Kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional

Post On: 17 March 2013
By:
March 19, 2013

Konsep PNS yang ideal adalah menciptakan kerja birokrasi berbasis kompetensi atau kinerja. PNS harus memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi birokrasi dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik. Kebijakan yang krusial untuk mendukung PNS berbasis kinerja salah satunya dengan penguatan jabatan fungsional.

Dalam RUU ASN jabatan Struktural khususnya eselon III dan IV akan dihapus dan digantikan dengan jabatan fungsional. Jabatan struktural hanya sampai pada jabatan eselon II, sebagai policy maker (pembuat keputusan). Kondisi saat ini jabatan struktural lebih dipilih para PNS daripada jabatan fungsional, salah satu alasannya karena tunjangannya yang lebih besar.

Sejalan dengan penguatan jabatan fungsional pemerintah mulai menerapkan kebijakan untuk menaikkan tunjangan jabatan fungsional. Hal ini dimulai dengan mengeluarkan Perpres No 100 Tahun 2012 tentang tunjangan fungsional Peneliti dengan menaikkan tunjangan rata-rata sebesar hampir 200%, bahkan untuk Peneliti Utama tunjangannya mencapai Rp 5.200.000 dari semula Rp 1.400.000 (lihat Tabel).

Jenjang Jabatan  Perpres 100/2012  Perpres 30/2007 Kenaikan
Utama 5.200.000 1.400.000 271%
Madya 3.000.000 1.200.000 150%
Muda 1.750.000 750.000 133%
Pertama 1.100.000 325.000 238%

Tanggal 1 Maret 2013 Presiden SBY juga sudah menandatangani beberapa Perpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional yang isinya menaikkan tunjangan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Analis Kepegawaian, Polisi Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan.

Selain itu terdapat Perpres tentang pemberian tunjangan pada jabatan fungsional yang sebelumnya tidak mendapatkan tunjangan jabatan fungsional (hanya diberikan tunjangan umum sesuai golongan) yaitu pada jabatan fungsional Penata Ruang, Penata Laboratorium Pendidikan dan Pengembang Teknologi Pembelajaran. Selama ini tunjangan untuk Jabatan fungsional tersebut dipersamakan dengan tunjangan Umum sebesar Rp 175.000 – Rp 190.000, sehingga kalau dipersentasekan mengalami kenaikan lebih dari 400%.

Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah yang memberikan kenaikan tunjangan jabatan fungsional, dan yakinlah untuk jabatan fungsional yang lain akan diberikan kebijakan yang sama.

Berikut besaran tunjangan jabatan fungsional serta persentase kenaikannya:

