39 Kementerian dan Lembaga Penerima Remunerasi Tahun 2013

Mengacu pada perpres itu Pe­ra­turan Presiden Nomor 81 ta­hun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, pada tahun 2012 seharusnya pelaksanaan reformasi bi­rokrasi di kementerian/lembaga, namun pada tahap pelaksanaannya ada beberapa K/L yang belum siap.

Tahun 2012 pemerintah menargetkan Kementerian dan lembaga yang melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebanyak 39 K/L. Jumlah tersebut diluar dari 20 K/L yang sudah terlebih dahulu telah dinya­ta­kan lolos program reformasi biro­krasi  dan disetujui tunjangan kinerjanya.

Berdasarkan data Ketua TRBN yang dipaparkan pada awal tahun 2012, dari 39 K/L tersebut terdapat 16 K/L yang sudah mengajukan usulan dan road map pada tahun 2011 dan diproses lebih lanjut pada tahun 2012 sebagai berikut:

K/L
1. Kem. Pekerjaan Umum 8. Bapeten
2. Kem. Lingkungan Hidup 9. Kem. Perdagangan
2. Kem. Perhubungan 10. Kem. Kehutanan
3. Kemdikbud 11. Wantannas
4. Kem. Pariwisata Ek. Kreatif 12. Kem. Luar Negeri
5. Kemenpora 13. Kem. Kesehatan
6. Kem. Kelautan dan Perikanan 14. Kem. Tenaga Kerja
7. LAPAN 15. Kem. Dalam Negeri

Sisanya sejumlah 23 K/L belum mengajukan Usulan RB, Dan Ditargetkan Segera Diproses Tahun 2012, yakni: 

1. Kemen. ESDM 13. MK
2. Kemen. Kop UKM 14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
3. Kemen. PDT 15. BNP2TKI
4. Kemen. BUMN 16. BSN
5. Kemensos 17. Basarnas
6. Kemen. Agama 18. Setjen DPR RI
7. Kemen. Kom Info 19. Setjen MPR RI
8. BIN 20. Setjen DPD RI
9. Bakosurtanal 21. KPU
10. BMKG 22. Bakorkamla
11. BPN 23. Komisi Yudisial
12. Perpusnas

Tabel diatas adalah data pada awal tahun 2012, sehingga dalam perkembangannya ke-39 K/L tersebut sudah mengajukan usulan dokumen RB. Khusus 16 K/L awal, sudah dilakukan verifikasi lapangan sedangkan ke-23 K/L yang lain sebagian besar sudah dilaksanakan proses verifikasi lapangan tersebut. Hasil penilaian penilaian dokumen verifikasi Lapangan yang dilakukan Tim UPRBN akan disampaikan kepada Ketua TRBN.

Dasar penentuan passing grade dan skor yang digunakan serta besaran Tunjangan Kinerja (TK)
Range Skor Level Keputusan Usulan Besaran TK
0-10 0 Tidak Diberikan TK Tidak Diproses
11-30 1 Tidak Diberikan TK Tidak Diproses
31-40 2 Diberikan TK 40% dari Kemenkeu
41-50 2 Diberikan TK 45% dari Kemenkeu
51-60 3 Diberikan TK 50% dari Kemenkeu
61-70 3 Diberikan TK 55% dari Kemenkeu
71-80 4 Diberikan TK 65% dari Kemenkeu
81-90 4 Diberikan TK 75% dari Kemenkeu
91-100 5 Diberikan TK 100% dari Kemenkeu

Artinya jika hasil skor penilaian dibawah 31 atau berada pada range 0 s/d 30, K/L tersebut tidak akan diberikan dan di proses tunjangan kinerjanya. Minimal hasil penilaian harus berada pada level 2 dengan besaran TK 40%.

Seperti diketahui skor penilaian dilakukan atas 9 area perubahan yaitu: (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan, (3) Penataan dan Penguatan Organisasi, (4) Penataan Tata Laksana, (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, (6) Penguatan Pengawasan (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan (9) Quick Wins.

Jika rekan-rekan PNS bertanya soal hasil penilaian dokumen dan verifikasi lapangan, penulis sarankan agar bertanya dulu ke instansi masing-masing khususnya bagian yang mengurusi Reformasi Birokrasi. Setagu.net hanya menyampaikan gambaran umum bahwa proses reformasi dan pemberian remunerasi pada tahun 2013 ini difokuskan pada 39 K/L di atas. Dan bila ada info valid soal hasil verlap akan saya sampaikan.

