Layanan Unggulan di Ditjen Pajak : Pembuktian Terbalik Aset Aparat

Salah satu bagian Reformasi Birokrasi adalah adanya layanan unggulan atau Quick Wins yang menjadi parameter penilaian keberhasilan reformasi birokrasi dengan remunerasi-nya. Ada 8 (delapan) program Layanan Unggulan/ Quick Win di Ditjen Pajak dalam rangka Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan:

No	Layanan Unggulan
1	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP
2	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4	Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
5	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan Pajak
6	Pelayanan Penyelesaian Pemberian Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
7	Pelayanan Penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
8	Pelayanan Penyelesaian Permohonan WP Atas Pengurangan PBB

Sasaran adanya Layanan Unggulan/Quick Win di Ditjen Pajak meliputi:
Pertama, Layanan Unggulan diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memotong jalur birokrasi yang tidak perlu atas proses bisnis
Kedua, Penyederhanakan proses bisnis.
Ketiga, Menghindari sejauh mungkin penyalahgunaan wewenang (a buse of power) dari aparat.
Keempat, Memberikan layanan yang didukung oleh aparat yang semakin profesional dan kompeten.
Kelima, Layanan Unggulan dirancang untuk menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Berhasilkah ?

Kalau berbicara tentang SOP, ada prosedur-prosedur yang lebih mudah dan efisien. Dari beberapa pengalaman yang berurusan dengan pajak ada peningkatan yg cukup signifikan pelayanan di Ditjen Pajak.
Lain persoalannya jika berbicara tentang mengurangi KKN, kasus terbaru adanya mafia pajak di Surabaya selain kasus Gayus menegaskan ada yang salah atau kurang dlm implementasinya.

Jadi perlu tambahan satu lagi layanan unggulan /Quick Wins di Ditjen Pajak, sehingga ada sembilan, yaitu:

9	Pelayanan Pembuktian Terbalik Aset Aparat Pajak

Baca Juga

Birokrasi Indonesia Buruk Hasil survey PERC Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berpusat di Hongkong dengan responden eksekutif bisnis ekspatriat menetapkan Ind...

Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2012 Salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional salah satunya adalah capaian opini Wajar Tanpa Persyaratan (WTP) dari BPK terhadap peme...

Perpres 38 Tahun 2016 – Tunjangan Kinerja Badan Ekonomi Kreatif Dasar hukum : Perpres No 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif. Badan Ekonomi Kreatif dibentuk berdas...

Indeks Negara Gagal 2012 Dalam Index Negara Gagal (Failed State Index (FSI) 2012 yang dipublikasikan organisasi Fund for Peace , Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 1...

Tabel Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemprov Kalsel APBD 2011 : Rp 2,451 Triliun PAD terbesar berasal dari pertambangan batubara Tabel Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemprov Kalsel No Pan...