Gaji dan Tunjangan PNS

Uang Makan PNS Tahun 2015 Naik Rata-rata 40%

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tanggal 17 Maret 2017tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun Anggaran 2015.

Satu hal yang menggembirakan terutama PNS instansi Pusat bahwa tarif uang makan PNS dan uang makan lembur mengalami kenaikan. Kenaikan terakhir terjadi pada tahun anggaran 2012 atau dua tahun yang lalu.

Uang makan PNS gol I dan II naik sebesar Rp 10.000 menjadi Rp 35.000, Golongan III juga naik dengan besaran sama menjadi Rp 37.000. PNS golongan IV menikmati kenaikan paling besar yakni Rp 12.000 menjadi Rp 40.000 per hari. Kenaikan ini akan berlaku mulai bulan Januari 2015 dan uang makan PNS dihitung hitung berdasarkan jumlah hari kerja.

Tabel Kenaikan Uang Makan PNS

No Golongan  TA 2015  TA 2012 Kenaikan Persentase
1 I dan II 35.000 25.000 10.000 40%
2 III 37.000 27.000 10.000 37%
3 IV 41.000 29.000 12.000 41%

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu – Bagian 2

Salah satu kelebihan jabatan fungsional dibandingkan dengan jabatan struktural bahwa Pejabat fungsional dapat naik kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi dalam 2 tahun. Apabila menduduki menduduki jabatan struktural kenaikan pangkat hanya dapat dilakukan secara reguler 4 tahun sekali.

Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk dinaikan kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:

  • Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir,
  • Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang setingkat lebih tinggi,
  • Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat melalui

  • Inpassing / penyesuaian
  • Mengisi formasi yang lowong ( cpns )
  • Perpindahan diagonal ke jabatan Struktural atau jabatan fungsional lain

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu – Bagian 1

Besaran jabatan fungsional tergantung jenjang jabatan yang dibuktikan dengan SK pengangkatan yang ditandatangani pejabat yang berwenang.

Jenjang jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional Ahli dan fungsional Terampil. Masing-masing jabatan tersebut  ditetapkan jenjang jabatan dan jenjang pangkat/ golongan ruang sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat yang menandatangani Surat Keputusan juga menunjukkan tingkat/jabatan fungsional tersebut. Untuk Jabatan fungsional Ahli Pertama harus ditandatangani oleh Menteri atau Ka sebagai pimpinan tertinggi, fungsional ahli Madya penandatangan Sekjen dan seterusnya.

Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemkot Semarang

Ketentuan TPP PNS Pemkot Seamrang diatur dalam peraturan Walikota Semarang Nomor. 840 Tahun 2014 tentang Tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Seamrang Tahun Anggaran 2014.

Tambahan penghasilan pegawai ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, motivasi kerja, dan disiplin kerja pegawai. Sedangkan guru yang telah lulus sertifikasi tidak memperoleh tambahan penghasilan pegawai.

Variabel kontrol atau komponen TPP terdiri dari unsur tambahan penghasilan minimal (10%), tambahan penghasilan unsur kekompakan tim (20%), tambahan penghasilan unsur loyalitas pada pekerjaan (20%), dan tambahan penghasilan unsur kedisiplinan kerja (50%) yang diusulkan kepala instansi (SKPD).

Merunut ke belakang pada tahun 2011, pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) TA 2012 Pemkot Semarang menjadikan Walikota Semarang waktu itu Soemarmo sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penyuapan anggota DPRD dengan vonis 1,5 Tahun penjara.

Tabel TPP Pemkot Semarang

read more »

Pemda

Tambahan Penghasilan PNS Pemprov Sulsel, Sultra, NTT dan Kalbar

Tambahan penghasilan pegawai (TPP) diberbagai pemerintah daerah dapat diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan obyektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta mendapat persetujuan DPRD.

Hal ini dimungkinkan dengan adanya Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang intinya pemberian tambahan penghasilan kepada PNS Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah (PAD).

Meskipun secara hukum diperbolehkan pemberian penghasilan tambahan pegawai atau tunjangan kinerja daerah harus memperhatikan postur APBD. Pengalokasian PAD harusnya lebi besar untuk  Belanja publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan dll) dibandingkan untuk belanja aparatur (TPP).

Pemprov Sulawesi Selatan – Sulsel 

Golongan  Rp
Golongan IV  1.925.000
Golongan III  1.950.000
Golongan II  1.975.000
Golongan I  2.000.000

(Pergub No.56 tahun 2013)

read more »

Page 1 of 4012345...101520...Last »