Category Archives: Tabel Remunerasi

Tabel Remunerasi

Tabel Tunjangan Kinerja Setjen DPR RI

Penganggaran tunjangan kinerja bagi PNS di Sekretariat Jenderal DPR sebenarnya sudah disetujui pada rapat Banggar DPR tanggal 21 Oktober 2013 (termasuk dalam paket 28 K/L yang mendapatkan remunerasi), namun dana kebutuhan tunjangan kinerja Setjen DPR baru akan digunakan pada tahun 2014.

Pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Setjen DPR akhirnya bisa segera direalisasikan dengan diterbitkannya Perpres No 44 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden tanggal 9 Mei 2014. Dalam Perpres tersebut diatur bahwa PNS yang mempunyai jabatan di lingkungan Setjen DPR-RI, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

a. PNS di lingkungan Setjen DPR-RI yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. PNS di lingkungan Setjen DPR-RI yang diberhentikan sementara atau di nonaktifkan;
c. PNS di lingkungan Setjen DPR-RI yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
d. PNS di lingkungan Setjen DPR-RI yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Setjen DPR-RI;
e. PNS di lingkungan Setjen DPR-RI yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa pensiun; dan
f. PNS pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 .

read more »

Tabel Remunerasi

Daftar Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan

Prinsip dalam remunerasi adalah pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai didasarkan kepada jabatan dan kelas jabatan. Sistem remunerasi PNS harus berpegang pada merit system, yaitu penetapan besarnya tunjangan kinerja harus berbasis kinerja, bobot pekerjaan dan peringkat (grade) masing-masing jabatan.

Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut.  Nilai dan kelas suatu jabatan diperoleh atau ditetapkan melalui proses yang disebut Evaluasi Jabatan yang akan digunakan dalam pemberian tunjangan.

Sebagai referensi berikut ini daftar jabatan, kelas jabatan dan tunjangan kinerja per kelas jabatan yang merupakan hasil evaluasi jabatan yang sudah ditetapkan pada salah satu instansi.

Pusat

 

read more »

Tabel Remunerasi

Tabel Tunjangan Kinerja 2013

Besaran Tunjangan Kinerja bagi Kementerian Lembaga yang disetujui pada tahun 2013 ini terendah sebesar 1.563.000 pada kelas jabatan 1, tertinggi untuk kelas jabatan 17 mencapai Rp 19.360.000. Besaran ini tidak berbeda dengan batch tahun 2012 yang lalu.

Secara umum perbedaan antara Kementerian dan Lembaga bahwa grade atau kelas teringgi pada Kementerian diduduki oleh Wakil Menteri atau Eselon I lainnya. Sedangkan kelas jabatan pada Lembaga grade tertinggi merupakan jabatan Ketua atau Kepala lembaga/badan tersebut.

Poin utama dalam Perpres Tunjangan Kinerja 2013:

1. Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013
2. Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu.
3. Tunjangan kinerja tidak diberikan untuk kriteria tertentu, misalnya:

  • Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu
  • Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan
  • Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain
  • Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara
  • Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

4. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional yang mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. Apabila tunjangan profesi yang diterima lebih besar dari pada tunjangan kinerja maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

5. Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh K/L , Menpan dan Menkeu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menurut bidang tugasnya masing-masing.

read more »

Tabel Remunerasi

Tabel Tunjangan Kinerja 20 Kementerian/Lembaga

Dibandingkan dengan periode penerimaan tunjangan kinerja pada Kementerian/Lembaga terdahulu, jumlah kelas jabatan dan besaran nominal yang diterima 20 K/L pada tahun 2012 ini sama.

Masing masing K/L jumlah gradingnya 17 kelas jabatan dengan grade terendah besaran tunjangan kinerja Rp 1.563.000,00 dan tertinggi sebesar Rp 19.360.000,00 untuk grade ke-17. Yang membedakan hanya pada keterangan kelas jabatannya, pada kementerian kelas jabatan tertinggi tidak disebutkan jabatannya, sedangkan pada Lembaga grade tertinggi diduduki Kepala atau Ketuanya.

Tabel Tunjangan Kinerja 20 K/L
No Kelas Jabatan Tunjangan Kinerja (Rp)
1 17 19.360.000
2 16 14.131.000
3 15 10.315.000
4 14 7.529.000
5 13 6.023.000
6 12 4.819.000
7 11 3.855.000
8 10 3.352.000
9 9 2.915.000
10 8 2.535.000
11 7 2.304.000
12 6 2.095.000
13 5 1.904.000
14 4 1.814.000
15 3 1.727.000
16 2 1.645.000
17 1 1.563.000

Sampai saat ini sudah ada 5 gelombang atau periode penerimaan tunjangan kinerja bagi Kementerian/Lembaga:

read more »

Tabel Remunerasi

Perpres Tunjangan Kinerja 2012

Akhirnya yang paling ditunggu datang juga, sesuai perkiraan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pencairan anggaran tunjangan kinerja telah ditandatangani oleh Presiden SBY tanggal 17 November 2012.