1. Penyuluh Pertanian
 Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007  Kenaikan
 Utama 1.500.000 600.000 150%
 Madya 1.260.000 550.000 129%
 Muda 960.000 400.000 140%
 Pertama 540.000 270.000 100%
 Penyelia 780.000 300.000 160%
 Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
 Pelaksana 360.000 240.000 50%
 Pelaksana Pemula 300.000
2. Pengendali Organisme
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Madya 1.140.000 600.000 90%
Muda 870.000 400.000 118%
Pertama 510.000 270.000 89%
Penyelia 660.000 300.000 120%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000
3. Pengawas Benih Tanaman
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Madya 1.200.000 600.000 100%
Muda 900.000 400.000 125%
Pertama 540.000 270.000 100%
Penyelia 720.000 300.000 140%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000
4. Pengawas Bibit Ternak
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Madya 1.200.000 600.000 100%
Muda 900.000 400.000 125%
Pertama 540.000 270.000 100%
Penyelia 720.000 300.000 140%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
5. Medik Veteriner
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Utama 1.560.000 950.000 64%
Madya 1.350.000 660.000 105%
Muda 1.080.000 400.000 170%
Pertama 540.000 300.000 80%
6. Paramedik Veteriner
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Penyelia 810.000 300.000 170%
Pelaksana Lanjutan 480.000 265.000 81%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000
7. Pengawas Mutu Pakan
Jenjang Jabatan  Perpres 16/2013  Perpres 32/2007 Kenaikan
Madya 1.200.000 600.000 100%
Muda 900.000 400.000 125%
Pertama 540.000 270.000 100%
Penyelia 720.000 300.000 140%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000 220.000 36%
8. Analis Kepegawaian
Jenjang Jabatan  Perpres 17/2013  Perpres 45/2007 Kenaikan
Madya 1.080.000 500.000 116%
Muda 840.000 375.000 124%
Pertama 480.000 275.000 75%
Penyelia 600.000 350.000 71%
Pelaksana Lanjutan 420.000 265.000 58%
Pelaksana Pemula 330.000 240.000 38%
9. Polisi Kehutanan
Jenjang Jabatan  Perpres 18/2013  Perpres 49/2007 Kenaikan
Madya 1.380.000  –  –
Muda 1.140.000  –  –
Pertama 540.000  –  –
Penyelia 840.000 550.000 53%
Pelaksana Lanjutan 510.000 300.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
Pelaksana Pemula 300.000 220.000 36%
10. Penyuluh Kehutanan
Jenjang Jabatan  Perpres 19/2013  Perpres 33/2007 Kenaikan
Madya 1.260.000 550.000 129%
Muda 960.000 400.000 140%
Pertama 540.000 270.000 100%
Penyelia 780.000 300.000 160%
Pelaksana Lanjutan 450.000 265.000 70%
Pelaksana 360.000 240.000 50%
11. Penata Ruang
Jenjang Jabatan Perpres 20/2013
Madya 1.260.000
Muda 960.000
Pertama 540.000
12. Penata Laboratorium Pendidikan
Jenjang Jabatan Perpres 21/2013
Madya 1.260.000
Muda 960.000
Pertama 540.000
Penyelia 780.000
Pelaksana Lanjutan 450.000
Pelaksana 360.000
13. Pengembang Teknologi Pembelajaran
Jenjang Jabatan Perpres 22/2013
Madya 1.320.000
Muda 1.020.000
Pertama 540.000

140 comments on “Kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional

  1. berdasar pengamatan di lapangan, dilihat dari kinerja bbrapa pejabat fung peneliti, tunjangan bagi peneliti di atas adalh sangat besar dan bg yg betul2 bekerja u penelitian (baik yg punya jabfung atau tdk) pemberian tunj sebesar itu tdklah adil. saya mengkritik pemberian tunj tsb krn tdk berdasarkan kinerja yg sesungguhnya, melainkan berdasar tulisan2/makalah2/laporan2 sj. pertanyaannya: apa hasil2 pns pejabat peneliti yg berpuluh2 thn mereka lakukan? apakah hanya sekedar tumpukan tulisan2 untuk mendptkan tunjangan yg begitu besar? demi keadilan, saran: pemberian tunjangan apapun namanya serta reward hrs berdasarkan kinerja dan hasil. kalaupun berupa tulisan hitam di atas putih maka hrs ada monitoring dan evaluasi lapangan apakah kegiatan tsb benar2 dilakukan dan bgmana/sejauh mana hasilnya.

      • sangat setuju saw,..memang kenyataannya gtu,..ayo efendi lipi lu bisa apa sebagai peneliti?,..bikin naskah?,..atau makalah sbagai syarat memperkaya pundi2 point lu,…# :sad: miris#

    • @saw. Setuju gan. Fakta di lapangan terutama di tempat kerja ane. Hampir 90% penelitinya seperti agan sampaikan. Apalagi pada awal tahun mendapat rapelan tunjangan fungsional. MANTAP 😀 . Padahal sumbangsih/kontribusi sangat minim. Ane tahu, mungkin tidak semua tempat terjadi seperti ini

      Disini yang ane kritik adalah tanggung jawab dan beban kerja yang belum setara dengan tunjangan yang didapat. Mengapa? Karena kami melakukan lebih dari yang mereka kerjakan. Bukan bermaksud untuk sombong/iri.

      Peace for All.