Seperti biasa setiap tahapan RB dan proses penetapan tunjangan kinerja sampai dengan pencairannya akan diinformasikan dan diposting di blog ini. Siap untuk berharap-harap cemas? :)

Update:
-Kemdikbud : Skor 47 level 2 (45%)
-Kem. Perhub : Skor 44 Level 2 (45%)
-Wantannas : Level 4 (65%)
-Kemnakertrans: Skort 53 Level 3 (50%)
-Kem. Kesehatan: Skor 66 Level 3 (55%)
-Kem. Kominfo : Skor 57 Level 3 (50%)
-Kemdagri: Level 3 (50%)
-Bapeten : Skor 51 Level 3 (50%)

Baca Juga:

321 Comments

  • June M
    October 5, 2013 - 4:00 pm | Permalink

    Akhirnya kemendikbud juga ikut masuk… :smile:

  • zahra
    October 6, 2013 - 10:23 am | Permalink

    Pak, saya mau tanya donk, maaf klo agak keluar dr topik. Saya baru mau mendaftar cpns taun ini, tp msh bingung. Formasi jurusan sy ada di kementrian pusat dan lembaga di daerah,cm msh bingung dftar dimana. saya mau tanya apa bedanya kerja di daerah dan pusat dari segi :
    1. jenjang karir
    2. lingkungan kerja
    3. Pekerjaan
    4. Gaji + tunjangan
    Makasih Pak, mohon dijawab :)

    • Setagu
      October 8, 2013 - 7:21 am | Permalink

      Singkat saja:
      - jenjang karir sudah ada aturannya tergantung jabatannya (fungsional atau struktural), namun sekarang sebagian besar CPNS yg dibuka adalah jabatan fungsional. jenjang karirnya berdasarkan angka kredit (baik Pemda maupun pusat mengampu pd fungsi pembina), namun instansi Pusat lebih berpeluang mencapai karir yg lebih tinggi krn banyak unit kerjanya (eselon)
      - Lingkungan kerja relatif, yg jelas Pusat kemungkinan ditempatkan di seluruh wil Indonesia
      - Beban Pekerjaan juga relatif
      - Gaji tunjangan sama yg membedakan adalah tunjangan kinerja/daerah (remunerasi) sudah diberlakukan atau belum di instansi tersebut. Kalau Pemda rata2 hanya daerah kaya yg ada TKD-nya.

      Nah dari semua itu yg paling terasa perbedaanya antara Pemda dan Pusat adalah pengaruh unsur Politik, instansi Pusat relatif tdk terpengaruh dengan pergantian pimpinan, namun di Pemda bila unsur pimpinan daerah (Bupati/Walikota) berganti, pergantian/mutasi PNS tergantung kepentingannya.

  • marotin
    October 10, 2013 - 7:44 am | Permalink

    syukur kalo remunerasinya cepat direalisasi,,tp kalo lum toh dah biasa terima menuterasi,,,,

  • sunanto
    December 7, 2013 - 8:31 am | Permalink

    kepada seluruh pejabat pemerintah yang terhoramat.
    kami mengungkapkan isi keprihatinan peg. struktural di sekolah tentang tunjangan apapun yang hanya menimbulkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial hanya pns / pejabat tertentu saja yg dapat, jarang pemerintah memikirkan pns struktural di lingkungan dinas pendidikan yang di anak tirikan, tak dilirik sekedippun ga ada tunjangan dan tambahan apapun dari pemerintah dan dinas pendidikan pusat dan daerah, guru saja yang diperhatikan padahal semua itu tak akan berjalan tanpa peran peg struktural di dinas pendidikan khususnya peg. struktural di sekolah sekolah. sekarang hanya menunggu perhatian untuk dibukakan mata hati pemerintah.

  • GAJACHyRUS
    December 10, 2013 - 10:36 pm | Permalink

    wawkawkawkawka
    kapan PERPRES (juknis) remonerasi di dikeluarkan Bos, ini sudah bulan Desember 2013, apa nunggu pemilu ya,,,tks.

  • jati nugroho
    February 5, 2014 - 9:27 am | Permalink

    sy pns kemenkes di unit blu,kok sampai saat ini blm dpt yg namanya remunerasi dari pusat.di instansi sy jg beritanya gk jelas.apakah di unit kerja yg sudah blu gk dpt remunerasi dari pusat?

  • 77
    March 8, 2014 - 8:23 am | Permalink

    Siap pak setagu77 -id3p..
    Thanks

  • joko sisanto
    March 18, 2014 - 3:08 pm | Permalink

    Hoo … walah walah ….. podo ngenteni kok yo durung mudun mudun nang opo tho yo yoo….
    kadung arep arep kapan yo …. pakde ……

  • Pingback: RESAH DAN GELISA MENGHARAP REMUNERASI BAGI WIDYAISWARA | Website BDK Palembang

  • Pingback: REMUNERASI : AKANKAH MENINGKATKAN KINERJA PNS ? | sudirmansultan

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>