Category Archives: Tabel Remunerasi

Tabel Remunerasi

Daftar Tunjangan Kinerja Ditjen Pajak 2015

Dalam APBNP 2015 yang telah disepakati pemerintah dan DPR, pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.765.662,2 miliar yang terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp1.484.589,3 miliar dan PNBP sebesar Rp281.072,9 miliar.

Upaya Pemerintah dalam mengamankan target penerimaan pajak tahun 2015 antara lain melalui penggalian potensi penerimaan perpajakan melalui perbaikan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, ekstensifikasi tambahan Wajib Pajak baru, dan penegakan hukum. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengejar target tersebut antara lain dengan membenahi sistem reward and punishment melalui perbaikan sistem remunerasi bagi pegawai DJP agar dapat memotivasi pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.

Alokasi Anggaran yang disiapkan sebagai tambahan belanja prioritas Kemeterian Keuangan sebesar Rp4.004,2 miliar untuk Peningkatan penerimaan pajak, dan Reformasi Birokrasi (DJP).

read more »

Tabel Remunerasi

Tunjangan Kinerja MK

Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka dalam upaya peningkatan kinerja perlu diberikan Tunjangan Kinerja.

Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dibayarkan terhitung sejak tanggal diundangkan dan diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Dengan diberlakukannya Perpres Nomor 21 Tahun 2015 ini, maka pemberian tunjangan khusus maupun uang pelayanan yang selama ini diterima Pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yakni:

read more »

Pemda Tabel Remunerasi

Tunjangan KInerja Daerah (TKD) DKI Jakarta 2015

Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) DKI Jakarta adalah satu-satunya Tunjangan/sumber penghasilan kepada PNS dan calon PNS diluar gaji, tunjangan yang melekat pada Gaji dan Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural.

TKD yang diberikan berdasarkan penilaian kehadiran dan prestasi kerja yang terdiri atas TKD Statis dan TKD Dinamis. TKD Statis adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan penilaian kehadiran. Sedangkan TKD Dinamis adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan penilaian prestasi kerja.

TKD diberikan kepada semua PNS yang menduduki atau mempunyai jabatan sesuai dengan peringkat jabatan yang disusun berdasarkan evaluasi faktor jabatan. Jabatan PNS DKI sendiri terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Jabatan Pelaksana.

Dalam Pergub DKI Jakarta No. 207 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dijelaskan secara rinci aturan tentang TKD, diantaranya:
1. Tujuan Pemberian TKD
2. Peringkat dan Besaran TKD
3. PNS dan CPNS yang tidak diberikan TKD Statis dan/atau TKD Dinamis
4. Mekanisme Pembayaran
5. Pemotongan TKD
6. Wasdal & Monev
7. Sanksi Administrasi

read more »

Tabel Remunerasi TNI/Polri

Perkap No 21 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Polri

Bahwa dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dilakukan evaluasi jabatan.

Evaluasi jabatan telah menetapkan untuk memasukkan golongan kepangkatan Tamtama ke dalam sistem kelas jabatan, perlu dilakukan penyesuaian kelas jabatan di lingkungan Polri dengan melakukan perubahan terhadap Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Polri.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan mengingat dasar hukum lainnya, telah ditetapkan Perkap Polri Nomor 21 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Begara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011.

read more »

Tabel Remunerasi TNI/Polri

Persetujuan Penetapan Perubahan Kelas Jabatan Polri

Kementerian PAN dan RB telah memberikan persetujuan atas usulan perubahan kelas jabatan bagi anggota Polisi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam surat Nomor B/4595/M.PAN/11/2014 tanggal 25 November 2014 yang ditandatangani Menpan Yuddy Chrisnandi tersebut dilampirkan tabel kelas jabatan yang terdiri atas 17 tingkatan. Masing-masing grade secara jelas mencantumkan nama kepangkatan anggota Polisi beserta kelas jabatannya.

Dibandingkan dengan pada Perpres No 73 Tahun 2010, tidak ada perubahan nilai nominal dan jumlah kelas jabatan yang mendapatkan tunjangan kinerja. Perubahan sebenarnya yang terjadi adalah adanya peningkatan atau kenaikan grading (kelas jabatan) untuk kepangkatan yang sama.

read more »

Tabel Remunerasi

Tunjangan Kinerja BPK

Pemerintah menaikkan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peningkatan ini berdasarkan Perpres Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPK yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 24 Desember 2014.

Sebelumnya remunerasi BPK lebih dikenal dengan nama Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara yang di atur dalam peraturan atau keputusan Kepala BPK bukan dalam bentuk Perpres. Seperti dijelaskan dalam Perepres 188/2014 pertimbangannya bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan untuk meningkatkan kinerja Pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, perlu mengatur kembali Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara dalam bentuk Tunjangan Kinerja. Seperti juga tunjangan kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) payung hukumnya diseragamkan menjadi Perpres.

Selain itu kelas jabatan tunjangan kinerja BPK sudah memakai grading model FES (Factor Evaluation System) menggantikan metode Hays. Perbedaannya antara Hays dan FES terletak pada jumlah kelas jabatannya, metode Hays grade-nya 1 – 27 sedangkan FES sebanyak 17 kelas jabatan.

read more »

Tabel Remunerasi

Tunjangan Kinerja KPU

Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres tunjangan kinerja Sejen KPU dengan ditandatangannya Peraturan Presiden Nomor 189/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekjen KPU pada 24 Desember 2014. Besaran tunjangan kinerja mulaii Rp 1.563.000 dan tertinggi Rp 19.360.000 untuk kelas jabatan 17.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud, tidak diberikan kepada:

a. pegawai di lingkungan setjen KPU yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. pegawai di lingkungan setjen KPU yang diberhentikan untuk sementara atau  dinonaktifkan;
c. pegawai di lingkungan setjen KPU yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
d. pegawai di lingkungan setjen KPU yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan setjen KPU; dan
e. pegawai di lingkungan setjen KPU yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

read more »

Tabel Remunerasi

Tunjangan Kinerja Kementerian Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk meningkatkan kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara dalam bentuk Tunjangan Kinerja.

Sebelumnya payung hukum pemberian TKPKN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tepatnya Kepmenkeu No. 289/KMK.01/2007, namun dengan dengan keluarnya Perpres No 156 Tahun 2014 yang ditandatangani presiden terdahulu SBY maka dasar hukumnya bukan Keputusan Menteri Keuangan lagi. Selain itu istilah TKPKN yang sudah berlaku mulai tahun 1971 diganti dengan tunjangan kinerja.

Sama dengan Perpres K/L lainnya tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan (pasal 2) serta memmuat aturan bagi pegawai yang tidak diberikan tunjangan kinerja (pasal 5).

read more »

Page 1 of 512345