Monthly Archives: March 2010

Opini

Progress Remunerasi Kementerian/Lembaga (K/L) Pusat

FOKUS DAN LOKUS REFORMASI BIROKRASI

Mengingat keterbatasan keuangan negara, maka fokus dan lokus reformasi birokrasi dilaksanakan berdasarkan prioritas :

a. Prioritas pertama (persiapan 2008-2009 untuk pelaksanaan 2009-2010)
kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, penegakan hukum, pemeriksaan dan pengawasan keuangan, dan penertiban aparatur negara
b. Prioritas kedua (persiapan 2009 untuk pelaksanaan 2010-2011)
kementerian/lembaga yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, atau sumber penghasil penerimaan negara, dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung (termasuk pemerintah daerah)
c. Prioritas ketiga (persiapan 2010 untuk pelaksanaan 2011) kementerian/lembaga yang tidak termasuk dalam prioritas pertamadan kedua

16 KL PRIORITAS PERTAMA

No K/L Tahun Pelaksanaan
1 Mahkamah Agung 2008 2008
2 Badan Pemeriksa Keuangan 2008 2008
3 Dep. Keuangan 2008 2008
4 Sekretariat Negara 2009 2009
5 Bappenas Siap 2010 Siap 2010
6 Kemenko Bid. Perekonomian Siap 2010 Siap 2010
7 BPKP Siap 2010 Siap 2010
8 Kemenko Bid. Kesra Menunggu rekomendasi TRBN dengan surat dari Meneg PAN-RB
9 Kejaksaaan Agung -sda-
10 Kepolisian RI -sda-
11 Dep. Pertahanan -sda-
12 Dep. Hukum dan HAM -sda-
13 Kementerian Negara PAN -sda-
14 Kemenko Bid. Polhukam -sda-
15 Lembaga Administrasi Negara -sda-
16 Badan Kepegawaian Negara -sda-

read more »

Opini

Remunerasi Gagal ?

Kasus Gayus Tambunan (GT) yang diketahui terlibat dalam mafia pajak sungguh menjadi tamparan keras bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tidak hanya Departemen Keuangan yang sangat dirugikan dengan kasus tersebut, tapi juga bagi PNS secara umum. Masyarakat Indonesia banyak mempertanyakan apakah manfaat remunerasi bagi PNS, jika perilaku masih saja koruptif. Kasus GT memperlihatkan secara vulgar bagaimana seorang PNS gol III A yang sudah diberikan remunerasi yang besar melakukan tindakan yang merugikan negara dengan jumlah yang luar biasa mencengangkan: 25 M (bandingkan dengan kekayaan SBY yang sekitar 7 M). Tindakan itu dilakukan dengan memanfaatkan posisinya di Ditjen Pajak yang memungkinkan dia berhubungan langsung dengan Wajib Pajak.

Parameter kegagalan remunerasi berkaca dari kasus GT:

1. Tidak adanya perubahan perilaku
2. Gagalnya pemberantasan KKN
3. Penguatan SDM aparatur yang tidak jalan
3. Lemahnya sistem monitoring, evaluasi kinerja dan pengawasan.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji Pokok PNS 2010

Berdasarkan Surat Edaran Dirjrn Perbendaharaan No. SE/ : 06/PB/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, anggota TNI dan Polri. Seperti diketahui gaji pokok PNS, TNI/Polri tahun 2010 naik 5 % dari tahun sebelumnya (2009), pemberlakuannya mulai Januari 2010. Dengan adanya surat edaran ini berarti maksimal bulan Mei sudah menerima struktur gaji yang baru dan rapelan dari bulan Januari 2010.

