Pemda

Gaji dan TKD PNS Pemprov DKI Jakarta 2015

Mulai Januari 2015 Pemprov DKI menerapkan sistem baru pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) kepada pegawainya. Perbedaan dengan pemberian TKD sebelumnya bahwa sistem sekarang terbagi atas TKD Statis dan TKD Dinamis.

TKD Statis merupakan tunjangan kinerja daerah yang selama ini diterima pegawai DKI Jakarta dengan besaran disusun berdasarkan tingkatan jabatan dan pangkat/golongan. Sedangkan TKD Dinamis diberikan dengan melihat capaian penilaian kinerja  (SKP). Keduanya berbasis poin dengan mengalikan indeks harga yang sudah ditentukan.

Dasar hukum yang menjadi acuan TKD ini berupa Pergub No 217 Tahun 2014, namun sampai saat ini admin belum mendapatkannya karena di website resmi produk tersebut tidak diunggah.

Informasi dari berbagai kanal berita didapatkan besaran THP gaji PNS DKI Jakarta :

read more »

Opini TNI/Polri

Kenaikan Remunerasi TNI dan Polri

Dalam berbagai kesempatan pimpinan TNI dan Polri sering kali mengungkapkan kenaikan remunerasi TNI dan Polri. Khususnya TNI, dimulai oleh panglima TNI yang lama Agus Suhartono dalam berbagai kesempatan berharap agar tunjangan kinerja TNI bisa meningkat. Penggantinya Jenderal Moledoko dalam fit dan proper test di DPR pada tahun 2013 mengatakan salah satu programnya sebagai Panglima TNI adalah meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI adalah dengan menaikkan persentase remunerasi yang semula hanya diperoleh 37 persen menjadi 57 persen.

Terakhir seperti yang diungkapkan panglima TNI (23/12/2014), Presiden Jokowi pada saat memberikan pengarahan di Pangkalan Komando Satuan di Kalimantan menyampaikan akan ada penambahan remunerasi dari 37% menjadi kurang lebih 50%.

Bagaimana dengan Polri? Asisten Perencanaan Polri, Irjen Pol Tito K mengatakan tunjangan gaji Polri akan mengalami kenaikan mulai Januari 2015 mendatang. Angka kenaikan berkisar Rp 500 ribu untuk pegawai berpangkat bintara, remunerasi Polri akan disamakan dengan TNI (sumber)

Faktanya sampai tahun 2014 berlalu remunerasi TNI Polri belum berubah, besarannnya masih sama seperti  4 tahun lalu. Bahkan Kemenkumham yang baru belakangan diberikan tunjangan kinerja malah sudah dinaikkan tunjangannya. Sedangkan instansi “seangkatan” TNI Polri seperti Kejaksaan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenpan dan Bappenas juga sudah mendahului dalam hal peningkatan tunjangan kinerja. Begitu pula Setkab/Setneg serta Kementerian Lembaga pionir pelaksanaan RB yakni Kemenkeu, MA dan BPK besaran tunjangan kinerjanya sudah jauh melampui.

read more »

Tabel Remunerasi

Tunjangan Kinerja BPK

Pemerintah menaikkan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peningkatan ini berdasarkan Perpres Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPK yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 24 Desember 2014.

Sebelumnya remunerasi BPK lebih dikenal dengan nama Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara yang di atur dalam peraturan atau keputusan Kepala BPK bukan dalam bentuk Perpres. Seperti dijelaskan dalam Perepres 188/2014 pertimbangannya bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan untuk meningkatkan kinerja Pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, perlu mengatur kembali Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara dalam bentuk Tunjangan Kinerja. Seperti juga tunjangan kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) payung hukumnya diseragamkan menjadi Perpres.

Selain itu kelas jabatan tunjangan kinerja BPK sudah memakai grading model FES (Factor Evaluation System) menggantikan metode Hays. Perbedaannya antara Hays dan FES terletak pada jumlah kelas jabatannya, metode Hays grade-nya 1 – 27 sedangkan FES sebanyak 17 kelas jabatan.

read more »

Tabel Remunerasi

Tunjangan Kinerja KPU

Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres tunjangan kinerja Sejen KPU dengan ditandatangannya Peraturan Presiden Nomor 189/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekjen KPU pada 24 Desember 2014. Besaran tunjangan kinerja mulaii Rp 1.563.000 dan tertinggi Rp 19.360.000 untuk kelas jabatan 17.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud, tidak diberikan kepada:

a. pegawai di lingkungan setjen KPU yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. pegawai di lingkungan setjen KPU yang diberhentikan untuk sementara atau  dinonaktifkan;
c. pegawai di lingkungan setjen KPU yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
d. pegawai di lingkungan setjen KPU yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan setjen KPU; dan
e. pegawai di lingkungan setjen KPU yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu

