Category Archives: Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji dan Tunjangan PNS

Kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional

Konsep PNS yang ideal adalah menciptakan kerja birokrasi berbasis kompetensi atau kinerja. PNS harus memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi birokrasi dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik. Kebijakan yang krusial untuk mendukung PNS berbasis kinerja salah satunya dengan penguatan jabatan fungsional.

Dalam RUU ASN jabatan Struktural khususnya eselon III dan IV akan dihapus dan digantikan dengan jabatan fungsional. Jabatan struktural hanya sampai pada jabatan eselon II, sebagai policy maker (pembuat keputusan). Kondisi saat ini jabatan struktural lebih dipilih para PNS daripada jabatan fungsional, salah satu alasannya karena tunjangannya yang lebih besar.

Sejalan dengan penguatan jabatan fungsional pemerintah mulai menerapkan kebijakan untuk menaikkan tunjangan jabatan fungsional. Hal ini dimulai dengan mengeluarkan Perpres No 100 Tahun 2012 tentang tunjangan fungsional Peneliti dengan menaikkan tunjangan rata-rata sebesar hampir 200%, bahkan untuk Peneliti Utama tunjangannya mencapai Rp 5.200.000 dari semula Rp 1.400.000 (lihat Tabel).

Jenjang Jabatan  Perpres 100/2012  Perpres 30/2007 Kenaikan
Utama 5.200.000 1.400.000 271%
Madya 3.000.000 1.200.000 150%
Muda 1.750.000 750.000 133%
Pertama 1.100.000 325.000 238%

Tanggal 1 Maret 2013 Presiden SBY juga sudah menandatangani beberapa Perpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional yang isinya menaikkan tunjangan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Analis Kepegawaian, Polisi Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan. read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

PP No.94 Tahun 2012 – Naiknya Kesejahteraan Hakim

Presiden RI akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2012 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung serta diberlakukan sejak diundangkan yaitu tanggal 30 Oktober 2012.

PP ini hanya mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan sedangkan hak keuangan dan fasilitas hakim agung MA tidak diatur di PP ini.

Hak keuangan dan fasilitas bagi hakim terdiri dari 10 macam yaitu gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain

1. Gaji Pokok

Ketentuan dan besaran gaji pokok hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok PNS. Dalam hal besaran gaji pokok hakim lebih tinggi dari besaran gaji pokok PNS, besaran gaji hakim tidak dinaikkan sampai setara dengan besaran gaji pokok PNS.

Sehingga gaji pokok terrendah yang diterima Hakim dengan golongan III/a dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 2.064.100 dan tertinggi bagi Hakim gol IV/e dengan masa kerja 32 tahun mencapai Rp 4.978.000

read more »
Gaji dan Tunjangan PNS

Tunjangan Beras Naik Lagi

Tahun 2012 ini pemerintah untuk kedua kalinya kembali menaikkan tunjangan beras dalam bentuk uang bagi Pegawai Negeri dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun. Jika pada awal tahun kenaikan tunjangan beras hanya Rp 85/kg, kali ini mengalami peningkatan yang relatif besar sejumlah Rp 850/kg atau secara persentase naik 14%.

Dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2012 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang, kenaikan tunjangan beras ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Maret 2012.

Dengan penetapan tunjangan beras sebesar Rp 6.750, jumlah tunjangan beras yang diterima per daftar gaji menjadi Rp 67.500 (10 x Rp 6.750). Berarti jumlah maksimal yang diterima seorang PNS dengan status menikah 2 anak sebesar Rp 270.000/bulan.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

114 Jabatan Fungsional PNS

Rencananya secara bertahap pemerintah akan menghapus jabatan struktural PNS eselon III sampai eselon V. Penghapusan ini bertujuan untuk efisiensi kinerja aparatur pemerintah serta perampingan struktur. Selama ini banyak tugas di lingkup K/L , atau pemerintah daerah yang seharusnya dikerjakan satu orang, namun kenyataan justru dilakukan bersama oleh banyak orang.

Para pegawai di eselon itu akan diganti dengan pegawai fungsional, nantinya hanya ada pejabat eselon I dan II dan pejabat fungsional yang langsung melayani. Untuk mengganti pegawai di eselon tersebut akan dianalisis dan diisi pegawai fungsional sesuai kompetensi.