Berikut tabel Gaji Pokok PNS 2010 :

GOLONGAN I
MKG A B C D
0 1.095.000
1
2 1.121.900
3 1.183.700 1.233.800 1.286.000
4 1.149.400
5 1.212.800 1.264.100 1.317.500
6 1.177.700
7 1.242.600 1.295.100 1.349.900
8 1.206.600
9 1.273.100 1.326.900 1.383.000
10 1.236.200
11 1.304.300 1.359.500 1.417.000
12 1.266.600
13 1.336.300 1.392.900 1.451.800
14 1.297.700
15 1.369.100 1.427.100 1.487.400
16 1.329.500
17 1.402.800 1.462.100 1.523.900
18 1.362.200
19 1.437.200 1.498.000 1.561.400
20 1.395.600
21 1.472.500 1.534.800 1.599.700
22 1.429.900
23 1.508.600 1.572.500 1.639.000
24 1.465.000
25 1.545.700 1.611.100 1.679.200
26 1.500.900
27 1.583.600 1.650.600 1.720.400

read more »

Berita TNI/Polri

Dana Remunerasi TNI/Polri Cair Juni

Pemerintah akan segera merealisasikan remunerasi atau tunjangan untuk 12 kementerian/lembaga. Yaitu Kemenko Perekonomian, Bappenas, BPKP, Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dengan bakal direalisasikannya program tersebut, berarti seluruh prajurit TNI, Polri serta PNS Kejaksaan, dan BPKP di daerah-daerah tinggal 3-4 bulan lagi akan menerima tunjangan kinerjanya.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, remunerasi di kalangan TNI, Polri, PNS Kemenhan, akan mendapatkan tunjangan kinerja sekitar Juni-Juli mendatang

 

Data & Survey

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pusat

Tanggal 23 Maret 2010  Kemen PAN mengumumkan hasil evaluasi LAKIP instansi pemerintah pusat tahun 2009, Kementerian Pendidikan Nasional menempati posisi pertama sama dengan tahun lalu. Dari 72 instansi pemerintah pusat yang dievaluasi, tujuh instansi, termasuk Kemendiknas mendapat predikat “B”, 29 instansi meraih predikat “CC”, 33 instansi predikat “C”; dan 3 instansi mendapatkan predikat “D”. Nilai tertinggi adalah 68,55 atau dengan predikat “B” dan nilai terendah 22,52 atau dengan predikat “D”, sedangkan nilai rata-rata adalah 47,76 atau predikat “C”.

Nilai-nilai tersebut merupakan cerminan tingkat akuntabilitas kinerja instansi terhadap kinerja yang telah dicapai, berdasarkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berikut daftarnya:

KELOMPOK PREDIKAT ”B” (BAIK)

Instansi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Kementerian Keuangan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Kementerian Pekerjaan Umum

read more »

Data & Survey Opini

Hasil Audit BPK dan Integritas Sektor Publik di K/L yang Mendapat Remunerasi

Salah satu indikator penilaian terhadap kinerja bagi Kementerian /Lembaga adalah hasil audit BPK terhadap Laporan keuangan K/L yang bersangkutan.  Pemberian remunerasi yang memakan anggaran triliunan rupiah sudah barang tentu mengharuskan K/L  tersebut mempunyai kinerja yang bagus. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik laporan keuangan harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Jangan sampai laporan keuangan mendapatkan opini disclaimer atau pernyataan menolak memberikan pendapat.

Opini Disclaimer menginformasikan ada  kelemahan mendasar dalam:
(a) kesesuaian dengan standar akuntansi
(b) kecukupan pengungkapan
(c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
(d) efektivitas sistem pengendalian intern

Disclaimer juga menunjukkan bahwa informasi keuangan yang ada di laporan keuangan tersebut tidak dapat digunakan/dipercaya.

Ada 4 opinit audit dari sebuah laporan keuangan yaitu :

  1. Wajar tanpa pengecualian (WTP atau unqualified opinion)
  2. Wajar dengan pengecualian (WDP atau qualified opinion)
  3. Tidak menyatakan pendapat (Disclaimer)
  4. Tidak wajar (Adverse Opinion)

Berikut hasil Audit BPK tiga tahun terakhir terhadap K/L yang memberikan remunerasi:

No K/L 2006 2007 2008
1 Departemen Keuangan Disclaimer Disclaimer WDP
2 Mahkamah Agung Disclaimer Disclaimer Disclaimer
3

Badan Pemeriksa Keuangan

WDP WTP WTP
4 Sekretariat Negara WDP WDP WDP
5 KPK WTP WTP WTP

Sumber : IHPS BPK 2009 read more »