Sebagai bentuk penyederhanaan Grand Design Reformasi Birokrasi, Kemenpan sejak tahun 2012 telah mencanangkan sembilan Program Percepatan Reformasi Birokrasi. Program percepatan RB nomor 4 profesionalisasi PNS dengan salah satunya dengan rencana aksi penguatan jabatan fungsional (JF). Dengan penguatan jabatan fungsional tertentu diharapkan adanya peningkatan produktivitas kerja, produktifitas unit kerja, karir PNS dan peningkatan profesionalisme PNS.

Penguatan jabatan fungsional tidak terlepas kondisi umum saat ini di mana JF masih dipandang sebagai jabatan alternatif atau diminati sekedar untuk memperpanjang BUP (batas usia pensiun). Selain itu gambaran lain yang menunjukkan perlunya perbaikan terhadap jabatan fungsional:

  • Belum dipisahkan antara JF terampil dan ahli dengan BUP dan tunjangan disamakan artinya pembebanan keuangan negara yang tidak tepat sasaran).
  • Kegiatan berdasarkan proses dan produk/output tidak terdefinisikan sehingga angka kredit yang dikumpulkan tidak mencerminkan prestasi kerja JF.
  • Belum terdefinisinya standar kompetensi jabatan.
  • Persyaratan pengangkatan dalam JF tidak berdasarkan uji kompetensi.

Dampaknya JF menjadi hanya menjadi jabatan alternatif atau sebagai tempat penampungan bagi PNS terutama ketiadaan kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional. Tidak mengherankan banyak PNS yang lebih memilih jabatan struktural dibandingkan jabatan fungsional.

read more »

Berita

SE Pembayaran Tunjangan Kinerja Kemenag, BNPB dan Tunjangan Jaksa

Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan sudah menerbitkan surat edaran (SE) sebagai  penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja di Kementerian Agama dan BNPB.

Bersamaan dengan juknis ini juga dikeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan Perpres Nomor 117 Tahun 2014 tentang tunjangan jabatan fungsional jaksa. Ruang lingkup SE terdiri atas besaran tunjangan kinerja atau tunjangan jabatan fungsional jaksa serta tata cara pembayaran tunjangan tersebut.

Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2014 sedangkan tunjangan fungsional jaksa terhitung diberikan mulai 1 Oktober 2014. Seperti yang berlaku di instansi lain tunjangan kinerja tidak diberikan kepada pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu, dinonaktifkan, pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Lembaga.
read more »

Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji dan Remunerasi CPNS

Semua sudah mafhum bahwa kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai  Negeri Sipil (CPNS) diberikan gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977.

Namun tidak semua paham bahwa pemberian gaji CPNS melekat tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan umum. Artinya pendapatan atau take home pay CPNS bukan hanya sebesar 80% gaji pokok namun masih ada tambahan tunjangan yang melekat tadi.

Besaran Tunjangan Keluarga untuk Istri/Suami 10 % dari gaji  pokok, sedang anak 2 % dengan maksimal yang dapat diajukan 2 anak. Tunjangan Pangan sebesar nilai beras per 10 kg per orang yang masuk dalam daftar gaji.  Sampai saat ini pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang atau natura kepada PNS dan CPNS ditetapkan sebesar Rp6.976,00 per kg.

read more »

Data & Survey

Prosedur Pembayaran Tunjangan Kinerja

Pembayaran tunjangan kinerja di beberapa Kementerian/Lembaga tidak selalu bisa dilakukan tepat waktu. Sebenarnya yang paling ideal pembayaran dilakukan setiap bulan namun tetap tergantung kebijakan K/L tersebut, sehingga bisa saja tunjangan kinerja cair 3 atau 6 bulan sekali.

Faktanya masih ada K/L yang sampai saat ini pegawainya belum menerima tunjangan kinerja sejak dari Januari 2014. Banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan ini terutama soal validasi kelas jabatan, ketidaklengkapan dokumen pendukung dan belum adanya peraturan K/L soal pelaksanaan tunkin di instansinya.

Untuk lebih memahami bagaimana tunjangan kinerja sampai ke rekening pegawai, berikut ini akan diuraikan prosedur pembayaran tunjangan kinerja. Mekanisme ini sudah baku digunakan di semua Kementerian Lembaga.

Unit/Satuan Kerja

read more »

Page 1 of 3012345...102030...Last »