor indeks pelayanan pubik tahun 2012 mencapai 6,2 turun dibanding tahun lalu dengan nilai 6.3 (berarti ada peningkatan layanan).

read more »

Data & Survey

Daftar Usia Pensiun PNS di Berbagai Negara Dunia

Salah satu pasal dalam draft RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bahwa usia pensiun adalah 58 tahun. Usulan kenaikan batas pensiun ini menurut pemerintah didasarkan pada angka harapan hidup orang Indonesia yang meningkat serta merujuk pada rata-rata usia pensiun PNS di negara lain yakni 60-62 tahun.

Sampai saat ini pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) antara pemerintah dan DPR masih berlanjut. Pada pembahasan terakhir tanggal 14 Maret 2012 di DPR, Pemerintah menyampaikan kepada Panja RUU ASN Komisi II DPR RI bahwa Pemerintah belum menemukan pandangan yang sama terkait substansi yang terdapat pada RUU ASN diantara 3 Kementerian yang membahas RUU ASN tersebut yakni Kemendagri, Kementerian PAN dan RB dan Kemenkum HAM, terutama terkait permasalahan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Jabatan Eksekutif Senior (JES), dan Anggaran.

Akhirnya pemerintah sepakat bahwa akan melakukan konsolidasi guna menyatukan konsep pemahaman RUU ASN selama kurun waktu 2 bulan. Panja RUU ASN Komisi II DPR RI juga meminta kepada pemerintah untuk mempunyai satu suara guna melanjutkan pembahasan RUU ASN termasuk juga kesepakatan mengenai batas usia pensiun ASN.

Jika merujuk pada usia negara lain, usia pensiun PNS di Indonesia memang dibawah rata-rata, jadi sangat rasional jika batas usia pensiun dinaikkan. Berikut data usia pensiun PNS diberbagai negara yang dikutip dari berbagai sumber:

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Petunjuk Teknis Pemberian Gaji ke-13 PNS TA 2012

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan petunjuk teknis pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 2012 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/tunjangan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.89/PMK.05/2012 ini ditegaskan pembayaran tunjangan gaji ke-13 dilakukan pada bulan Juni, tidak diundur sebagaimana berita yang beredar di beberapa portal news tadi pagi. Pembayaran pada bulan Juni ini berlakukan sama bagi PNS, Pejabat Negara maupun pensiunan…

Download PMK No 89/PMK.05/2012
Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji ke-13 PNS Dibayarkan Juni

Seputar Gaji 13 PNS dapat dibaca di sini..

Download PP No. 57 Tahun 2012

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan penerima pensiun/tunjangan, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Mei lalu, memberikan tambahan penghasilan berupa gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas. Pembayaran gaji ke-13 akan dilaksanakan pada bulan Juni ini.

Dalam PP itu disebutkan, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sementara yang dimaksud Pejabat Negara adalah dari Presiden, Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MPR, DPR, BPK, KPK, Komisi Yudisial, Menteri dan jabatan setingkat menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, MA, Hakim pada Badan Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer; Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Termasuk dalam ketentuan yang akan memperoleh gaji ke-13 ini adalah pensiunan Pegawai Negeri; Pejabat Negara ; janda/duda/anak penerima pensiun; dan penerima pensiun orang tua PNS yang tewas. Juga masuk dalam kategori ini adalah penerima tunjangan veteran; tunjangan kehormatan anggota KNIP; perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan atau janda/dudanya; dan lain-lain.

read more »