      • betul sekali gaspol n goahead, apa bedanya hal itu dgn pemborosan uang/ merugikan negara? dan di tmpt kerja hal itu akan menimbulkan penurunan produktivitas kerja bg yg merasa tdk diperlakukan dg adil. seharusnya ada tunjangan khusus untuk ‘penulis’ yg nilainya tdklah sebesar tunj ‘peneliti/ pelaku penelitian’. setujukah?

        • kembali ke pribadi masing2 kayake om, dg tunjangan yg besar udah sebanding dg kinerjae apa blm? ^_^ kalo penulis kayak gitu rawan trhdp kegiatan kopas2 ndak za?

          • justru tunj yg mereka terima (sebag pjbt peneliti) saat ini kan terlalu besar tdk sebanding dg kerja dan hasilnya. maka jln alternatif untuk sekedar menghargai pekerjaan ‘tulis menulis’ mereka mgkn perlu honor u ‘penulis’ (atau tdk perlu/ cukup t kinerja sj) sedang pemberian t peneliti hrs betul2 selektif bg yg melakukan kegiatan dan dimonitor serta dievaluasi. atau mmg kerugian dr pemberian tunj pejbt peneliti msh bisa ditolerir? sisi negatif lainnya adalah tdk tercapainya maksud dan tujuan pemberian tunjangan tsb.

          • @ucil. Wah kalau yang dijadikan indikator adalah dikembalikan ke pribadi masing2, ya susah OM 😀 . Mereka pastinya akan menganggap kontribusi mereka sudah sebanding dengan apa yang mereka dapatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

      • Kalau kagak mengerti jangan banyak ngomong, ku kira kamu itu masih kecil dan belum ngerti apa-apa. Tau nggak sih kamu kalau dunia ini maju setapak-demi setapak karena hasil penelitian?????

        • itulah alasan klise dr dulu pejabat peneliti Ind yg sibuk mengejar jabatan dan AK: “tunggu sj hasilnya krn penelitian itu butuh waktu panjang…!! gk langsung jadi…!!” padahl kalo serius, dlm waktu bulanan sj sdh bisa dinilai arah dan keseriusan suatu kegiatan yg umum dilakukan pejabt peneliti di instansi litbang, gk perlu nunggu tahunan. nunggu smpe ribuan thnpun n dng tunjangan sebesar apapun kalo hanya berupa kontainer2 ‘tulisan’, negara gk akan maju krn ‘penelitian’.

      • GO HEADDDDDD, yang kamu lakukan apa sih; jangan-jangan menjilat pantat atasan doank. Tau dirilah gak usah merasa paling hebat??? Sebab kalau soal kerja dengan benar ???? mana sihhh pegawai pemeritah yg kerjan nya benar ???? semua kan cuma cari peluang untuk dapet nilep uang negara????

        • @PNS Sejati, mukalu yang penjilat 😆 . Masih ada PNS yang bener kerja dan serius. Tapi selama sistem birokrasi masih belum bener jangan terlalu bermimpi. PNS Sejati yang banyak ditemui ya seperti dirimu :mrgreen: . Peace

    • kok loe sirik, tunjangan naik kan udah diperhitungkan dengan masak-masak. Jadi tak ada PGPS pinter goblok pengahsilan sama

  2. waduh… yang perikanan kayaknya dilupain nich.. 😕 .. ya udah lah yang penting usaha harus jalan 😎

  3. Perancang PPU (Pertama) masih aja 325rb. Padahal peraturan perundang-undangan adalah “bungkus” dari setiap kebijakan. “Bungkusnya” bagus maka isinya bagus. “Bungkusnya” jelek, maka isinya juga jelek. Mau selalu bagus? Kasih vitamin yang bagus untuk Perancangnya..

  4. uu no 12 thn 1995 ttg pemasyarakatan pasal 8 disebutkan bahwa petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum. tapi kenapa petugas pemasyarakatan tidak termasuk dalan 114 jabatan funsional PNS. mohon pencerahannya bang setagu………. :sad:

  5. MAU YG NAMANYA ASN ATU PNS NO UU SEKIANLAH TERSERAH LAHHH BEGOOOOO….. YANG PENTING TOLONG PEGAWAI NEGRI SEJAHTERAKAN , SUDAH TERLALU BANYAK ISTILAH TAPI TETAP SAJA YANG NAMANYA PEGAWAI DAERAH MELARAT…. BAGAI MANA PA/BU PRESIDEN !!!!!!

