Tabel Remunerasi

Tunjangan Kinerja MK

Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka dalam upaya peningkatan kinerja perlu diberikan Tunjangan Kinerja.

Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dibayarkan terhitung sejak tanggal diundangkan dan diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Dengan diberlakukannya Perpres Nomor 21 Tahun 2015 ini, maka pemberian tunjangan khusus maupun uang pelayanan yang selama ini diterima Pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yakni:

read more »

Pemda Tabel Remunerasi

Tunjangan KInerja Daerah (TKD) DKI Jakarta 2015

Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) DKI Jakarta adalah satu-satunya Tunjangan/sumber penghasilan kepada PNS dan calon PNS diluar gaji, tunjangan yang melekat pada Gaji dan Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural.

TKD yang diberikan berdasarkan penilaian kehadiran dan prestasi kerja yang terdiri atas TKD Statis dan TKD Dinamis. TKD Statis adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan penilaian kehadiran. Sedangkan TKD Dinamis adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan penilaian prestasi kerja.

TKD diberikan kepada semua PNS yang menduduki atau mempunyai jabatan sesuai dengan peringkat jabatan yang disusun berdasarkan evaluasi faktor jabatan. Jabatan PNS DKI sendiri terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Jabatan Pelaksana.

Dalam Pergub DKI Jakarta No. 207 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dijelaskan secara rinci aturan tentang TKD, diantaranya:
1. Tujuan Pemberian TKD
2. Peringkat dan Besaran TKD
3. PNS dan CPNS yang tidak diberikan TKD Statis dan/atau TKD Dinamis
4. Mekanisme Pembayaran
5. Pemotongan TKD
6. Wasdal & Monev
7. Sanksi Administrasi

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Tunjangan Beras PNS Naik Menjadi Rp 7.242 per Kg

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-881/MK.02/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) untuk Tunjangan Pangan Golongan Anggaran (PNS, TNI dan Polri) Tahun 2014, maka terhitung mulai 1 Januari 2014 Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Pemerintah kepada Perum BULOG ditetapkan sebesar Rp 8.047,00 per kilogram.

Dengan pertimbangan di atas  ditetapkan Perdirjen Nomor Per-3/PB/2015 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/ PB/ 2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/ 2013 diubah sebagai berikut :
read more »

Tabel Remunerasi TNI/Polri

Perkap No 21 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Polri

Bahwa dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dilakukan evaluasi jabatan.

Evaluasi jabatan telah menetapkan untuk memasukkan golongan kepangkatan Tamtama ke dalam sistem kelas jabatan, perlu dilakukan penyesuaian kelas jabatan di lingkungan Polri dengan melakukan perubahan terhadap Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Polri.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan mengingat dasar hukum lainnya, telah ditetapkan Perkap Polri Nomor 21 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Begara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011.

read more »

Tabel Remunerasi TNI/Polri

Persetujuan Penetapan Perubahan Kelas Jabatan Polri

Kementerian PAN dan RB telah memberikan persetujuan atas usulan perubahan kelas jabatan bagi anggota Polisi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam surat Nomor B/4595/M.PAN/11/2014 tanggal 25 November 2014 yang ditandatangani Menpan Yuddy Chrisnandi tersebut dilampirkan tabel kelas jabatan yang terdiri atas 17 tingkatan. Masing-masing grade secara jelas mencantumkan nama kepangkatan anggota Polisi beserta kelas jabatannya.

Dibandingkan dengan pada Perpres No 73 Tahun 2010, tidak ada perubahan nilai nominal dan jumlah kelas jabatan yang mendapatkan tunjangan kinerja. Perubahan sebenarnya yang terjadi adalah adanya peningkatan atau kenaikan grading (kelas jabatan) untuk kepangkatan yang sama.

read more »

Pemda

Gaji dan TKD PNS Pemprov DKI Jakarta 2015

Mulai Januari 2015 Pemprov DKI menerapkan sistem baru pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) kepada pegawainya. Perbedaan dengan pemberian TKD sebelumnya bahwa sistem sekarang terbagi atas TKD Statis dan TKD Dinamis.

