Category Archives: Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji dan Tunjangan PNS

Tabel Kenaikan Uang Makan dan Uang Lembur PNS Th 2012

Tanpa banyak publikasi Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA. 2012 sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran K/L tahun anggaran yang akan datang (2012).

Semua penghitungan didasarkan pada harga satuan, tarif dan indeks yang ada dalam peraturan ini. Ada perbedaan istilah dengan Standar Biaya yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dulu dikenal Standar Biaya Umum (SBU) sekarang dengan adanya PMK ini diganti dengan Standard Biaya Masukan (SBM), sedangkan Standar Biaya Khusus berubah menjadi Standar Biaya Keluaran.

Salah satu perubahan yang menonjol adalah adanya kenaikan uang makan dan uang lembur serta uang makan lembur. Selain itu satuan uang makan dan uang makan lembur ditentukan berdasarkan Golongan PNS, sebelumnya uang makan semua PNS ditentukan sebesar Rp 20.000 tanpa melihat golongannya.

Besaran kenaikan Uang Makan, Uang lembur dan Uang Makan Lembur dilihat dalam tabel dibawah ini:

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS Opini

Tabel Persentase Gaji PNS(D) Terhadap APBD

Berdasarkan data APBD 2010, anggaran untuk belanja pegawai rata-rata di daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota mencapai 54%. Angka ini termasuk tinggi karena berarti menekan alokasi belanja lain yang berkaitan dengan kepentingan khalayak misalnya untuk pembangunan infrastruktur.

Data yang ada menunjukkan jumlah Pemerintah Daerah sebanyak 524 Pemda terdiri Daerah Tingkat I : 33 Provinsi dan Tk II : 491 Kab/Kota. Jumlah daerah yang persentase gajinya terhadap APBD diatas 50% sebanyak 340 Pemda. Diperinci lagi dengan persentase diatas 80% sebanyak 2 Pemda, 70%-79%: 66 Pemda, 60%-69%: 142 Pemda dan 50%-59%: 130 Pemda

Daerah yang mempunyai persentase gaji terhadap pendapatan daerah (APBD) paling tinggi adalah Kab. Aceh Utara, yakni mencapai 86 %. Bayangkan hanya tersisa 14 % untuk porsi lainnya seperti kesehatan, sosial, infrastruktur dll. Bahkan beberapa bulan terakhir Pemkab Aceh Utara tidak mampu membayar ribuan perangkat desa yang bersumber dari APBD. Sedang yang mempunyai persentase terkecil adalah Papua Barat sebesar 11 % dari APBD (lihat tabel).

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS Opini

Kupas Gaji Hakim

Kasus Hakim Syarifuddin yang tertangkap tangan KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp 250 Juta semakin mencoreng dunia peradilan. Ini adalah kasus ketiga (sebelumnya Asnun, Ibrahim) seorang hakim yang tertangkap paska diterapkannya remunerasi di Mahkamah Agung. Banyak orang mempertanyakan efektifitas remunerasi yang sudah berjalan di lembaga ini. Pemberian remunerasi seharusnya meningkatkan kinerja para hakim dan meminimalkan penyelewengan.

Apakah ini ada berhubungan dengan faktor kesejahteraan ?

Tulisan ini mencoba mengurai pendapatan yang diterima hakim. Secara garis besar kesejahteraan hakim terdiri dari komponen-komponen :
1.Gaji Pokok
2.Tunjangan Jabatan
3.Tunjangan Kinerja / Remunerasi
4. Hak pejabat negara

1. Gaji Pokok

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Seputar Gaji 13 PNS

 

Pertanyaan seputar Gaji 13

Malam mas, ini kan sudah bulan Juni, kapan kita terima gaji ke 13 ?

Benar, kalau kita mengacu tahun-tahun sebelumnya, Gaji 13 dibagikan pada akhir Juni atau awal Juli. Tapi kan harus melalui prosedur sebelum kita bisa menerimanya.