  6. tanggal ini, jam ini, detik ini orang tua ku namya sama aku sebagai PNSdaerah, berapa total gaji kamu sebulan? cukup buat istri , makan harian, beli rumah ? anak dua sekolah (satu mau masuk kuliah) , tranfortasi , dan kebutuhan biaya tak terduga….. ingin liburan ke luar negri n naik haji… TOLONG JAWAB…..?????

    • Sabar aja bos…
      Berapapun besar gaji kita, dibilang cukup ya tak cukup…mau gimana lagi ? bersyukur aja, masih banyak saudara kita yang tidak punya penghsilan karena tak punya pekerjaan…

  7. Saya sebagai pns pusat , SARAN untuk pns didaerah jangan terlalu banyak meluangkan waktu untuk mengerjakan pekerjaan sebagai pnsnya kalo perlu sering” bolos dg alasan tertentu untuk data hasil pekerjaan bisa dimanipulasi okeyy…, cari kerjaan lain misal dagang atau yg lainnya, INGAT!!!!jadikan pnsmu sebagai pendapatan sampingan,….. aku berbagi pengalaman karna pernah jadi pns didaerah sering banget korupsi WAKTU… demi KEBUTUHAN KELUARGA… mudah mudahan sukses sepertiku, aku di pusat juga bisa korupsi… ssstttt rahasia!!!! .

  8. Saya bertanya, mengapa Widyaiswara tidak memperoleh kenaikan tunjangan fungsional? Tunjangan sekarang ditetapkan sejak tahun 2007…, penetapan tersebut sama persis dgn peneliti….

  9. Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar aktif dong mengusulkan kenaikan tunjangan bagi para Widyaiswara, kualitas pengabdian PNS banyak ditentukan melalui diklat….Widyaiswara yang memberikan semangat agar CPNS, PNS kreatif, jujur, semangat dalam pengabdian. Semoga tahun ini Perpres kenaikan tunjangan Widyaiswara direvisi, sdh 6 tahun, sama dgn Perpres pejabata fungsional yang lain….Ayo pejabat LAN, semangat dongk….(Maaf)…
    jangan lelet….

  10. Mudah-mudahan Pranata Komputer juga ikut naik. Masa ya yang lain naik prakom nggak. Selain itu kita berdoa aja siapa tahu prakom juga ada perpanjangan masa pensiunnya ya. Soalnya untuk tingkat ahli sebagian besar pensiun udah 60 tahun. Prakom masih 56 ya.

  11. om setagu.. Peraturan Presiden 16 tahun 2013 ini kapan mulai berlakunya om? untuk proses pencairannya berarti masih nunggu lg update GPP 2013 terbaru lagi za? update referensi nya.

    • Kalau sdh ada Perpres berarti menunggu juknis dari Dirjen Perbendaharaan, baru dibayarkan. Koordinasikan dg KPPN setempat.

      • sampai sekarang kok kayake blom ada za update aplikasi GPP terkait peraturan ini om… justru lebih duluan yg kenaikan GPP 2013 za?

  12. koq Jabatan Fungsional Dosen gk ada ya bung satagu??harusnya tunjangan fungsional dosen juga naik dong,peneliti aja naik… :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:

  13. Bagus pak sby,,,, tapi lebih bagus lagi tunjangan fg penyuluh pertanian dinaiin 5x lipat lagi,,, karna penyuluh kerja untuk kesejahteraan petani,, kalo petani sejahtera negara jg sejahtera,,, karna petani adalah klompok orang yg memikirkan perut isi pejabat,

  14. Jab fungsional peneliti Utama naik 27 % atau dari 1.400.000 menjadi 5.200.000,padahal dosen itu melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu, Pengajaran,penelitian dan pengabdian masyarakat..jd penelitian sdh ada disana, sangat disayangkan kalau pemerintah tidak memperhatikan jab fungsional dosen

    • Memang, keputusan yg sembarangan dan tdk adil malah akan menimbulkan kekecewaan para pegawai. Contohnya di lembaga kami, Pejabat fungs peneliti tdklah memiliki kelebihan istimewa dibandingkan yg non jabatan. Malah kinerja peneliti yg NON jabatan (otomatis non tunj) cenderung lbh baik. Hal ini malah akan menurunkan kinerja bila terjadi beda penghasilan yg sangat besar (bisa lbh dr 2x lipat).

