Category Archives: Pemda

Pemda

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) – Pemprov Jateng

Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat Dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibayarkan setiap bulan dan diberikan sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sejauh ini baru Pemprov Jateng yang membuat kebijakan untuk memberikan  Tambahan penghasilan ke-13 bagi PNS dibandingkan dengan Pemda lain.

Dasar hukum pemberian tambahan penghasilan Pemprov Jateng tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013. Pemberian Tambahan Penghasilan  diberikan atas dasar penilaian terhadap perilaku kerja yang tertuang dalam instrumen yang disebut rekapitulasi hasil Pengukuran tambahan penghasilan pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Pemprov Sumut

Dasar hukum pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemprov Sumatera Utara adalah  Pergub No. 5 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 yang ditandatangani Gubernur Sumut saat ini Gatot Pujo Nugroho.

Tambahan Penghasilan dimaksudkan memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan:
a. tempat bertugas;
b. kelangkaan profesi;
c. beban kerja.

Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional sepanjang tidak diatur dalam peraturan ini diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada level Staf (Non Eselon) dengan tetap menerima tunjangan Jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundangan. Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang diperbantukan di luar SKPD dan PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Kep. Babel

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS di lingkungan Pemprov Bangka Belitung – Babel dilandasi Peraturan Gubernur Kepulauan Babel No. 22 Tahun 2013 tentang Pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja. TPP diberikan [...]

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Kota Tangerang

Terdapat 2 (dua) model pemberian pemberian tambahan penghasilan PNS di Pemerintah Kota Tangerang yang diatur dalam peraturan yang berbeda.

Pertama Peraturan Walikota Tangerang Nomor. 13 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA dan yang kedua: Peraturan Walikota No.40 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEJABAT FUNGSIONAL BERDASARKAN PRESTASI KERJA.

Jadi perbedaan kedua peraturan tersebut terletak pada Jabatan yang disandangnya yakni jabatan struktural atau jabatan fungsional.

Kalau dilihat secara kronologis, peraturan kedua adalah perbaikan dari ketentuan sebelumnya, Perwali No.13 yang dikeluarkan tanggal 20 Maret hanya membedakan pemberian tambahan berdasarkan Beban kerja (eselonisasi) dan Prestasi Kerja (golongan) dan terdapat selisih yang relatif besar jumlah tambahan penghasilan antara Eselon dan Golongan. Artinya jabatan fungsional masuk berdasarkan golongan karena tidak mempunyai eselon.

Dengan dikeluarkan peraturan kedua Perwali No. 40 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 pejabat fungsional memperoleh tambahan penghasilan yang lebih besar dibandingkan semula.

Ada yang terasa aneh dalam peraturan ini, pemberian tunjangan (atau tambahan penghasilan) didasarkan atas dua kriteria yaitu Beban Kerja (pejabat struktural) dan Prestasi Kerja (fungsional tertentu dan umum). Kutipan dari Perwali di atas: Prestasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Pemda Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur dikenal sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang besar.

Hasil pertambangan dan perkebunan memberikan kontribusi besar terhadap jumlah Dana Perimbangan yang diterima daerah yang sejak tahun 1999 memisahkan diri dari Kabupaten Kutai.

Tidak mengherankan pada tahun 2012 menduduki peringkat 7 sebagai kota/kabupaten terkaya versi Warta Ekonomi. Data tahun 2011 menunjukkan pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD dan Dana Perimbangan (diluar DAU, DAK dan Dana Dekonsentrasi) mencapai Rp 1,635.544.485.000.

Sumber Pendapatan di Luar DAU, DAK dan Dana Konsentrasi Tahun 2011:

PAD 53.198.414
Dana Perimbangan:
* Bagi Hasil Pajak  202.996.579
* Bagi Hasil Bukan Pajak Sumberdaya Alam  1.379.349.492
Jumlah  1.635.544.485
Jumlah PNS 6.429

Berdasarkan Peraturan Bupati No.5 Tahun 2012, Pemda Kutai Timur memberikan tunjangan tambahan penghasilan bagi para PNS. Dalam Perbub ini terutama mengatur tentang kriteria dan penerima tambahan penghasilan dan pemotongan sebesar 3% per hari bagi PNS yang tidak masuk. Ketentuan tambahan penghasilan bagi tenaga Pendidik dan Kependidikan diatur tersendiri.

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Pemko Medan

Sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penggajian Dan Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, pemerintah daerah setempat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberian tambahan penghasilan PNS :

  1. Berdasarkan pendekatan beban kerja sesuai jabatan dan golongan.
  2. Berdasarkan atas fungsi tertentu yang dikelompokan kedalam fungsi koordinasi, fungsi perencanaan, fungsi keuangan daerah, fungsi pelaksanaan/teknis, fungsi pelayanan investasi, fungsi pengendalian dan fungsi pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Tabel Tambahan Penghasilan PNS Pemko Medan :

Tabel 1. Besaran Tambahan Penghasilan atas Dasar Beban Kerja Berdasarkan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Staf

read more »

Pemda

Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan Pemprov Jabar

Berdasarkan KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 910/Kep.1274–Admbang/2009 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010, PNS di Pemprov Jabar memperoleh TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN KOMPENSASI UANG MAKAN yang jumlahnya bervariasi. Ada perbedaan tunjangan bagi pejabat struktural dan fungsional maupun yang tidak menjabat. Selain itu ada kompenasi uang makan bagi PNS dan tenaga honorer sebesar Rp 350.000/bulan. Tenaga honorer sendiri mendapat tunjangan sebesar Rp 1.000.000.

Keputusan Gubernur ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bekerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, kemampuan keuangan daerah dan atas pertimbangan obyektif lainnya.

Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan untuk Pejabat Struktural, Fungsional serta Pelaksana diputuskan sebagai berikut : read more »