Alhamdulilah dan selamat bagi rekan-rekan ke-20 K/L yang akan menerima tunjangan kinerja, yang berarti juga tingkatkan kinerjanya. Bagi K/L yang lain, semuanya akan berproses, tunggu saja. Sebisanya proses reformasi birokrasi K/L akan diinformasikan di blog ini.

Perpres sementara hanya menampilkan nomornya saja, file-nya belum bisa diunduh sehingga belum bisa dilihat nominal dan kapan pemberlakuannya. Intinya nominal yang ada dalam Perpres tersebut yang akan diterima, tergantung grade-nya.

read more »

K/L Tabel Remunerasi

Tabel Remunerasi Kemenkumham

Tunjangan Kinerja Departemen Hukum dan HAM diatur dalam Perpres No. 40 Tahun 2011 tanggal 12 Juli tentang Tunjangan Kinerja bagi pegawai di Lingkugan Kemenkumham. Terdapat 17 grade dalam Perpres tersebut dengan besaran terendah diterima Rp 1.645.000.

Beberapa hal penting yang dijelaskan dalam perpres tersebut:

  • Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai 1 Januari 2011
  • Pajak penghasian dibebankan kepada APBN TA yang bersangkutan, artinya tunjangan yang diterima bersih sesuai yang ada di tabel.
  • Ketentuan pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan kinerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM
  • Tunjangan resiko dihapuskan dengan pencabutan PP No 88 tahun 2006
  • Insentif khusus pada unit kerja di lingkungan Ditjen Peraturan Perundang-undangan dihapus
  • Imbalan jasa PNBP di lingkungan Imigrasi, Adm Hukum Umum, dan Ditjen HKI dinyatakan tidak berlaku.

Tabel Remunerasi Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat di bawah ini:

read more »

K/L Tabel Remunerasi

Tabel Remunerasi Kejaksaan

Akhirnya Peraturan Presiden mengenai Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan telah terbit per tanggal 12 Juli 2011. Dalam Perpres No 41 Tahun 2011 tersebut terdapat 18 Kelas Jabatan /grade dengan besaran tunjangan kinerja terendah sebesar Rp 1.645.000.

Ada beberapa point penting yang dijelaskan dalam perpres tersebut:

  • Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai 1 Januari 2011
  • Pajak penghasian dibebankan kepada APBN TA yang bersangkutan, artinya tunjangan yang diterima bersih sesuai yang ada di tabel.
  • Ketentuan pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan kinerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Jaksa Agung.

Berikut Tabel Remunerasi Kejaksaan :

read more »

K/L Tabel Remunerasi

Tabel Tunjangan Tambahan Pegawai Dirjen Pajak

Tak dapat dipungkiri penghasilan (THP) yang diterima pegawai Dirjen Pajak jauh melampui rata-rata gaji yang diterima PNS Kementerian/Lembaga lain. Bahkan di lingkungan Kemenkeu sendiri pendapatan yang diterima DJP masih lebih besar dibanding Direktorat lain.

Semua itu tidak terlepas dari adanya tunjangan tambahan yang disebut TKT (Tunjangan Kegiatan Tambahan) di direktorat Pajak. Sri Mulyani sewaktu menjadi Menkeu mengeluarkan peraturan yan tertuang dalam KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164/KMK.03/2007.

Salah satu pertimbangan pemberian tunjangan tambahan tersebut adalah dalam rangka meningkatkan  produktivitas, gairah kerja, dan profesionalisme serta disiplin pegawai yang mengemban tugas untuk meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara. Pemberian TKT tersebut tidak menghilangkan tunjangan lain yang diterima semua pegawai Kemenkeu yaitu TKPKN (Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara). Selain itu ada Tunjangan lain yaitu Imbalan Prestasi Kerja (IPK) yang besarannya rata-rata perbulan 1,5 Juta.

Dengan adanya tunjangan tambahan tersebut tidak heran rata-rata penghasilan PNS di DJP bisa 5 kali ipat dibanding PNS lain. (Ingat Gayus gol III a penghasilan bisa mencapai 12 Juta lebih perbulannya).
Perhitungannya begini:

THP : Gaji + TPKN + TKT + IPK

Berikut Tabel Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) Dirjen Pajak berdasar  Keputusan Menteri Keuanga No. 164/KMK.03/2007

read more »

Page 1 of 41234