Category Archives: Tabel Remunerasi

Tabel Remunerasi

Tunjangan Kinerja Kementerian Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk meningkatkan kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara dalam bentuk Tunjangan Kinerja.

Sebelumnya payung hukum pemberian TKPKN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tepatnya Kepmenkeu No. 289/KMK.01/2007, namun dengan dengan keluarnya Perpres No 156 Tahun 2014 yang ditandatangani presiden terdahulu SBY maka dasar hukumnya bukan Keputusan Menteri Keuangan lagi. Selain itu istilah TKPKN yang sudah berlaku mulai tahun 1971 diganti dengan tunjangan kinerja.

Sama dengan Perpres K/L lainnya tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan (pasal 2) serta memmuat aturan bagi pegawai yang tidak diberikan tunjangan kinerja (pasal 5).

read more »

Tabel Remunerasi

Perpres No 108 Tahun 2014 – Tunjangan Kinerja Kementerian Agama

Sebagai upaya peningkatan kinerja Pegawai atas dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Agama.

Bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama, fase penantian sejak tahun 2009 berakhir juga. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden no.108 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama yang ditandatangani Presiden SBY pada tanggal 17 September 2014 sebagai dasar hukum pemberian tunjangan kinerja.

Hal ini sebagai upaya peningkatan kinerja Pegawai atas dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Agama diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
read more »

Tabel Remunerasi

Perpres No 113 Tahun 2014 – Tunjangan Kinerja BPN

Berdasarkan Peraturan Presider Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, para pegawai di lingkungan BPN berhek menerima tunjangan kinerja terhitung mulai bulan Juli 2014 dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Pegawai yang berhak atas tunjangan kinerja harus mempunyai jabatan tertentu. Penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan Kemen PAN & RB. Dilihat dari daftar tunjangan kinerja per kelas jabatan, besaran tunjangan kinerja BPN tidak berbeda dengan jumlah yang diterima K/L pada batch 2013.

Tingkatan grade terendah menerima Rp 1.563.000, namun bisanya sangat jarang PNS menduduki atau ditempatkan pada kelas jabatan 1. Kelas jabatan ditetapkan Ka BPN sesuai dengan perhitungan tertentu. Sebagai gambaran saja natinya untuk golongan III/a yang memiliki jabatan fungsional tertentu akan menempati grade 6 atau 7.

read more »

Tabel Remunerasi

Perpres Kenaikan Tunjangan Kinerja Kemenkumham 2014

Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 105 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani Presiden SBY tanggal 17 September 2014. Peraturan ini menggantikan Perpres sebelumnya yakni Perpres Nomor 40 Tahun 2011 yang mengatur tunjangan kinerja bagi pegawai di Kemenkumham.

Dasar pertimbangan peningkatan tunjangan kinerja pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di kementerian ini.

Terdapat klausul baru yang menyatakan bahwa tunjangan kinerja tidak diberikan kepada Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ubagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tabun 2012. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

read more »

Tabel Remunerasi

Kenaikan Tunjangan Kinerja Mahkamah Agung – MA

Setelah menunggu kurang lebih 6 tahun sejak tahun 2008, tunjangan kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengalami penyesuaian atau kenaikan tunjangan kinerja yang signifikan.

Sebenarnya MA ditetapkan sebagai pilot project percontohan reformasi birokrasi nasional yang pertama bersama Kemenkeu dan BPK sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Quick Wins, area perubahan di bidang peradilan menjadi program pokok MA, penilaian pencapaian RB baik oleh Tim Quality Assurance maupun penilaian mandiri menunjukkan bahwa MA berbenah.

Kenaikan tunjangan kinerja PNS ini diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Surat Keputusan MA No 128/KMA/SK/VIII/2014 yang ditandatangani tanggal 8 Agustus 2014. Penyesuaian tunjangan kinerja ini juga untuk mendukung upaya peningkatan kinerja PNS, Anggota TNI dan Anggota Polri di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2014 sehingga pembayaran tunjangan kinerja juga berlaku mulai tanggal tersebut. Besaran tunjangan kinerja CPNS dibayarkan sebesar 80% tunjangan kinerja.

read more »

Tabel Remunerasi

Kenaikan Tunjangan Kinerja MA – Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang menduduki jabatan fungsional dalam peraturan tunjangan kinerja MA terbaru, penentuan job grade-nya lebih jelas dibandingkan peraturan Ketua MA No 70 Tahun 2008.

Dalam peraturan tersebut jabatan fungsional hanya dibedakan berdasarkan jenjang fungsionalnya seperti Fungsional Utama, Madya an seterusnya. Namun dalam KMA no 128 Tahun 2014, selain jenjang fungsional juga memperhatikan jenis jabatannya sesuai beban kerja.

Namun yang paling penting tunjangan kinerja naik, sebagai contoh jabatan fungsional Pertama (Widyaiswara, Dokter Umum/Dokter Gigi,
Auditor) besaran tunjangan Rp 6.501.000, naik 55% dari sebelumnya Rp4.200.000. Namun secara umum persentase kenaikan tunjangan kinerja pejabat fungsional relatif lebih kecil dibandingkan pejabat struktural dan pegawai peradilan.

Tunjangan Kinerja MA – Jabatan Fungsional

read more »

Tabel Remunerasi

Kenaikan Tunjangan Kinerja MA – Badan Peradilan

Selain pegawai negeri MA yang memegang jabatan struktural, kenaikan tunjangan kinerja yang cukup tinggi juga dinikmati pegawai negeri di badan peradilan.

Sebagai contoh pegawai dengan jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Kelas I B dan Kelas II Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN yang awalnya Rp. 1.736.000,- setelah adanya penyesuaian tunjangan kinerja menjadi Rp. 5.461.000 atau naik 215% (dua kali lipat lebih). Demikian pula Wapan/Wasek/Ka Taud Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN, semula Rp 2.960.000 menjadi Rp 9.569.000 (naik 223%).

Daftar Tunjangan Kinerja MA – Badan Peradilan

read more »

Tabel Remunerasi

Tabel Tunjangan Kinerja Setjen DPR RI

Penganggaran tunjangan kinerja bagi PNS di Sekretariat Jenderal DPR sebenarnya sudah disetujui pada rapat Banggar DPR tanggal 21 Oktober 2013 (termasuk dalam paket 28 K/L yang mendapatkan remunerasi), namun dana kebutuhan tunjangan kinerja Setjen DPR baru akan digunakan pada tahun 2014.

Pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Setjen DPR akhirnya bisa segera direalisasikan dengan diterbitkannya Perpres No 44 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden tanggal 9 Mei 2014. Dalam Perpres tersebut diatur bahwa PNS yang mempunyai jabatan di lingkungan Setjen DPR-RI, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

a. PNS di lingkungan Setjen DPR-RI yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. PNS di lingkungan Setjen DPR-RI yang diberhentikan sementara atau di nonaktifkan;
c. PNS di lingkungan Setjen DPR-RI yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
d. PNS di lingkungan Setjen DPR-RI yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Setjen DPR-RI;
e. PNS di lingkungan Setjen DPR-RI yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa pensiun; dan
f. PNS pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 .

read more »

Page 1 of 41234