Tabel Remunerasi

Daftar Tunjangan Kinerja Ditjen Pajak 2015

Dalam APBNP 2015 yang telah disepakati pemerintah dan DPR, pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.765.662,2 miliar yang terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp1.484.589,3 miliar dan PNBP sebesar Rp281.072,9 miliar.

Upaya Pemerintah dalam mengamankan target penerimaan pajak tahun 2015 antara lain melalui penggalian potensi penerimaan perpajakan melalui perbaikan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, ekstensifikasi tambahan Wajib Pajak baru, dan penegakan hukum. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengejar target tersebut antara lain dengan membenahi sistem reward and punishment melalui perbaikan sistem remunerasi bagi pegawai DJP agar dapat memotivasi pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.

Alokasi Anggaran yang disiapkan sebagai tambahan belanja prioritas Kemeterian Keuangan sebesar Rp4.004,2 miliar untuk Peningkatan penerimaan pajak, dan Reformasi Birokrasi (DJP).

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS Opini

Penghapusan Gaji 13 dan Tunjangan Anak Istri

gaji 13 dihapusCoba ketik kata kunci di Google keyword “gaji 13″, jangan kaget kata turunannya seperti gambar di atas yang berarti  info gaji 13 PNS dihapus paling banyak dicari pembaca. Entah dari mana asalnya namun isu penghapusan gaji 13 ini masih ramai di berbagai medsos.

Sebenarnya sumber sahih untuk mengetahui apakah gaji 13 masih ada atau dihapuskan lihat Nota Keuangan APBN yang sudah disetujui atau disahkan DPR. Terdapat dua APBN yang dapat menjadi acuan, pertama APBN 2015 yang diajukan Presiden terdahulu SBY dan disahkan DPR pada bulan Oktober 2014. Dalam NK APBN 2015 alokasi untuk anggaran belanja K/L dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp647.309,9 miliar. Belanja K/L tersebut telah menampung kebutuhan untuk biaya operasional antara lain belanja  pegawai yang meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji (termasuk gaji ke-13).

read more »

Tabel Remunerasi

Tunjangan Kinerja MK

Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka dalam upaya peningkatan kinerja perlu diberikan Tunjangan Kinerja.

Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dibayarkan terhitung sejak tanggal diundangkan dan diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Dengan diberlakukannya Perpres Nomor 21 Tahun 2015 ini, maka pemberian tunjangan khusus maupun uang pelayanan yang selama ini diterima Pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yakni:

read more »

Pemda Tabel Remunerasi

Tunjangan KInerja Daerah (TKD) DKI Jakarta 2015

Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) DKI Jakarta adalah satu-satunya Tunjangan/sumber penghasilan kepada PNS dan calon PNS diluar gaji, tunjangan yang melekat pada Gaji dan Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural.

TKD yang diberikan berdasarkan penilaian kehadiran dan prestasi kerja yang terdiri atas TKD Statis dan TKD Dinamis. TKD Statis adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan penilaian kehadiran. Sedangkan TKD Dinamis adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan penilaian prestasi kerja.

TKD diberikan kepada semua PNS yang menduduki atau mempunyai jabatan sesuai dengan peringkat jabatan yang disusun berdasarkan evaluasi faktor jabatan. Jabatan PNS DKI sendiri terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Jabatan Pelaksana.

Dalam Pergub DKI Jakarta No. 207 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dijelaskan secara rinci aturan tentang TKD, diantaranya:
1. Tujuan Pemberian TKD
2. Peringkat dan Besaran TKD
3. PNS dan CPNS yang tidak diberikan TKD Statis dan/atau TKD Dinamis
4. Mekanisme Pembayaran
5. Pemotongan TKD
6. Wasdal & Monev
7. Sanksi Administrasi

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Tunjangan Beras PNS Naik Menjadi Rp 7.242 per Kg

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-881/MK.02/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) untuk Tunjangan Pangan Golongan Anggaran (PNS, TNI dan Polri) Tahun 2014, maka terhitung mulai 1 Januari 2014 Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Pemerintah kepada Perum BULOG ditetapkan sebesar Rp 8.047,00 per kilogram.

Dengan pertimbangan di atas  ditetapkan Perdirjen Nomor Per-3/PB/2015 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/ PB/ 2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/ 2013 diubah sebagai berikut :
read more »

Tabel Remunerasi TNI/Polri

Perkap No 21 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Polri

Bahwa dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dilakukan evaluasi jabatan.

Evaluasi jabatan telah menetapkan untuk memasukkan golongan kepangkatan Tamtama ke dalam sistem kelas jabatan, perlu dilakukan penyesuaian kelas jabatan di lingkungan Polri dengan melakukan perubahan terhadap Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Polri.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan mengingat dasar hukum lainnya, telah ditetapkan Perkap Polri Nomor 21 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Begara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011.

read more »

Tabel Remunerasi TNI/Polri

Persetujuan Penetapan Perubahan Kelas Jabatan Polri

Kementerian PAN dan RB telah memberikan persetujuan atas usulan perubahan kelas jabatan bagi anggota Polisi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam surat Nomor B/4595/M.PAN/11/2014 tanggal 25 November 2014 yang ditandatangani Menpan Yuddy Chrisnandi tersebut dilampirkan tabel kelas jabatan yang terdiri atas 17 tingkatan. Masing-masing grade secara jelas mencantumkan nama kepangkatan anggota Polisi beserta kelas jabatannya.

Dibandingkan dengan pada Perpres No 73 Tahun 2010, tidak ada perubahan nilai nominal dan jumlah kelas jabatan yang mendapatkan tunjangan kinerja. Perubahan sebenarnya yang terjadi adalah adanya peningkatan atau kenaikan grading (kelas jabatan) untuk kepangkatan yang sama.

read more »

Pemda

Gaji dan TKD PNS Pemprov DKI Jakarta 2015

Mulai Januari 2015 Pemprov DKI menerapkan sistem baru pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) kepada pegawainya. Perbedaan dengan pemberian TKD sebelumnya bahwa sistem sekarang terbagi atas TKD Statis dan TKD Dinamis.

TKD Statis merupakan tunjangan kinerja daerah yang selama ini diterima pegawai DKI Jakarta dengan besaran disusun berdasarkan tingkatan jabatan dan pangkat/golongan. Sedangkan TKD Dinamis diberikan dengan melihat capaian penilaian kinerja  (SKP). Keduanya berbasis poin dengan mengalikan indeks harga yang sudah ditentukan.

Dasar hukum yang menjadi acuan TKD ini berupa Pergub No 207 Tahun 2014, namun sampai saat ini admin belum mendapatkannya karena di website resmi produk tersebut tidak diunggah.

Informasi dari berbagai kanal berita didapatkan besaran THP gaji PNS DKI Jakarta :

read more »

Page 1 of 3012345...102030...Last »