Category Archives: Tabel Remunerasi

Tabel Remunerasi TNI/Polri

Perpres 89 tahun 2015 – Tunjangan Kinerja Polri

Kenaikan tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Perpres No 89 Tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Jokow tanggal 31 Juli 2015. Sebelumnya Kemenkeu sudah mengeluarkan surat ijin prinsip kenaikan tunjangan kinerja Polri, dan secara nominal tidak ada perubahan dari besaran atau tabel yang terlampir dalam surat tersebut.

Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2015 dan tidak mengurangi tunjangan-tunjangan lain yang telah diberikan. Tunjangan Kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Bagi Pegawai di lingkungan Polri yang mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kineija pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

read more »

Tabel Remunerasi TNI/Polri

Perpres No 87 Tahun 2015 – Tunjangan Kinerja TNI

Pemerintah telah menerbitkan Perpres No 87 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Perpres yang ditandatangani Jokowi tanggal 31 Juli 2015 sebagai dasar hukum tunjangan kinerja baru di lingkungan TNI. Besaran tunjangan kinerja Berdasarkan Peraturan Presiden di atas, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015 Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia mengalami kenaikan.

Bersamaan dengan Perpres 87 Tahun 2015, ditetapkan juga Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, dan Perpres Nomor 89 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

read more »

Berita Tabel Remunerasi

Persetujuan Prinsip Kenaikan Tunjangan Kinerja 13 K/L

Salah satu fase yang harus dilewati untuk menaikkan tunjangan kinerja adalah adanya rekomendasi Ijin Prinsip Menteri Keuangan terkait remunerasi atau tunjangan kinerja. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebagai pelaksana terhadap proses penyelesaian rekomendasi ijin prinsip tersebut sehingga menghasilkan rekomendasi besaran remunerasi kepada Menteri Keuangan.

Secara umum tahapan-tahapan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian rekomendasi ijin prinsip Menteri Keuangan terkait remunerasi adalah sebagai berikut :

read more »

Tabel Remunerasi TNI/Polri

Perkiraan Tunjangan Kinerja Polri

Polri termasuk instansi yang disetujui untuk mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja pada tahun 2015 ini. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Polri mendapatkan nilai 67,23. Hasil ini meningkat dibandingkan pada tahun 2014 yang lalu.

Usulan kenaikan tunjangan kinerja telah disampaikan Kemenpan kepada Kemenkeu selaku pemegang otoritas anggaran. Peningkatan besaran tunjangan kinerja ini tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dan diutamakan berasal dari efisisensi dan penghematan.

Polri sendiri sudah yang menerima tunjangan kinerja semenjak tahun 2010 berbarengan dengan beberapa instansi lainnya. Cikal bakal pemberian tunjangan kinerja diawali pada tahun 2007 dengan 3 instansi Kemenkeu, BPK dan MA sebagai pionir. Dibandingkan dengan K/L lainnya secara nominal, tunjangan kinerja Polri jauh lebih kecil. TNI paling mendekati dalam artian selisih besaran tidak terlalu jauh. Rata rata tunjangan kinerja K/L untuk level kelas jabatan terendah mencapai Rp 1.563.000 atau hampir 3 kali lipat dari Polri pada grade yang sama dengan angka Rp 553.000.

read more »

Tabel Remunerasi

Daftar Tunjangan Kinerja Ditjen Pajak 2015

Dalam APBNP 2015 yang telah disepakati pemerintah dan DPR, pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.765.662,2 miliar yang terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp1.484.589,3 miliar dan PNBP sebesar Rp281.072,9 miliar.

Upaya Pemerintah dalam mengamankan target penerimaan pajak tahun 2015 antara lain melalui penggalian potensi penerimaan perpajakan melalui perbaikan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, ekstensifikasi tambahan Wajib Pajak baru, dan penegakan hukum. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengejar target tersebut antara lain dengan membenahi sistem reward and punishment melalui perbaikan sistem remunerasi bagi pegawai DJP agar dapat memotivasi pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.

Alokasi Anggaran yang disiapkan sebagai tambahan belanja prioritas Kemeterian Keuangan sebesar Rp4.004,2 miliar untuk Peningkatan penerimaan pajak, dan Reformasi Birokrasi (DJP).

read more »

Tabel Remunerasi

Tunjangan Kinerja MK

Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka dalam upaya peningkatan kinerja perlu diberikan Tunjangan Kinerja.

Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dibayarkan terhitung sejak tanggal diundangkan dan diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Dengan diberlakukannya Perpres Nomor 21 Tahun 2015 ini, maka pemberian tunjangan khusus maupun uang pelayanan yang selama ini diterima Pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yakni:

read more »

Pemda Tabel Remunerasi

Tunjangan KInerja Daerah (TKD) DKI Jakarta 2015

Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) DKI Jakarta adalah satu-satunya Tunjangan/sumber penghasilan kepada PNS dan calon PNS diluar gaji, tunjangan yang melekat pada Gaji dan Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural.

TKD yang diberikan berdasarkan penilaian kehadiran dan prestasi kerja yang terdiri atas TKD Statis dan TKD Dinamis. TKD Statis adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan penilaian kehadiran. Sedangkan TKD Dinamis adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan penilaian prestasi kerja.

TKD diberikan kepada semua PNS yang menduduki atau mempunyai jabatan sesuai dengan peringkat jabatan yang disusun berdasarkan evaluasi faktor jabatan. Jabatan PNS DKI sendiri terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Jabatan Pelaksana.

Dalam Pergub DKI Jakarta No. 207 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dijelaskan secara rinci aturan tentang TKD, diantaranya:
1. Tujuan Pemberian TKD
2. Peringkat dan Besaran TKD
3. PNS dan CPNS yang tidak diberikan TKD Statis dan/atau TKD Dinamis
4. Mekanisme Pembayaran
5. Pemotongan TKD
6. Wasdal & Monev
7. Sanksi Administrasi

read more »

Tabel Remunerasi TNI/Polri

Perkap No 21 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Polri

Bahwa dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dilakukan evaluasi jabatan.

Evaluasi jabatan telah menetapkan untuk memasukkan golongan kepangkatan Tamtama ke dalam sistem kelas jabatan, perlu dilakukan penyesuaian kelas jabatan di lingkungan Polri dengan melakukan perubahan terhadap Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Polri.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan mengingat dasar hukum lainnya, telah ditetapkan Perkap Polri Nomor 21 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Begara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011.

read more »

Page 1 of 612345...Last »