Layanan Unggulan di Ditjen Pajak : Pembuktian Terbalik Aset Aparat

Salah satu bagian Reformasi Birokrasi adalah adanya layanan unggulan atau Quick Wins yang menjadi parameter penilaian keberhasilan reformasi birokrasi dengan remunerasi-nya. Ada 8 (delapan) program Layanan Unggulan/ Quick Win di Ditjen Pajak dalam rangka Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan:

No	Layanan Unggulan
1	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP
2	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4	Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
5	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan Pajak
6	Pelayanan Penyelesaian Pemberian Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
7	Pelayanan Penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
8	Pelayanan Penyelesaian Permohonan WP Atas Pengurangan PBB

Sasaran adanya Layanan Unggulan/Quick Win di Ditjen Pajak meliputi:
Pertama, Layanan Unggulan diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memotong jalur birokrasi yang tidak perlu atas proses bisnis
Kedua, Penyederhanakan proses bisnis.
Ketiga, Menghindari sejauh mungkin penyalahgunaan wewenang (a buse of power) dari aparat.
Keempat, Memberikan layanan yang didukung oleh aparat yang semakin profesional dan kompeten.
Kelima, Layanan Unggulan dirancang untuk menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Berhasilkah ?

Kalau berbicara tentang SOP, ada prosedur-prosedur yang lebih mudah dan efisien. Dari beberapa pengalaman yang berurusan dengan pajak ada peningkatan yg cukup signifikan pelayanan di Ditjen Pajak.
Lain persoalannya jika berbicara tentang mengurangi KKN, kasus terbaru adanya mafia pajak di Surabaya selain kasus Gayus menegaskan ada yang salah atau kurang dlm implementasinya.

Jadi perlu tambahan satu lagi layanan unggulan /Quick Wins di Ditjen Pajak, sehingga ada sembilan, yaitu:

9	Pelayanan Pembuktian Terbalik Aset Aparat Pajak

Baca Juga

Perpres Tunjangan Kinerja 2012 Akhirnya yang paling ditunggu datang juga, sesuai perkiraan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pencairan anggaran tunjangan kinerja telah ditandat...

Perbandingan Gaji PNS Indonesia dengan Negara ASEAN Tahun 2004 Public Administration Network UN (United Nation) mengeluarkan hasil penelitian mengenai sistem pelayanan sipil di Negara-negara ASEAN. Pen...

Tabel Tunjangan Kinerja Setjen DPR RI Penganggaran tunjangan kinerja bagi PNS di Sekretariat Jenderal DPR sebenarnya sudah disetujui pada rapat Banggar DPR tanggal 21 Oktober 2013 (termasu...

Daftar Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan Prinsip dalam remunerasi adalah pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai didasarkan kepada jabatan dan kelas jabatan. Sistem remunerasi PNS harus be...

Tunjangan Kinerja KPU Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres tunjangan kinerja Sejen KPU dengan ditandatangannya Peraturan Presiden Nomor 189/2014 tentang Tunjangan Kine...