Begitu ya, lalu prosedunya gimana?

Pertama pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah. PP ini mengacu pada UU no. 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011. Sampai saat ini PP tersebut belum diterbitkan. Jika PP sudah diterbitkan maka Ditjen Perbendaharaan mengeluarkan Surat Edaran tentang petunjuk teknis pemberian gaji 13. Baru KPPN bisa membayar ke Satker bersangkutan.

Sip.. semoga pp-nya cepat turun, lalu berapa yang kita terima?

Jumlah Gaji ke-13 adalah sebesar penghasilan sebulan gaji yang diterima pada bulan Juni termasuk tunjangannya, malah tidak ada potongan wajib 10 %.

Tapi dulu kok tunjangan risiko saya tidak dibayarkan?

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi PNS

1. PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan (gaji)

Tidak banyak yang menyadari bahwa sebenarnya setiap penghasilan PNS (yang berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji) dikenakan Pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Yang dimaksud dengan tunjangan yang terkait dengan gaji adalah tunjangan yang sifatnya tetap yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk tunjangan keluarga, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan pangan dan tunjangan khusus.

Akan tetapi berdasar Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja. Artinya setiap PNS akan menerima gajinya secara utuh tanpa dipotong PPh Pasal 21. Ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS, golongan I sampai IV.
read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Tunjangan Risiko PNS

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di K/L sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.

Besaran tunjangan resiko diberikan berdasar sistem penilaian yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing- masing unsur penilaian.

1. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Permasyarakatan

Dasar Hukum: Perpres No 88 Tahun 2006
Unsur Penilaian:
a. Tingkat hubungan dengan warga binaan pemasyarakatan atau barang sitaan dan rampasan negara;
b. Keterampilan petugas pemasyarakatan;
c. Lama bekerja

Tabel Tunjangan Risiko:

No Tingkat Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Nilai Besar Tunjangan
1 Tingkat I 700-800 600.000
2 Tingkat II 500-699 450.000
3 Tingkat III 300-499 350.000
4 Tingkat IV 200-299 200.000

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Tunjangan Khusus Papua

Tunjangan Khusus Papua diberikan kepada PNS,Hakim, Anggota TNI/Polri termasuk calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/bertugas pada daerah Provinsi Papua. Tunjangan ini diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 2002 tanggal 31 Agustus 2002.

Tabel Tunjangan Khusus Papua :

a. PNS

No Gol/Ruang Pangkat Rp
1 I/a Juru Muda 200.000
2 I/b Juru Muda Tingkat I 225.000
3 I/c Juru 250.000
4 I/d Juru Tingkat I 275.000
5 II/a Pengatur Muda 300.000
6 II/b Pengatur Muda Tingkat I 325.000
7 II/c Pengatur 350.000
8 II/d Pengatur Tingkat I 375.000
9 III/a Penata Muda 425.000
10 III/b Penata Muda Tingkat I 450.000
11 III/c Penata 475.000
12 III/d Penata Tingkat I 500.000
13 IV/a Pembina 525.000
14 IV/b Pembina Tingkat I 550.000
15 IV/c Pembina Utama Muda 575.000
16 IV/d Pembina Utama Madya 600.000
17 IV/e Pembina Utama 625.000

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji Pokok PNS 2011

Kenaikan gaji PNS sebesar 10 % pada tahun 2011 sebentar lagi akan diterima. Pemerintah sudah mengeluarkan PP No. 11 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas PP N0. 7 Th 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP ini pemberlakuan TMT-nya per 1 Januari 2011, artinya akumulasi gaji dari Januari akan di rapel. Selanjutnya Dirjen Perbendaharaan akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) sebagai pertunjuk teknis pembayarannya.

Update 16/3. Dirjen Perbendaharaan sudah menerbitkan SE/09/PB/2011 sebagai juknis pembayarannya.

Berikut Daftar Gaji Pokok PNS 2011

Golongan I dan II

Gol III dan IV

read more »