Seperti diketahui jabatan fungsional ada 2 yaitu fungsional umum dan fungsional khusus. Arah pemerintah adalah memperbanyak jabatan fungsional khusus (sesuai dengan UU ASN). Berdasarkan data dari BKN per 23 Juni 2012, komposisi jabatan PNS sebagai berikut:

Jenis Jabatan  Jumlah Persentase
Struktural 229.141 5%
Fungsional Tertentu 1.994.559 43%
Fungsional Umum 2.422.651 52%
Jumlah 4.646.351 100%

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Petunjuk Teknis Pemberian Gaji ke-13 PNS TA 2012

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan petunjuk teknis pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 2012 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/tunjangan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.89/PMK.05/2012 ini ditegaskan pembayaran tunjangan gaji ke-13 dilakukan pada bulan Juni, tidak diundur sebagaimana berita yang beredar di beberapa portal news tadi pagi. Pembayaran pada bulan Juni ini berlakukan sama bagi PNS, Pejabat Negara maupun pensiunan…

Download PMK No 89/PMK.05/2012
Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji ke-13 PNS Dibayarkan Juni

Seputar Gaji 13 PNS dapat dibaca di sini..

Download PP No. 57 Tahun 2012

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan penerima pensiun/tunjangan, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Mei lalu, memberikan tambahan penghasilan berupa gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas. Pembayaran gaji ke-13 akan dilaksanakan pada bulan Juni ini.

Dalam PP itu disebutkan, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sementara yang dimaksud Pejabat Negara adalah dari Presiden, Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MPR, DPR, BPK, KPK, Komisi Yudisial, Menteri dan jabatan setingkat menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, MA, Hakim pada Badan Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer; Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Termasuk dalam ketentuan yang akan memperoleh gaji ke-13 ini adalah pensiunan Pegawai Negeri; Pejabat Negara ; janda/duda/anak penerima pensiun; dan penerima pensiun orang tua PNS yang tewas. Juga masuk dalam kategori ini adalah penerima tunjangan veteran; tunjangan kehormatan anggota KNIP; perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan atau janda/dudanya; dan lain-lain.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Tabel Biaya Perjalanan Dinas PNS

Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari
batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan lndonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di lndonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

Komponen Biaya Perjalanan Dinas
  1. uang harian, terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport lokal;
  2. biaya transport pegawai;
  3. biaya penginapan;
  4. uang representatif;
  5. sewa kendaraan dalam kota.
Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 6 tingkat :
Tk Pejabat/PNS Uang Harian Biaya Transport Biaya Inap Uang Repre sentatif Sewa Kendaraan Dlm Kota
A Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan setingkat Menteri); Provinsi Bisnis Bintang Lima – Suite 200.000/hr 500.000/hr
B Pejabat Negara Lainnya (termasuk Gubernur/Wakil Gub dan pejabat yang setara) dan Pejabat Eselon I; Provinsi Bisnis Bintang Empat – Deluxe 150.000/hr -
C Pejabat Eselon II; Provinsi Ekonomi Bintang Empat – Deluxe 100.000/hr -
D Pejabat Eselon III/Golongan IV; Provinsi Ekonomi Bintang Tiga – Standard - -
E Pejabat Eselon IV/ Golongan III; Provinsi Ekonomi Bintang Dua – Standard - -
F PNS Golongan II dan Golongan I. Provinsi Ekonomi Bintang Satu – Standard - -

Keterangan :
* Tranportasi Pesawat Udara
**Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat yang setara uang representif 200.000/hari dan sewa kendaraan Rp 500.000/hari.

Berdasarkan data di atas, kita ilustrasikan seorang pejabat eselon II berkedudukan di Semarang akan melakukan perjalanan dinas ke Jakarta selama 2 (dua) hari , maka biaya perjalanan dinasnya sbb:

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS TNI/Polri

Pegawai Negeri Kepolisian di Daerah Perbatasan Dapat Tunjangan 1 Kali Gaji Pokok

Guna meningkatkan moral Pegawai Negeri (PNS dan anggota Polri) pada Kepolisian yang bertugas secara penuh pada pulau –pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan, Pemerintha memberikan tunjangan khusus, yang besarnya antara 75% – 100% gaji pokok sesuai tempat tugas masing-masing.  Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Maret lalu.

Dalam Perpres yang berisi 6 pasal itu disebutkan, bahwa bagi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh di wilayah pulau-pulau kecil terluar diberikan tunjangan sebesar 100% dari gaji pokok, sementara bagi Pegawai Negeri Kepolisian yang bertugas secara penuh di wilayah perbatasan darat diberikan tunjangan sebesar 75% dari gaji pokok.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pegawai Negeri Kepolisian yang ditugaskan secara penuh pada pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan diatur oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,” bunyi Pasal 4 Perpres Nomor 34 Tahun 2012 itu. read more »