  15. tunjangan fungsional guru dan pengawas sekolah gimana ya….. gak di tambah x karena kinerjanya tidak dipercayai… diduga suka bantu siswa dalam UN, he..he.. mungkin x.

  16. tunjangan arsiparis blom naek, anggaran arsip kecil, yg ahli pensiun 60, terampil 56. Ga ada yg minat..kantor digabung jadi satu ama perpus pada lari semua jadi pustakawan. angka kredit gol 4 susah, pejabat dan staf org buangan smua

  17. yaaaaaaaaaa…………… hidup ini hanya doa-Nya Sabaar terussss.
    Kapan Pemerintah ini adil kepada Abdi Negara ini, yooooo kami Fungsional Arsiparis juga dak Naik, Pemerintah hanya memikirkan Guru-Guru lagi, Guru sudah Mendapat Sertifikasi Gaji 2 kali lifat, sedangkan kita apa ????????????? Fungsional Arsiparis yaaaaa. dianggap buangan aduuuuuh Lesuuuuuuuuuu deeeeeh. dak ada semangaaatnya

  18. Memang melihat kondisi ekonomi sekarang, sebaiknya tunjangan Profesor dihilangkan saja, karena banyak Prof. tidak ada gagasan untuk memajukan pendidikan dan pengembangan ilmu. khusus terlihat dari ilmu sosial di daerah. Sedangkan untuk tunjangan fungsional Dosen memang sudah lama belum ada kenaikan, karena itu penghilangan tunjangan yang usianya lebih 70 tahun dapat dialihkan ke penambahan tunjangan dosen. terima kasih semoga bermanfaat.

  19. kok jadi rame om, sekarang terima apa adaya aja qta sama2 PNS he he mudah2 semua pada ngerti tidak usah punya prasangka tidak-tidak, syukuri yg udah ada nuwun

  20. HIASILAH HIDUP INI DENGAN AMAL SHOLEH
    BERJALANLAH DIMUKA BUMI INI DENGAN JUJUR
    BERBUAT ADILLAH KEPADA SIAPAPUN
    IKUTILAH ARUS KEHIDUPAN SEKARANG
    TAPI JANGAN HANYT DAN TERBAWA DENGAN ARUS

    • INSYA ALLAH Bangsa/Negara ini akan aman apabila masyarakat/rakyat sejahtera
      kenaikan gaji pns tidak sesuai dengan kenaikan BBM dan Sembako,harga sembako meningkat rakyat kecil tambah melarat,sebaiknya penghasilan pns terutama golongan I dan II Perlu dinaikkan, semoga usulan ini dapat diperhatikan dan bermanfaat untuk bangsa ini

  21. Arsiparis juga disebutkan dong besar tunjangannya kenapa sih arsiparis kok belum dikenal oleh bapak bapak…? , harusnya kita sudah mulai pada taraf sadar arsip loo !

  22. kok tunjangan fungsional guru tidak ada ya? apakah sama tunjangan fungssional dan profesi? lantas kok tidak dimasukkan dalam gaji? aneh aja,, sepertinya guru semakin dilupAKAN dinegara tercinta ini…setahu saya tunjangan fungsional guru dan tunjangan profesi berbeda,,, kalau tidak untuk apa ada pangkat guru dalam kepegawaian negara? aneh dan nyata

  23. Dihrpkn kpd Arsip Nasional agar dpt memperhatikan tunjangan fungsional yg sudh naik! sementara Tunjangan Arsiparis yg bekerja dlm debu sampai hari ini belum juga disesuaikan!!!! tunggu apa lagi? Tunggu Pejabat fungsional Arsiparis pada keluar semuanya?

