Category Archives: Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji dan Tunjangan PNS

Daftar Gaji PNS 2012

Download Peraturan Pemerintah :
PNS
PP Nomor 15 Tahun 2012
Lampiran PP No 15 Tahun 2012
TNI
PP Nomor 16 Tahun 2012
Lampiran PP Nomor 16 Tahun 2012
Polri
PP Nomor 17 Tahun 2012
Lampiran PP Nomor 17 Tahun 2012
Gaji Golongan I dan II

read more »
Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji Wakil Menteri

Beberapa waktu lalu dalam reshuffle kabinet Presiden SBY mengangkat 13 Wakil menteri dalam KIB II. Kecuali Denny Indrayana, semua wakil menteri yang diangkat menduduki eselon Ia. Dalam aturan sebelumnya seorang PNS yang menduduki eselon Ia harus mempunyai golongan minimal IV/d, sedangkan Denny baru III/c.

Dengan terbitnya Perpres No 76 tahun 2011 per 13 Oktober 2011 maka syarat menjadi wakil menteri tidak harus menjabat sebagai pejabat Eselon I/a. Posisi wakil menteri dapat diduduki mereka yang statusnya PNS dan dan memiliki jenjang karier serta disetarakan pejabat Eselon I/a.

Meskipun jabatannya wakil menteri, namun gaji atau take home pay-nya mengikuti pola PNS pada umumnya. Sehingga tidak ada penambahan anggaran secara khusus untuk menggaji para wamen ini. Jika Kementeriannya sudah diberlakukan tunjangan kinerja (reformasi birokrasi), maka dia mempunyai grading atau kelas jabatan paling tinggi.

Tabel Gaji Wakil Menteri : read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Standar Biaya PNS

Standar biaya pertama kali disusun pada tahun anggaran 2007 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan perencanaan anggaran kementerian/lembaga sebagaimana tertuang dalam pasal 7 PP Nomor 21 tahun 2004 tentang RKA-KL. Penyusunan standar biaya berkaitan dengan upaya untuk mendorong spirit kerja dan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi. Standar biaya PNS yang selama ini berjalan diatur dalam PMK mengenai Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK). SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan. SBU berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi.

Sedangkan SBK merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran, biasanya SBK disusun berdasarkan K/L contohnya SBK Polri, SBK PU dll, fungsinya sebagai referensi penyusunan prakiraan maju dan bahan penghitungan pagu indikatif K/L tahun anggaran berikutnya.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Press Release: Pemberian Gaji 13 PNS 2011

Press Release
Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2011 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

1. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pemberian Gaji/PensiunlTunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2011 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima PensiunlTunjangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

2. Terhadap Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-38/PB/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/PensiunlTunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2011 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan yang mengatur proses pembayaran Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2011.
read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Tabel Kenaikan Uang Makan dan Uang Lembur PNS Th 2012

Tanpa banyak publikasi Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA. 2012 sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran K/L tahun anggaran yang akan datang (2012).

Semua penghitungan didasarkan pada harga satuan, tarif dan indeks yang ada dalam peraturan ini. Ada perbedaan istilah dengan Standar Biaya yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dulu dikenal Standar Biaya Umum (SBU) sekarang dengan adanya PMK ini diganti dengan Standard Biaya Masukan (SBM), sedangkan Standar Biaya Khusus berubah menjadi Standar Biaya Keluaran.

Salah satu perubahan yang menonjol adalah adanya kenaikan uang makan dan uang lembur serta uang makan lembur. Selain itu satuan uang makan dan uang makan lembur ditentukan berdasarkan Golongan PNS, sebelumnya uang makan semua PNS ditentukan sebesar Rp 20.000 tanpa melihat golongannya.

Besaran kenaikan Uang Makan, Uang lembur dan Uang Makan Lembur dilihat dalam tabel dibawah ini:

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS Opini

Tabel Persentase Gaji PNS(D) Terhadap APBD

Berdasarkan data APBD 2010, anggaran untuk belanja pegawai rata-rata di daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota mencapai 54%. Angka ini termasuk tinggi karena berarti menekan alokasi belanja lain yang berkaitan dengan kepentingan khalayak misalnya untuk pembangunan infrastruktur.

Data yang ada menunjukkan jumlah Pemerintah Daerah sebanyak 524 Pemda terdiri Daerah Tingkat I : 33 Provinsi dan Tk II : 491 Kab/Kota. Jumlah daerah yang persentase gajinya terhadap APBD diatas 50% sebanyak 340 Pemda. Diperinci lagi dengan persentase diatas 80% sebanyak 2 Pemda, 70%-79%: 66 Pemda, 60%-69%: 142 Pemda dan 50%-59%: 130 Pemda

Daerah yang mempunyai persentase gaji terhadap pendapatan daerah (APBD) paling tinggi adalah Kab. Aceh Utara, yakni mencapai 86 %. Bayangkan hanya tersisa 14 % untuk porsi lainnya seperti kesehatan, sosial, infrastruktur dll. Bahkan beberapa bulan terakhir Pemkab Aceh Utara tidak mampu membayar ribuan perangkat desa yang bersumber dari APBD. Sedang yang mempunyai persentase terkecil adalah Papua Barat sebesar 11 % dari APBD (lihat tabel).

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS Opini

Kupas Gaji Hakim

Kasus Hakim Syarifuddin yang tertangkap tangan KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp 250 Juta semakin mencoreng dunia peradilan. Ini adalah kasus ketiga (sebelumnya Asnun, Ibrahim) seorang hakim yang tertangkap paska diterapkannya remunerasi di Mahkamah Agung. Banyak orang mempertanyakan efektifitas remunerasi yang sudah berjalan di lembaga ini. Pemberian remunerasi seharusnya meningkatkan kinerja para hakim dan meminimalkan penyelewengan.

Apakah ini ada berhubungan dengan faktor kesejahteraan ?

Tulisan ini mencoba mengurai pendapatan yang diterima hakim. Secara garis besar kesejahteraan hakim terdiri dari komponen-komponen :
1.Gaji Pokok
2.Tunjangan Jabatan
3.Tunjangan Kinerja / Remunerasi
4. Hak pejabat negara

1. Gaji Pokok

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Seputar Gaji 13 PNS

 

Pertanyaan seputar Gaji 13

Malam mas, ini kan sudah bulan Juni, kapan kita terima gaji ke 13 ?

Benar, kalau kita mengacu tahun-tahun sebelumnya, Gaji 13 dibagikan pada akhir Juni atau awal Juli. Tapi kan harus melalui prosedur sebelum kita bisa menerimanya.

Begitu ya, lalu prosedunya gimana?

Pertama pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah. PP ini mengacu pada UU no. 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011. Sampai saat ini PP tersebut belum diterbitkan. Jika PP sudah diterbitkan maka Ditjen Perbendaharaan mengeluarkan Surat Edaran tentang petunjuk teknis pemberian gaji 13. Baru KPPN bisa membayar ke Satker bersangkutan.

Sip.. semoga pp-nya cepat turun, lalu berapa yang kita terima?

Jumlah Gaji ke-13 adalah sebesar penghasilan sebulan gaji yang diterima pada bulan Juni termasuk tunjangannya, malah tidak ada potongan wajib 10 %.

Tapi dulu kok tunjangan risiko saya tidak dibayarkan?

read more »