Layanan Unggulan di Ditjen Pajak : Pembuktian Terbalik Aset Aparat

Salah satu bagian Reformasi Birokrasi adalah adanya layanan unggulan atau Quick Wins yang menjadi parameter penilaian keberhasilan reformasi birokrasi dengan remunerasi-nya. Ada 8 (delapan) program Layanan Unggulan/ Quick Win di Ditjen Pajak dalam rangka Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan:

No	Layanan Unggulan
1	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP
2	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4	Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
5	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan Pajak
6	Pelayanan Penyelesaian Pemberian Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
7	Pelayanan Penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
8	Pelayanan Penyelesaian Permohonan WP Atas Pengurangan PBB

Sasaran adanya Layanan Unggulan/Quick Win di Ditjen Pajak meliputi:
Pertama, Layanan Unggulan diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memotong jalur birokrasi yang tidak perlu atas proses bisnis
Kedua, Penyederhanakan proses bisnis.
Ketiga, Menghindari sejauh mungkin penyalahgunaan wewenang (a buse of power) dari aparat.
Keempat, Memberikan layanan yang didukung oleh aparat yang semakin profesional dan kompeten.
Kelima, Layanan Unggulan dirancang untuk menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Berhasilkah ?

Kalau berbicara tentang SOP, ada prosedur-prosedur yang lebih mudah dan efisien. Dari beberapa pengalaman yang berurusan dengan pajak ada peningkatan yg cukup signifikan pelayanan di Ditjen Pajak.
Lain persoalannya jika berbicara tentang mengurangi KKN, kasus terbaru adanya mafia pajak di Surabaya selain kasus Gayus menegaskan ada yang salah atau kurang dlm implementasinya.

Jadi perlu tambahan satu lagi layanan unggulan /Quick Wins di Ditjen Pajak, sehingga ada sembilan, yaitu:

9	Pelayanan Pembuktian Terbalik Aset Aparat Pajak

Baca Juga

Kenaikan Tunjangan Pustakawan, Pamong Belajar dan Penilik Secara umum pengajuan usulan kenaikan tunjangan harus melalui dan disetujui oleh Kementerian Keuangan yang akan mengeluarkan izin prinsip kenaikan tun...

Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja 2012 Secara umum mekanisme pembayaran tunjangan kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Perpres resmi dundangkan (masuk lembar negara). 2. Dirj...

Kenaikan Tunjangan Kinerja MA – Badan Peradilan Selain pegawai negeri MA yang memegang jabatan struktural, kenaikan tunjangan kinerja yang cukup tinggi juga dinikmati pegawai negeri di badan peradil...

Daftar Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan Prinsip dalam remunerasi adalah pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai didasarkan kepada jabatan dan kelas jabatan. Sistem remunerasi PNS harus be...

Persetujuan Penetapan Perubahan Kelas Jabatan Polri Kementerian PAN dan RB telah memberikan persetujuan atas usulan perubahan kelas jabatan bagi anggota Polisi di lingkungan Kepolisian Negara Republik I...