Category Archives: Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji dan Tunjangan PNS TNI/Polri

Pegawai Negeri Kepolisian di Daerah Perbatasan Dapat Tunjangan 1 Kali Gaji Pokok

Guna meningkatkan moral Pegawai Negeri (PNS dan anggota Polri) pada Kepolisian yang bertugas secara penuh pada pulau –pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan, Pemerintha memberikan tunjangan khusus, yang besarnya antara 75% – 100% gaji pokok sesuai tempat tugas masing-masing.  Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Maret lalu.

Dalam Perpres yang berisi 6 pasal itu disebutkan, bahwa bagi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh di wilayah pulau-pulau kecil terluar diberikan tunjangan sebesar 100% dari gaji pokok, sementara bagi Pegawai Negeri Kepolisian yang bertugas secara penuh di wilayah perbatasan darat diberikan tunjangan sebesar 75% dari gaji pokok.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pegawai Negeri Kepolisian yang ditugaskan secara penuh pada pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan diatur oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,” bunyi Pasal 4 Perpres Nomor 34 Tahun 2012 itu. read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Kenaikan Tunjangan Beras PNS 2012

Sesuai PP No. 7 Tahun 1977 kepada Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dapat diberikan tunjangan pangan. Jumlah Tunjangan Pangan sebesar nilai beras per 10 kg/orang yang masuk daftar gaji.

Tahun 2012 ini pemerintah melalui Kemenkeu telah mengeluarkan peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-11/PB/2012 perihal perubahan kedua atas Perdirjen No. Per -67/PB/2010 tentang tunjangan beras dalam bentuk natura dan uang.

Ketentuan Pasal 3 (2) diubah sehingga berbunyi:
Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada Pegawai Negeri dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp 5.900,00 per kilogram. read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Surat Edaran Kenaikan Gaji PNS 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth.  1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN
Nomor SE-12 /PB/2012
TENTANG
PENYESUAIAN BESARAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL,
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A. Umum

Berdasarkan:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33); dan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34);

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Daftar Gaji PNS 2012

Download Peraturan Pemerintah :
PNS
PP Nomor 15 Tahun 2012
Lampiran PP No 15 Tahun 2012
TNI
PP Nomor 16 Tahun 2012
Lampiran PP Nomor 16 Tahun 2012
Polri
PP Nomor 17 Tahun 2012
Lampiran PP Nomor 17 Tahun 2012
Gaji Golongan I dan II

read more »
Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji Wakil Menteri

Beberapa waktu lalu dalam reshuffle kabinet Presiden SBY mengangkat 13 Wakil menteri dalam KIB II. Kecuali Denny Indrayana, semua wakil menteri yang diangkat menduduki eselon Ia. Dalam aturan sebelumnya seorang PNS yang menduduki eselon Ia harus mempunyai golongan minimal IV/d, sedangkan Denny baru III/c.

Dengan terbitnya Perpres No 76 tahun 2011 per 13 Oktober 2011 maka syarat menjadi wakil menteri tidak harus menjabat sebagai pejabat Eselon I/a. Posisi wakil menteri dapat diduduki mereka yang statusnya PNS dan dan memiliki jenjang karier serta disetarakan pejabat Eselon I/a.

Meskipun jabatannya wakil menteri, namun gaji atau take home pay-nya mengikuti pola PNS pada umumnya. Sehingga tidak ada penambahan anggaran secara khusus untuk menggaji para wamen ini. Jika Kementeriannya sudah diberlakukan tunjangan kinerja (reformasi birokrasi), maka dia mempunyai grading atau kelas jabatan paling tinggi.

Tabel Gaji Wakil Menteri : read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Standar Biaya PNS

Standar biaya pertama kali disusun pada tahun anggaran 2007 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan perencanaan anggaran kementerian/lembaga sebagaimana tertuang dalam pasal 7 PP Nomor 21 tahun 2004 tentang RKA-KL. Penyusunan standar biaya berkaitan dengan upaya untuk mendorong spirit kerja dan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi. Standar biaya PNS yang selama ini berjalan diatur dalam PMK mengenai Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK). SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan. SBU berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi.

Sedangkan SBK merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran, biasanya SBK disusun berdasarkan K/L contohnya SBK Polri, SBK PU dll, fungsinya sebagai referensi penyusunan prakiraan maju dan bahan penghitungan pagu indikatif K/L tahun anggaran berikutnya.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Press Release: Pemberian Gaji 13 PNS 2011

Press Release
Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2011 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

1. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pemberian Gaji/PensiunlTunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2011 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima PensiunlTunjangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

2. Terhadap Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-38/PB/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/PensiunlTunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2011 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan yang mengatur proses pembayaran Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2011.
read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Tabel Kenaikan Uang Makan dan Uang Lembur PNS Th 2012

Tanpa banyak publikasi Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA. 2012 sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran K/L tahun anggaran yang akan datang (2012).

Semua penghitungan didasarkan pada harga satuan, tarif dan indeks yang ada dalam peraturan ini. Ada perbedaan istilah dengan Standar Biaya yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dulu dikenal Standar Biaya Umum (SBU) sekarang dengan adanya PMK ini diganti dengan Standard Biaya Masukan (SBM), sedangkan Standar Biaya Khusus berubah menjadi Standar Biaya Keluaran.

Salah satu perubahan yang menonjol adalah adanya kenaikan uang makan dan uang lembur serta uang makan lembur. Selain itu satuan uang makan dan uang makan lembur ditentukan berdasarkan Golongan PNS, sebelumnya uang makan semua PNS ditentukan sebesar Rp 20.000 tanpa melihat golongannya.

Besaran kenaikan Uang Makan, Uang lembur dan Uang Makan Lembur dilihat dalam tabel dibawah ini:

read more »