Remunerasi PNS

Jakarta. Pemerintah akan menaikkan kembali gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri sekitar 7 persen mengacu pada inflasi pada 2013. Namun, angka ini menurun dibanding 2012 yang rata-rata kenaikan gaji PNS sebesar 10 persen.

Dalam dokumen “Kerangka Ekonomi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2013″ disebutkan secara umum ada 18 arah kebijakan belanja negara pada 2013, satu di antaranya adalah menaikkan gaji PNS dan TNI/Polri.

“Meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sekitar 7 persen mengacu pada inflasi, serta penyesuaian gaji hakim,” dinyatakan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, seperti dikutip dalam dokumen tersebut.

Selain menaikkan gaji PNS, TNI/Polri, dan hakim, pemerintah juga berencana menuntaskan program reformasi birokrasi pada setiap kementerian/lembaga.

Pemerintah, dia melanjutkan, menjaga agar pelaksanaan operasional pemerintahan lebih efisien dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui flat policy pada belanja barang operasional perkantoran.
Read more »

Perpanjangan usia pensiun juga untuk PNS selain eselon I dan II. Usia PNS non eselon I dan II yang saat ini dipatok 56 tahun, diubah menjadi 58 tahun. Alasannya, meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia. Selain itu juga merujuk pada rata-rata usia pensiun PNS di negara lain yakni 60-62 tahun.

JAKARTA - Pembahasan Rancanan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) kini memasuki tahap uji publik. Dalam masa sosialisasi ini, terdapat pro kontra pada butir-butir aturan baru PNS. Di antaranya, urusan perpanjangan usia pensiun dan transparansi program promosi jabatan eselon.

Birokrasi pemerintah yang sangat gemuk akibat konsep reformasi irokrasi yang tidak jelas membuat anggaran belanja pegawai negeri melonjak. Selama ini reformasi birokrasi cenderung dimaknai pemberian remunerasi dan bukan peningkatan pelayanan kepada publik.

“Kami masih menunggu konsep dari pemerintah tentang reformasi birokrasi, terutama terkait berapa jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan besar belanja daerah yang seharusnya,” kata anggota Komisi XI DPR, Dolfie OFP, Kamis (3/5).
Pemerintah, menurut Dolfie, beberapa kali menyatakan moratorium PNS. Namun di sejumlah kementerian dan daerah, diketahui tetap ada penerimaan PNS. ” Bahkan, ada jumlah daerah yang diduga melakukan perekrutan tanpa diketahui pemerintah pusat. Akibatnya anggaran untuk daerah itu sebagian besar dipakai untuk belanja rutin pegawai,” tutur Dolfie dari Fraksi PDI-P.

Malik Haramain, anggota Komisi II dari Fraksi PKB, menuturkan, biaya perjalanan dinas menjadi faktor lain yang sering kali membuat belanja pegawai melonjak. Padahal, banyak perjalanan dinas yang tidak efektif dan cenderung hanya mengejar fee. Read more »

Jakarta Hakim Agung, Gayus Lumbuun, sepakat dengan protes kesejahteraan yang dilakukan oleh hakim. Bagi Gayus, gaji hakim Agung golongan IIIA mestinya berkisar Rp 7-8 juta.

“Sangat perlu dinaikkan, gaji hakim tidak memadai kalau hanya sekitar 4 koma (Rp 4 juta). Apalagi yang ada di daerah sangat kurang. Saya pikir kalau golongan IIIA idealnya Rp 7 atau 8 juta baru pantas,” kata Gayus kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Namun Gayus berharap para hakim tidak menyalahkan pemerintah dan DPR. Karena pemerintah dan DPD dinilainya telah mengupayakan remunerasi kesejahteraan hakim.

“Jangan MA melontarkan itu kepada pemerintah maupun DPR. Jangan MA responsif karena kenaikan APBN sudah diarahkan untuk kesejahteraan hakim. Sebenarnya DPR dan pemerintah sudah upayakan kesejahteraan hakim dengan remunerasi Rp 405,1 miliar,” kata Gayus.
Read more »