Category Archives: Pemda

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Pemprov Sumut

Dasar hukum pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemprov Sumatera Utara adalah  Pergub No. 5 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 yang ditandatangani Gubernur Sumut saat ini Gatot Pujo Nugroho.

Tambahan Penghasilan dimaksudkan memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan:
a. tempat bertugas;
b. kelangkaan profesi;
c. beban kerja.

Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional sepanjang tidak diatur dalam peraturan ini diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada level Staf (Non Eselon) dengan tetap menerima tunjangan Jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundangan. Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang diperbantukan di luar SKPD dan PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Kep. Babel

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS di lingkungan Pemprov Bangka Belitung – Babel dilandasi Peraturan Gubernur Kepulauan Babel No. 22 Tahun 2013 tentang Pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja.

TPP diberikan secara lumpsum setiap bulan kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji bulan berkenaan dan melaksanakan tugas secara nyata di SKPD lingkup Pemprov Kep Babel.

 TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA :

NO JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL/GOLONGAN RUANG  BESAR TARIF PERBULAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
1 ESELON I Rp. 20.000.000,-
2 ASISTEN SEKRETARIS DAERAH / ESELON II a Rp. 10.000.000,-
ESELON II a Rp. 5.175.000,-
3 ESELON II b /
FUNGSIONAL IV/d – IV/e (D4/S1/S2/S3)
 Rp. 4.398.750,-
4 ESELON III /
FUNGSIONAL IV/a – IV/c (D4/S1/S2/S3)
 Rp. 3.622.500,-
5 ESELON IV /
FUNGSIONAL III/b – III/d (D4/S1/S2/S3)
 Rp. 3.151.000,-
6 STAF GOLONGAN IV Rp. 2.213.750,-
7 STAF GOLONGAN III Rp. 1.627.500,-
8 STAF GOLONGAN II Rp. 1.200.000,-
8 STAF GOLONGAN I Rp. 1.070.000,-
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
1 GOLONGAN III Rp. 1.302.000,-
2 GOLONGAN II Rp. 960.000,-
3 GOLONGAN I Rp. 850.000,-
Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Kota Tangerang

Terdapat 2 (dua) model pemberian pemberian tambahan penghasilan PNS di Pemerintah Kota Tangerang yang diatur dalam peraturan yang berbeda.

Pertama Peraturan Walikota Tangerang Nomor. 13 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA dan yang kedua: Peraturan Walikota No.40 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEJABAT FUNGSIONAL BERDASARKAN PRESTASI KERJA.

Jadi perbedaan kedua peraturan tersebut terletak pada Jabatan yang disandangnya yakni jabatan struktural atau jabatan fungsional.

Kalau dilihat secara kronologis, peraturan kedua adalah perbaikan dari ketentuan sebelumnya, Perwali No.13 yang dikeluarkan tanggal 20 Maret hanya membedakan pemberian tambahan berdasarkan Beban kerja (eselonisasi) dan Prestasi Kerja (golongan) dan terdapat selisih yang relatif besar jumlah tambahan penghasilan antara Eselon dan Golongan. Artinya jabatan fungsional masuk berdasarkan golongan karena tidak mempunyai eselon.

Dengan dikeluarkan peraturan kedua Perwali No. 40 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 pejabat fungsional memperoleh tambahan penghasilan yang lebih besar dibandingkan semula.

Ada yang terasa aneh dalam peraturan ini, pemberian tunjangan (atau tambahan penghasilan) didasarkan atas dua kriteria yaitu Beban Kerja (pejabat struktural) dan Prestasi Kerja (fungsional tertentu dan umum). Kutipan dari Perwali di atas: Prestasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Pemda Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur dikenal sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang besar.

Hasil pertambangan dan perkebunan memberikan kontribusi besar terhadap jumlah Dana Perimbangan yang diterima daerah yang sejak tahun 1999 memisahkan diri dari Kabupaten Kutai.

Tidak mengherankan pada tahun 2012 menduduki peringkat 7 sebagai kota/kabupaten terkaya versi Warta Ekonomi. Data tahun 2011 menunjukkan pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD dan Dana Perimbangan (diluar DAU, DAK dan Dana Dekonsentrasi) mencapai Rp 1,635.544.485.000.