  24. Tlg PEMEMRINTAH dpt mmenyesuaikan semua tunjangan fungsional!!!!!! jangan setengah-setengah fungsional lainnya juga masih dlm Negara Indonesia, jadi apa bedanya???????????????

  25. Arsiparis
    oh Arsiparis
    sangat malang nasibmu
    kerja penuh beresiko
    Tapi Tunjanganmu belum juga disesuaikan
    Sungguh belum beruntung NASIBMU ARSIPARIS,
    ARSIP NASIOANAL PERLU MEMPERKENALKAN ARSIPARIS KPADA PRESIDEN, SEHINGGA TAU BAHWA MASIH ADA JABATAN FUNGSIONAL YG BLM DISESUAIKAN tUNJANGAN jABATANNYA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  26. dokter puskesmas PNS DAERAH juga tunjangan fungsional cuma 325 ribu perbulan, di suruh ngobatin 3000 an pasien miskin di puskesmas dalam sebulan, total gaji plus tunjangan dll take home pay dokter pns daerah gol 3b cuma 3 juta sebulan. kita sante aja gak pernah demo kok. karena negara cuma menghargai kita segitu, mau gimana lagi ??? tapi kita sore hari cari tambahan duit dengan praktek sore santai dengan cuma ngobatin 10 – 20 pasien,dapatlah minimal 10 juta sebulan 😀 makanya dokter pns keliatan tajir walau gaji kecil. lanjuut…santai aja.

  27. Bagaimana dengan jabatan fungsional perekayasa dan litkayasa apakah ada berita akan naik ? mohon info nya mas setagu.

  28. :sad: makanya kalo minta menteri yg pinter sprti mendikbud itu, tidak hanya rencanain program aja tapi juga mikirkan nasib yang laksanain program, tahu gak sih menkes itu perawat dan dokter itu kerjanya gak kenal tgl merah, lebaran,hari minggu, siang sore ataupun malam,apalagi libur panjang sprti guru yang jika muridnya libur ikut libur

  29. kalo tukang sapu / pembantu gaimana ???…. apa dapat kenaikan juga…. semoga semua naik lah.. listrik, gas dan bensin naik terus aja naik…dan harga-harga semua barang terus naik……bila perlu pNS semuanya dinaikkan 1000 kali lipat agar tambah banyak orang makmur /kaya di negeri ini pasti pendapatan yang lain-nya juga ikut naik….???

    • seharusnya diganti tunj kinerja (remunerasi) sesuai dng kinerjanya. kalau tdk diganti maka namanya tunjangan fungsional plus (fungsional ditambah remun) bukan lg tunj kinerja.

  30. Peneliti diejek kerjanya cuma nulis makalah, menuhin tumpukan sampah saja, eh yang lain bukannya kerjaannya cuma bikin memo ya? Lucu sih emang kalau saling meledek, masing2 punya celah buat diledek. Yang jelas, saat presiden mengeluarkan kepres atau perpres itu sudah dikaji oleh teman2 kita PNS disana, ada pertimbangan matang nya, bukan ujuk2 muncul Perpres…

    • Mereka, pengambil kebijakan tdk pernah tahu/mungkin tdk mau tahu kondisi sbnarnya di lapangan. Tunjangan bisa sebag bsr salah/ tdk tepat sasaran.

  31. widyaiswara maha gurunya pns di seluruh indonesia yang jumlahnya sekitar 5000 orang juga belum dapat kenaikan tunjangan fungsional, golongan IV/e yang untuk mencapainya kelewat susah tunjangannya rp. 1.400.000 / bulan

  32. lha wong auditor di pemda aja belum dapat kenaikan tunjangan, padahal berperan penting dalam pengawasan. naikkan aja tunjangannya dan prioritaskan dong. masak tunjangannya kalah dengan pengawas lapangan/penyuluh lapangan/ pengawas pemerintahan dsb……kasihan2.

