Perpres Kenaikan Tunjangan Kinerja Kemenkumham 2014

Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 105 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani Presiden SBY tanggal 17 September 2014. Peraturan ini menggantikan Perpres sebelumnya yakni Perpres Nomor 40 Tahun 2011 yang mengatur tunjangan kinerja bagi pegawai di Kemenkumham. Dasar pertimbangan peningkatan tunjangan kinerja pada Kementerian Hukum […]

Kenaikan Tunjangan Kinerja Mahkamah Agung – MA

Setelah menunggu kurang lebih 6 tahun sejak tahun 2008, tunjangan kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengalami penyesuaian atau kenaikan tunjangan kinerja yang signifikan. Sebenarnya MA ditetapkan sebagai pilot project percontohan reformasi birokrasi nasional yang pertama bersama Kemenkeu dan BPK sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan […]

Kenaikan Tunjangan Kinerja MA – Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang menduduki jabatan fungsional dalam peraturan tunjangan kinerja MA terbaru, penentuan job grade-nya lebih jelas dibandingkan peraturan Ketua MA No 70 Tahun 2008. Dalam peraturan tersebut jabatan fungsional hanya dibedakan berdasarkan jenjang fungsionalnya seperti Fungsional Utama, Madya an seterusnya. Namun dalam KMA no 128 […]

Kenaikan Tunjangan Kinerja MA – Badan Peradilan

Selain pegawai negeri MA yang memegang jabatan struktural, kenaikan tunjangan kinerja yang cukup tinggi juga dinikmati pegawai negeri di badan peradilan. Sebagai contoh pegawai dengan jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Kelas I B dan Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN yang awalnya Rp. 1.736.000,- setelah adanya penyesuaian tunjangan kinerja menjadi Rp. 5.461.000 atau naik 215% […]

Tabel Tunjangan Kinerja Setjen DPR RI

Penganggaran tunjangan kinerja bagi PNS di Sekretariat Jenderal DPR sebenarnya sudah disetujui pada rapat Banggar DPR tanggal 21 Oktober 2013 (termasuk dalam paket 28 K/L yang mendapatkan remunerasi), namun dana kebutuhan tunjangan kinerja Setjen DPR baru akan digunakan pada tahun 2014. Pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Setjen DPR akhirnya bisa segera direalisasikan dengan diterbitkannya Perpres […]

Daftar Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan

Prinsip dalam remunerasi adalah pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai didasarkan kepada jabatan dan kelas jabatan. Sistem remunerasi PNS harus berpegang pada merit system, yaitu penetapan besarnya tunjangan kinerja harus berbasis kinerja, bobot pekerjaan dan peringkat (grade) masing-masing jabatan. Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan […]

Tabel Tunjangan Kinerja 2013

Besaran Tunjangan Kinerja bagi Kementerian Lembaga yang disetujui pada tahun 2013 ini terendah sebesar 1.563.000 pada kelas jabatan 1, tertinggi untuk kelas jabatan 17 mencapai Rp 19.360.000. Besaran ini tidak berbeda dengan batch tahun 2012 yang lalu. Secara umum perbedaan antara Kementerian dan Lembaga bahwa grade atau kelas teringgi pada Kementerian diduduki oleh Wakil Menteri […]

Tabel Tunjangan Kinerja 20 Kementerian/Lembaga

Dibandingkan dengan periode penerimaan tunjangan kinerja pada Kementerian/Lembaga terdahulu, jumlah kelas jabatan dan besaran nominal yang diterima 20 K/L pada tahun 2012 ini sama. Masing masing K/L jumlah gradingnya 17 kelas jabatan dengan grade terendah besaran tunjangan kinerja Rp 1.563.000,00 dan tertinggi sebesar Rp 19.360.000,00 untuk grade ke-17. Yang membedakan hanya pada keterangan kelas jabatannya, pada kementerian […]