Sumber Pendapatan di Luar DAU, DAK dan Dana Konsentrasi Tahun 2011:

PAD 53.198.414
Dana Perimbangan:
* Bagi Hasil Pajak  202.996.579
* Bagi Hasil Bukan Pajak Sumberdaya Alam  1.379.349.492
Jumlah  1.635.544.485
Jumlah PNS 6.429

Berdasarkan Peraturan Bupati No.5 Tahun 2012, Pemda Kutai Timur memberikan tunjangan tambahan penghasilan bagi para PNS. Dalam Perbub ini terutama mengatur tentang kriteria dan penerima tambahan penghasilan dan pemotongan sebesar 3% per hari bagi PNS yang tidak masuk. Ketentuan tambahan penghasilan bagi tenaga Pendidik dan Kependidikan diatur tersendiri.

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Pemko Medan

Sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penggajian Dan Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, pemerintah daerah setempat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberian tambahan penghasilan PNS :

  1. Berdasarkan pendekatan beban kerja sesuai jabatan dan golongan.
  2. Berdasarkan atas fungsi tertentu yang dikelompokan kedalam fungsi koordinasi, fungsi perencanaan, fungsi keuangan daerah, fungsi pelaksanaan/teknis, fungsi pelayanan investasi, fungsi pengendalian dan fungsi pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Tabel Tambahan Penghasilan PNS Pemko Medan :

Tabel 1. Besaran Tambahan Penghasilan atas Dasar Beban Kerja Berdasarkan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Staf

read more »

Pemda

Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan Pemprov Jabar

Berdasarkan KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 910/Kep.1274–Admbang/2009 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010, PNS di Pemprov Jabar memperoleh TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN KOMPENSASI UANG MAKAN yang jumlahnya bervariasi. Ada perbedaan tunjangan bagi pejabat struktural dan fungsional maupun yang tidak menjabat. Selain itu ada kompenasi uang makan bagi PNS dan tenaga honorer sebesar Rp 350.000/bulan. Tenaga honorer sendiri mendapat tunjangan sebesar Rp 1.000.000.

Keputusan Gubernur ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bekerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, kemampuan keuangan daerah dan atas pertimbangan obyektif lainnya.

Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan untuk Pejabat Struktural, Fungsional serta Pelaksana diputuskan sebagai berikut : read more »

Pemda

Wow… Ada Banyak Tunjangan PNS di Pemprov Kaltim

Salah satu faktor utama pertimbangan pemberian remunerasi atau tunjangan kinerja daerah adalah  kemampuan keuangan daerah tersebut. Daerah yang kebetulan mempunyai sumber PAD yang besar akan lebih leluasa dalam memperhatikan kesejahteraan aparaturnya. Kaltim dikenal sebagai penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia selain Riau dan Aceh. Sebagai daerah penghasil, Kaltim berhak menerima Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas yang besarnya 15 persen dari keseluruhan hasil eksplorasi minyak dan gas (UU No.33 tahun 2004).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 027/K-463/2011 tanggal 28 Juli 2011 ditetapkan standarisasi harga Provinsi Kalimantan Timur 2012. Dalam lampiran keputusan tersebut ditetapkan besaran tambahan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemprov Kaltim. Disamping tunjangan tambahan tersebut ada juga honorium kegiatan satker yang diberikan per bulan, uang makan sebesar Rp 20.000 per hari kerja, biaya olah raga pegawai dan Tunjangan Hari Raya (THR) sejumlah Rp 2.500.000/tahun ..wow!

Perhatikan tabel dibawah ini : read more »

Pemda

Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Nunukan, Kalimantan Timur

Taggal 2 Maret 2012 Bupati Nunukan mengeluarkan keputusan Bupati Nomor 188.45/93/III/2012 tentang kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Daerah di Nunukan, Kalimantan Timur. Berbeda dengan tunjangan penghasilan daerah lain, TTP di Nunukan juga memperhatikan daerah atau wilayah kerja sebagai faktor yang mempengaruhi besaran tunjangan yang diterima. Daerah kerja di bagi menjadi wilayah I, II dan III, di mana wilayah III yang geografisnya lebih sulit menerima TPP lebih besar.

Profil Kab. Nunukan
APBD 2011 : Rp 1,076 triliun
PAD 2011 : Rp 44.892.410.248
Jumlah PNS 2010 : 4128

Berikut besaran Tambahan Tunjangan Penghasilan (TPP) Nunukan: read more »