Inilah K/L yang Diusulkan Kenaikan Tunjangan Kinerja 2015

Besar kecilnya pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawa Negeri salah satunya berdasarkan pada tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Progress atau capaian sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaan reformasi birokrasi diketahui dari hasil monitoring dan evaluasi berkala. Hasilnya bisa penambahan atau pengurangan (punishment) tunjangan kinerja tergantung penilaian.

Merujuk Permenpan No 14 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Permenpan No 1 Th 2012 dan Permenpan No 31 tahun 2012, ditetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai instrumen yang dipakai untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri. Sistem self assessment ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 secara online.

Ruang lingkup penilaian meliputi:

  1. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah.
  2. Penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil penilaian.

Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan dalam pedoman ini disusun berdasarkan program-program reformasi birokrasi dengan komponen: pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.

Indikator PMPRB

Semua program dalam setiap komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi mempunyai indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Penilaian indikator inilah yang bermuara pada hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.  Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akan dievaluasi secara eksternal untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kemen PAN dan RB. Dalam melaksanakan evaluasi eksternal tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dibantu oleh BPKP dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi.

Baca juga:  Honorarium/Tunjangan Kerja/ Uang Kehormatan Lembaga Non Struktural (LNS)

Kenaikan Tunjangan Kinerja 2015

Kebijakan dan alokasi anggaran tunjangan kinerja suatu K/L harus disetujui oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) yang diketuai Wapres. Selanjutnya berdasarkan kajian Kemenkeu atas ketersediaan anggaran diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Kemenkeu. Pembahasan bisa saja dilakukan melalui Badan Anggaran DPR atau Komisi terkait.

Bila suatu K/L tidak memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja, namun memerlukan realokasi anggaran perlu mendapat persetujuan DPR Komis terkait. Namun bila suat K/L memerlukan tambahan pagu tunjangan kinerja, pagu tersebut perlu mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR.

Pada tanggal 16 April 2015 dilakukan pertemuan di Istana Wakil Presiden dengan agenda pembahasan Permohonan Peningkatan Tunjangan Kinerja dan Pemberian Tunjangan Kinerja. Wakil Presiden menyetujui untuk segera melanjutkan proses penyesuaian tunjangan kinerja sebesar maksimal 60% atau 70% (dari besaran tunjangan kinerja pada Kementerian Keuangan) untuk 19 instansi pemerintah dan pemberian tunjangan kinerja untuk 4 instansi pemerintah dengan besaran 40%.

Persetujuan di atas tidak terlepas dari hasil evaluasi terhadap 19 K/L tersebut. Hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2014 telah terdapat peningkatan kualitas penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Peningkatan kualitas tersebut mencakup penerapan manajemen SDM Aparatur, penguatan akuntabilas dan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca juga:  Rapat Kerja Banggar DPR - Menteri Keuangan Tanggal 21 Oktober 2013

Hasil Evaluasi selengkapnya sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi di atas sesuai ketentuan Kemenpan telah mengirim surat ke Kementerian Keuangan untuk merekomendasikan agar besaran tunjangan kinerja di 19 K/L dapat ditingkatkan sesuai dengan capaian kemajuannya.  Peningkatan besaran tunjangan kinerja ini tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dan diutamakan berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran yang ada. Besaran tunjangan kinerja dikaitkan dengan hasil evaluasi dengan formula sebagai berikut:

Formula Pemberian Tunjangan Kinerja

Jika mengikuti perkembangan kenaikan tunjangan kinerja di berbagai media, khususnya untuk TNI sudah diumumkan sendiri oleh Presiden Jokowi ketika menerima status Presiden sebagai warga kehormatan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta tanggal 16 April 2015 kompas.com. Pada acara tersebut Presiden mengumumkan kenaikan tunjangan bagi seluruh prajurit TNI hingga 60 persen. Menpan RB Yuddy Chrisnandi saat melakukan kunjungan kerja di Polda Kalimantan Barat pada 14 April 2015 juga mengumumkan kenaikan tunjangan kinerja bagi Polri (link).

Seperti diketahui untuk TNI dan Polri dilihat dari besaran tunjangan kinerjanya masih paling kecil dibandingkan dengan instansi lain. Jumlah personel TNI dan Polri kurang lebih 800.000 orang sangat berimplikasi terhadap besaran anggaran tunjnanga kinerja yang perlu disiapkan. Jika benar tunjangan kinerja dinaikkan sebesar 60% dari Kemenkeu, itu sudah merupakan kenaikan yang sangat signifikan bagi anggota TNI/Polri. Kita berharap agar tunjangan kinerja TNIdan  Polri bisa disamakan dengan instansi pusat lainnya mengingat peran besar mereka bagi bangsa ini.

Baca juga:  Usulan Kenaikan Tunjangan Kinerja 2018

Selain usulan kenaikan tunjangan kinerja terhadap K/L Kemenpan juga merekomendasikan terhadap 4 (empat) lembaga yang belum memperoleh tunjangan kinerja yaitu Radio Republik Indonesia atau RRI, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPD. Terhadap kempar lembaga tersebut diusulan besaran tunjangan kinerja maksimal 40% dari tunjangan kinerja Kemenkeu.

Tahun 2014 lalu terdapat sembilan instansi yang dinaikkan tunjangan kinerjanya yakni: Kemenkeu, BPK, Kejaksaan, Setkab, Kemenko Perekonomian, Bappenas, KemenPAN & RB, Kementerian Hukum dan HAN da BPKP. Perpresnya sendiri mulai diterbitkan sekitar bulan September – Oktober 2014 dengan dua model pemberian tunjangan kinerja: pertama, pembayaran tunjangan kinerja mulai dibayarkan per Juli 2014 (rapel) dan yang kedua, pemberian tunkin mulai berlaku pada saat tanggal Perpres diundangkan.

Kata kunci dari peningkatan tunjangan kinerja adalah tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada. Sehingga permohonan prinsip atas kenaikan tunjangan kinerja harus menunggu Kementerian Keuangan melakukan kajian. Biasanya Ditjen Anggaran akan mengundang intansi dimaksud untuk mengecek efisiensi dan optimalisasi anggaran yang dilakukan K/L, serta melakukan perhitungan anggaran yang diperlukan untuk tunjangan kinerja.

75 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share
Share