  33. Itulah kalo yg dikejar adalah skedar jabatan/tunjangan. Para pjbt (fungsional/peneliti) akan berusaha menambah2 Angka Kredit dgn berbagai cara dan penilaiannya bukannya pd kinerja dan prestasi melainkan hanya tulisan2 yg sebag bsr/hmpr semua tdk akan dipakai. Mereka, PNS yg berkinerja baik kalau gk punya jabatan, cenderung diabaikan.

  34. Maaf bung! Kalau boleh beritanya jangan sepanggal-sepanggal. Nih kami yang dipelosok pinging tahu juga tuh yang lain! Beritnya Widyaiswara mana dong? Pokoknya kami tunggu!

  35. kita pada ribut ingin mendapat tunjangan, sebenarnya uangnya darimana ? klo dari pajak hukumnya haram. jadi gak berkah deh…rejekinya….he..he..he… jadi bersyukurlah yg gak dapat tunjangan, karena timbangan dosanya agak ringan. he..3x. saya cuma dengar dari pak ustad yg mengajarkan hukum fiqih. maaf saya lupa judul kitabnya. silahkan cari sendiri.

  36. yang adil itu sesuai kebutuhan jadiiiiiiiii jafung yang engga naik artinya makmur semua dan orangnya sroleh pisan euy……

  37. Apa alasannya tunjangan fungsional dosen tdk naik, kalau dihitung kenaikan fungsional terjadi secara melonjak jaman presiden Gusdur setelah itu tdk pernah. Jangan disamakan dengan tunjangan sertifikasi sebab tidak semua dosen mendapat.

  38. mengapa kami para medis tak pernah diperhatikan ?terutama kami yg langsung merawat orang-orang yg sakit yg dapat menularkan kepada kami,kami mohon perhatikan.

    • Kalau mengacu tahun lalu, minggu ini seharusnya sdh diterbitkan, entah mengapa 2 tahun terakhir ini penerbitan PP Kenaikan gaji selalu terlambat, padahal tahun-tahun sebelumnya pada bulan Januari paling lambat Februari sudah terbit PP-nya. Dan juga keputusan kenaikan gaji sudah pasti dan diputuskan (mengikuti besaran inflasi) sejak pidato Presiden 2013 di DPR, jadi apalagi yang di tunggu oleh Setkab sbg instansi yg memproses PP ini.

  39. Yth Bpk Presiden
    Mohon di tinjau kembali. Mengapa pengawas sekolah mendapatkan tunjangan sertifikasi. Padahal pengawas sekolah adalah jabatan fungsional tertentu yg tupoksinya hanya melakukan pembinaan. Apa tidak tumpang tindik. Sementara Penilik sekolah tidak mendapatkan sertifikasi yg tupoksinya selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak.dimana perbedannya pak Presiden.apakah peniliksekolah anak tiri kementrian pendidikan nasional. Trims
    Hormat saya
    Yuli

  40. Seharusnya Tunjangan Jabatan Penyuluh Perikanan Juga dinaikan, jangan cuma bicara banyak saja di media, pertemuan2 tehnis penyuluh katanya BPSD KP sedang perjuangkan, tapi ternyata sudah hampir 1 tahun cuma bicara, tapi buktinya SK Tunjangan Fungsional PPL Perikanan belum muncul.

  41. Kami perawat 60%tenaga kesehatan di indonesia sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan bekerja dengan dedikasi yg tinggi, 24 jam penuh risiko tertular penyakit kenapa tdk ada tunjangan khusus atau seertifikasi sperti guru2, padahal pekerjaan kami tdk kalah strateginya dari guru, pertaruhkan nyawa dlm bekerja, tunjangannya sma dgn PNS biasa, mohon kedepannya kesejahteraan para perawat lebih ditingkatkan lagi ooleh para pemegang kebijakan dinegri ini, seandainya perawat tidak ada mustahil playanan kesehatan di negri ini bisa berjalan, disemua tempat pelayaanan kesehatan kami ada, IGD, puskesmas, pustu terpencil, ICU, dll. Skali lagi tolong kesejahteraan kami para perawat lebih diperhatikan lagi seperti guru2 terimakasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>