Category Archives: Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga

Daftar K/L yang Mengajukan Usulan Reformasi Birokrasi 2011

Berdasarkan data dari Kemenpan, tahun 2011 ini terdapat 13 K/L yang sudah mengajukan dokumen usulan Reformasi Birokrasi (RB) dengan format kebijakan baru. Saat ini sedang dalam penilaian teknis/administrasi oleh unit pengelola reformasi birokrasi nasional (UPRBN).

K/L tersebut adalah:
1. LAN,
2. BPPT,
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
4. Kementerian Pekerjaan Umum, read more »

Kementerian/Lembaga Pemda

SOP Usulan Formasi CPNS

referensi: menpan.go.id

Kementerian/Lembaga Pemda

Daftar Usulan Formasi CPNS 2011

Penerimaan CPNS untuk TA 2011 bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah masih terbuka lebar. Sesuai usulan formasi PNS yang diajukan ke Menpan sebagian besar Kementrian maupun lembaga pemerintah dan Pemda masih membuka kesempatan bagi yang ingin menjadi PNS. Morotarium penerimaan PNS belum akan dilakukan pada tahun ini. Wacana tersebut kemungkinan besar baru akan dilakukan pada tahun 2012 sekaligus dilakukan penataan PNS untuk memperbaiki kinerja, komposisi dan distribusi PNS.

Hanya 8 (delapan) Kementrian/Lembaga yang tidak membuka owongan PNS pada tahun ini.
Berikut daftar usulan formasi PNS Instansi Pusat dan Daerah TA 2011.

read more »

Kementerian/Lembaga Tabel Remunerasi

Tabel Remunerasi Kemenkumham

Tunjangan Kinerja Departemen Hukum dan HAM diatur dalam Perpres No. 40 Tahun 2011 tanggal 12 Juli tentang Tunjangan Kinerja bagi pegawai di Lingkugan Kemenkumham. Terdapat 17 grade dalam Perpres tersebut dengan besaran terendah diterima Rp 1.645.000.

Beberapa hal penting yang dijelaskan dalam perpres tersebut:

  • Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai 1 Januari 2011
  • Pajak penghasian dibebankan kepada APBN TA yang bersangkutan, artinya tunjangan yang diterima bersih sesuai yang ada di tabel.
  • Ketentuan pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan kinerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM
  • Tunjangan resiko dihapuskan dengan pencabutan PP No 88 tahun 2006
  • Insentif khusus pada unit kerja di lingkungan Ditjen Peraturan Perundang-undangan dihapus
  • Imbalan jasa PNBP di lingkungan Imigrasi, Adm Hukum Umum, dan Ditjen HKI dinyatakan tidak berlaku.

Tabel Remunerasi Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat di bawah ini:

read more »

Kementerian/Lembaga Tabel Remunerasi

Tabel Remunerasi Kejaksaan

Akhirnya Peraturan Presiden mengenai Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan telah terbit per tanggal 12 Juli 2011. Dalam Perpres No 41 Tahun 2011 tersebut terdapat 18 Kelas Jabatan /grade dengan besaran tunjangan kinerja terendah sebesar Rp 1.645.000.

Ada beberapa point penting yang dijelaskan dalam perpres tersebut:

  • Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai 1 Januari 2011
  • Pajak penghasian dibebankan kepada APBN TA yang bersangkutan, artinya tunjangan yang diterima bersih sesuai yang ada di tabel.
  • Ketentuan pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan kinerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Jaksa Agung.

Berikut Tabel Remunerasi Kejaksaan :

read more »