TKD Statis merupakan tunjangan kinerja daerah yang selama ini diterima pegawai DKI Jakarta dengan besaran disusun berdasarkan tingkatan jabatan dan pangkat/golongan. Sedangkan TKD Dinamis diberikan dengan melihat capaian penilaian kinerja  (SKP). Keduanya berbasis poin dengan mengalikan indeks harga yang sudah ditentukan.

Dasar hukum yang menjadi acuan TKD ini berupa Pergub No 207 Tahun 2014, namun sampai saat ini admin belum mendapatkannya karena di website resmi produk tersebut tidak diunggah.

Informasi dari berbagai kanal berita didapatkan besaran THP gaji PNS DKI Jakarta :

read more »

Opini TNI/Polri

Kenaikan Remunerasi TNI dan Polri

Dalam berbagai kesempatan pimpinan TNI dan Polri sering kali mengungkapkan kenaikan remunerasi TNI dan Polri. Khususnya TNI, dimulai oleh panglima TNI yang lama Agus Suhartono dalam berbagai kesempatan berharap agar tunjangan kinerja TNI bisa meningkat. Penggantinya Jenderal Moledoko dalam fit dan proper test di DPR pada tahun 2013 mengatakan salah satu programnya sebagai Panglima TNI adalah meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI adalah dengan menaikkan persentase remunerasi yang semula hanya diperoleh 37 persen menjadi 57 persen.

Terakhir seperti yang diungkapkan panglima TNI (23/12/2014), Presiden Jokowi pada saat memberikan pengarahan di Pangkalan Komando Satuan di Kalimantan menyampaikan akan ada penambahan remunerasi dari 37% menjadi kurang lebih 50%.

Bagaimana dengan Polri? Asisten Perencanaan Polri, Irjen Pol Tito K mengatakan tunjangan gaji Polri akan mengalami kenaikan mulai Januari 2015 mendatang. Angka kenaikan berkisar Rp 500 ribu untuk pegawai berpangkat bintara, remunerasi Polri akan disamakan dengan TNI (sumber)

Faktanya sampai tahun 2014 berlalu remunerasi TNI Polri belum berubah, besarannnya masih sama seperti  4 tahun lalu. Bahkan Kemenkumham yang baru belakangan diberikan tunjangan kinerja malah sudah dinaikkan tunjangannya. Sedangkan instansi “seangkatan” TNI Polri seperti Kejaksaan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenpan dan Bappenas juga sudah mendahului dalam hal peningkatan tunjangan kinerja. Begitu pula Setkab/Setneg serta Kementerian Lembaga pionir pelaksanaan RB yakni Kemenkeu, MA dan BPK besaran tunjangan kinerjanya sudah jauh melampui.

read more »

Tabel Remunerasi

Tunjangan Kinerja BPK

Pemerintah menaikkan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peningkatan ini berdasarkan Perpres Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPK yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 24 Desember 2014.

Sebelumnya remunerasi BPK lebih dikenal dengan nama Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara yang di atur dalam peraturan atau keputusan Kepala BPK bukan dalam bentuk Perpres. Seperti dijelaskan dalam Perepres 188/2014 pertimbangannya bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan untuk meningkatkan kinerja Pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, perlu mengatur kembali Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara dalam bentuk Tunjangan Kinerja. Seperti juga tunjangan kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) payung hukumnya diseragamkan menjadi Perpres.

Selain itu kelas jabatan tunjangan kinerja BPK sudah memakai grading model FES (Factor Evaluation System) menggantikan metode Hays. Perbedaannya antara Hays dan FES terletak pada jumlah kelas jabatannya, metode Hays grade-nya 1 – 27 sedangkan FES sebanyak 17 kelas jabatan.

read more »

Page 1 of 3012345...102030...Last »